FITRA : PERAN WAKIL RAKYAT BELUM TERASA

 Manager Program FITRA Sukabumi (Ajat Zatnika)

Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sukabumi, menilai keberadaan dan peran wakil rakyat yang ada di Kota dan Kabupaten Sukabumi tidak pernah terasa dampaknya. Hal itu di sadari oleh beberapa masalah yang tak kunjung terselesaikan selama bertahun-tahun.
Manajer Program FITRA Sukabumi, Ajat Zatnika mengatakan sejak tahun 2009 pihaknya mencatat beberapa permasalahan yang masih ada di Kota dan Kabupaten Sukabumi. Persoalan tersebut diantaranya kemiskinan, infrastruktur khususnya di sektor kesehatan dan pendidikan yang notabane merupakan hak dasar masyarakat yang wajib di penuhi oleh pemerintah.
"Seperti di sektor kesehatan angka kematian ibu (AKI) dan bayi (AKB) masih tinggi, khususnya di Kabupaten Sukabumi. Hal ini terbukti berdasarkan data dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sukabumi, yang menunjukan ternyata pada tahun 2012 hingga Juni 2013 jumlah AKI dan AKB mengalami peningkatan, ada 76 kasus kematian ibu dan 42 kasus kematian bayi," kata Ajat melalui press release yang di terima Radar Sukabumi, Minggu (6/4).
Tidak hanya itu beberapa permasalahan seperti air bersih, persampahan, emiskinan dan belum optimalnya program-program pemerintah seperti Jamkesda dan Jampersal turut menyumbangdalam penumpukan masalah kesehatan di Sukanumi.
"Diskeminasi layanan kesehatan bagi warga miskin khususnya di rumah sakit dan minimnya anggaran kesehatan masih juga menjadi permasalahan yang belum terselasaikan," tuturnya.
Tak jauh berbeda, di sektor pendidikanpun masih banyak permasalahan yang terjadi. Dari mulai infrastruktur, biaya pendidikan yang mahal dan kurikulum pendidikan yang berganti-ganti menyebabkan proses pendidikan tidak bisa berjalan sesuai harapan.
"Anggaran pendidikan di Kota dan Kabupaten Sukabumi sudah lebih dari 20% tetapi masih banyak anaka yang tidak bisa sekolah," ungkapnya.
Dengan masih banyaknya permsalahan tersebut, FITRA Sukabumi menganggap peran pemerintah dan wakil rakyat belum sepenuhnya bisa memenuhi kebutuhan hak dasar masyarakat. Baru memenuhi kepentingan-kepentingan dari elit politik tertentu. Pihaknya pun berharap pada pemilu tahun 2014 ini masyarakat bisa memilih orang-orang yang cerdas dan peduli terhadap permasalahan-permasalahan itu.
"Benar-benar bisa menghasilkan para pemimpin dari orang-orang pilihan, peduli dan mau mengatasi permasalahan yang di hadapi oleh masyarakat Sukabumi," pungkasnya.

Sumber diperoleh dari Koran Harian Radar Sukabumi, halaman Sukabumi Ekspres Hari Senin, 07 April 2014 hal 7 dan 8. : Klik disini

BUTUH KOMITMEN ATASI PERMASALAHAN SUKABUMI

Dua hari lagi masyarakat seluruh indonesia juga kota dan kabupaten sukabumi akan menggunakan hak pilihnya untuk menentukan anggota dewan dari mulai DPRD Kota/Kabupaten, Provinsi dan Pusat. Keberadaan wakil rakyat yang diharapkan mampu memberikan kontribusi untuk mengurai dan mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat.
Beberapa permasalahan di Sukabumi menjadi hal yang diperbincangkan dalam Diskusi Publik yang diselenggarakan di Graha Pena Radar Sukabumi, Minggu (6/4). Masalah pendidikan menjadi isu yang banyak di perbincangkan disamping juga mengenai infrastruktur.
Mantan Ketua Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Hasanudin mengatakan pendidikan di Sukabumi belum bisa berjalan optimal. Menurutnya salah satu penyebabnya adalah fungsi kontrol dari para wakil rakyat yang belum optimal. Tidak hanya itu, pengelolaan program pemerintah untuk pendidikan juga tidak berjalan dengan baik. Hal tersebut mengakibatkan upaya pemerintah dalam menyediakan saran dan prasarana pendidikan tidak tercapai dengan maksimal.
"Sebenarnya anggaran 20% dari APBN untuk pendidikan itu sudah tepat. namun sasaran yang diinginkan belum tercapai lantaran pengelolaannya yang belum maksimal," ujarnya.
Hal yang sama juga dilontarkan Pemerhati Sosial Sukabumi Prayoga Putra Utama. Ia menilai perlu perubahan sistem pendidikan. Menurutnya, pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang harus mendapa perhatian utama. Namun, saat ini konsep pendidikan yang ada justru membuat para siswa tidak betah di sekolah.
"Sehingga banyak siswa yang tidak antusias untuk mengikuti pembelajran di sekolah." tuturnya. Peserta yang hadir dalam dialog publik diberikan kesempatan untuk bertanya. Salah satu pertanyaan yang di lontarkan adalah terkait infrastruktur jalan yang sampai di Sukabumi yang di nilai dalam kondisi yang sudah krodit. Kerusakan infrastruktur membuat distribusi pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat menjadi terkendala.
Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi V DPR RI, Yudi Widiana Adia mengatakan, kondisi pembangunan di Jawa Barat juga Sukabumi menjadi hal yang mendapat koreksinya. Pembangunan terlalu diorientasikan di daerah utara dibandingkan di Jawa Barat bagian Selatan.
"Disini ada ketidak adilan, pembangunan terfokus di utara." imbuhnya.
Ia menambahkan, Komisi V sudah mendorong pemerintah untuk segera membenahi kondisi infrastruktur itu. Menurutnya ada perlambatan ekonomi yang menyebabkan pembangunan di beberapa daerah terkendala.
"Tidak hanya pembangunan dibeberapa daerah lain juga terkendala. Kita harapkan Kementrian Keuangan segera merealisasikan dana-dana proyek yang harus segera dilaksanakan," paparnya.
Terkait permasalahan pendidikan. Anggota DPR RI Komisi X, Reni Marlinawati menilai konten kebijakan yang sudah dikeluarkan pemerintah di bidang pendidikan sudah bagus. Dari mulai kurikulum hingga penganggaran 2% dari APBN seharusnya sudah bisa mengurai permasalahan pendidikan yang ada di Sukabumi.
"Kontennya sudah bagus, hanya saja pelaksanaan dan pengelolaannya belum maksimalsehingga sasaran dari kebijakan yang di keluarkan pemerintah belum tercapai," tuturnya.
Ia pun meminta masyarakat turut mengsukseskan program pemerintah yang seharusnya bisa memberikan solusi terhadap kondisi pendidikan di Sukabumi. Sehingga sasaran yang diinginkan bisa tercapai. 

Sumber diperoleh dari Koran Radar Sukabumi Hari Senin, 07 April 2014 hal 1 dan 6.

Ngobrol Politik "Bedah Parpol Bedah Caleg"


DR. Mulyawan S. Nugraha (Direktur FITRA Sukabumi) pada hari kamis tanggal 13 Maret 2014 sedang memandu acara Ngobrol Politik "Bedah Parpol Bedah Caleg" di Gedung Graha Pena Radar Sukabumi Lantai 1. Acara ini terselenggara atas kerjasama Radar Sukabumi, FITRA Sukabumi, KPUD Kota dan Kab. Sukabumi, Pemda Kota dan Kab. Sukabumi, Radio Elmitra 95,0 FM, SUBI TV, KNPI dan POCARISWEAT

Ajat Zatnika (Manager Program FITRA Sukabumi) berfoto bersama para pimpinan Parpol Islam setelah selesai memandu acara Ngobrol Politik "Bedah Parpol Bedah Caleg" dengan Tema "Benarkah Parpol yang Berazaskan Islam atau Berbasis Massa Islam sudah tidak dilirik oleh Pemilih?", di Gedung Graha Pena Radar Sukabumi pada hari selasa tanggal 18 Maret 2014

FITRA Sukabumi saat Audiensi dengan Bupati Sukabumi




Audiensi dengan Bupati Sukabumi pada hari senin tanggal 10 Maret 2014 di Pendopo Kabupaten Sukabumi, untuk menyampaikan Program Reforma Agraria melalui aset dan akses reform di Kabupaten Sukabumi. Peserta yang hadir dalam audiensi diantaranya perwakilan dari : FITRA Sukabumi, ALJABAR (Aliansi Jawa Barat), PPSW Pasoendan, AMPERA, Wahid Institute dan Tim Pelaksana Program RA

Ada yang lagi "Bertahun Politik"

Istilah Tahun Politik, dimanfaatkan oleh partai politik/caleg untuk menarik simpati RAKYAT dengan menggunakan UANG RAKYAT, ada juga yang menggunakan uang pribadinya (caleg yang nyoba-nyoba ikut berkompetisi dalam Pileg 2014 dengan modal yang ada dan kemampuan terbatas). Salah satu cara untuk menarik simpati RAKYAT adalah dengan pengadaan mobil angkutan untuk RAKYAT, ada yang menggunakan istilah "mobil ambulance layanan/pelayanan gratis", "mobil ambulance gratis", "mobil peduli masyarakat", "mobil gratis untuk umum", "mobil ambulance gratis (nama parpol/nama caleg) untuk rakyat", "mobil ambulance layanan istimewa (nama salah satu caleg)", "mobil bantuan sosial (nama salah satu caleg)" dll. Lucu juga kelihatannya, mendadak banyak mobil angkutan gratis atau ambulance gratis pada tahun politik ("istilah bagi yang berpolitik") dengan corak warna yang bermacam-macam, dilengkapi gambar parpol dan caleg. Pertanyaannya, apakah mobil gratis itu bisa dipergunakan terus oleh rakyat pasca pesta demokrasi selesai ditahun politik ini?, atau jangan-jangan malah digunakan untuk mengangkut para caleg yang sakit jiwa karena tidak lolos dalam pemilu.
Fenomena ini, tidak lain adalah demi memperebutkan kekuasaan dan melanggengkan kekuasaan serta kekayaan yang diperoleh dari UANG RAKYAT. Coba saja, kalau tidak ada UANG RAKYAT mana ada yang mau berlomba-lomba seperti itu. Menghabiskan uang dari mulai puluhan juta, ratusan juta sampai miliyaran rupiah hanya ingin mendapatkan kekuasaan dan penghasilan dari dan atas penderitaan RAKYAT.
Apa yang bisa kita harapkan dari para pemimpin kita, wakil rakyat kita ke depan. Terkadang harapan itu, hanya sampai pada lisan dan pendengaran saja, tanpa pernah bisa dirasakan manfaat dan dampaknya. 
Selamat bermuhasabah...

FITRA Sukabumi Mendesak Mantan Kepala Dinas Pendidikan Kab.Sukabumi Untuk Bertanggung Jawab Terhadap PKBM Fiktif

"Terkait Temuan FITRA Soal Dugaan Dana PKBM Fiktif"

Sukabumi - Ketua Tut Wuri Handayani, Rusli Sinegar mendesak bila temuan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sukabumi terbukti benar soal adanya temuan dugaan penyelewengan aliran dana bagi sejumlah Pusat Kegiatan Balajar Masyarakat (PKBM) Fiktif 2013, maka mantan Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sukabumi, Zaenal Muttaqien harus bertanggung jawab.
Menurut Rusli selaku Kepala Dinas Pendidikan saat itu, Zaenal tentu mengetahui persis sumber dana dan kucuran anggaran yang akan disalurkan terhadap sejumlah PKBM fiktif yang disebutkan FITRA "Ya tentulah Pak Zaenal pasti tahu semua itu, karena Pak Zaenal pasti ikut menandatangani berita acara penyaluran bantuan." kata Rusli kepada Radar Sukabumi.
Ruslipun meminta Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Non Formal (PNF) Kabupaten Sukabumi, untuk bertanggungjawabkan adanya temuan ini kepada publik. "Benar atau tidak dengan temuan dari FITRA, Kabid PNF juga harus siap tanggungjawab, minimal menjelaskan permasalahan sebenarnya kepada publik atau kepada penegak hukum bila nanti diperlukan." tegas Rusli.
Selain ke pihak Disdik Kabupaten Sukabumi, Rusli juga meminta pihak FITRA tidak setengah-setengah dalam mengekpose temuan penyimpangan anggaran bagi PKBM Fiktif ini. "Saya salut kalau FITRA lebih berani dengan membeberkan data-data valid. Tapi ingat FITRA pun jangan emosional dalam mengungkap temuan ini kepada publik." tukasnya.
Sebelum Direktur FITRA Sukabumi Ajat Zatnika membeberkan indikasi temuan penyimpangan pengelolaan dana bantuan pemerintah pusat untuk PKBM Fiktif di Kabupaten Sukabumi. FITRA mengidentifikasi ada puluhan PKBM Fiktif yang terus menerima kucuran dana dari Disdik Kabupaten Sukabumi, semaktu dipimpin Zaenal Muttaqien.
Contoh praktek kecil penyelewengan kucuran dana bagi PKBM Fiktif itu ungkap Ajat antara lain si pengelola PKBM yang menerima tidak memiliki warga belajar, sedangkan dana untuk pembinaan warga belajar terus diberikan.
Menurut Ajat keberadaan PKBM Fiktif dibawah tanggungjawab PNF Disdik Kabupaten Sukabumi di tahun 2012 saja menerima kucuran dana Rp. 2,5 miliar. Sedangkan di tahun 2013 lalu bertambah menjadi Rp. 5 miliar "Kami siap bergerak untuk membuktikan temuan ini." tukasnya.
Sampai berita ini dimuat, mantan Kepala Disdik Kabupaten Sukabumi Zaenal Muttaqien belum memberikan penjelasan resmi.

Sumber diperoleh dari Koran Radar Sukabumi :
http://radarsukabumi.com/?p=96708

Pemkab Didesak Transparan

Tantang Beber Data Temuan BPK

SUKABUMI - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Kabupaten Sukabumi mendesak Pemerintah Kabupaten untuk transparan terkait temuan penyimpangan anggaran Rp.13 Miliar. Manajer Program FITRA Ajat Zatnika kemarin menegaskan, pemkab harus tegas dan terbuka menindaklanjuti masalah temuan penyimpangan tersebut. Pasalnya, dengan demikian masyarakat bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi.
"Penyimpanan anggaran yang dirilis oleh FITRA berdasarkan audit BPK, memang benar adanya. Sekarang tinggal pemkab berani atau tidak untuk terbuka kepada masyarakat. Kalau ingin selesai masalah ya satu-satunya tinggal buka-bukaan saja," jelas Ajat kepada Radar Sukabumi saat dihubungi kemarin.
Penyelewengan tersebut lanjut Ajat lebih kepada kesalahan di Tata Usaha Pemkab dalam mengeluarkan anggaran. Dengan temuan tersebut secara langsung bahwa sistem administrasi di Pemkab harus diperbaiki.
"Jangan sampai penyelewengan ini sengaja oleh Pemkab, untuk menutupi program lain dengan menggunakan dana program  lain jelas sebuah kesalahan yang harus dibenarkan,"jelasnya.
Lebih lanjut dirinya menegaskan bahwa Pemkab harus segera klarifikasi terkait temuan ini agar masyarakat tidak curiga terkait ke transparansi Pemkab. "Jika pemerintah melakukan klarifikasi ke publik, diharapkan masyarakat mengetahui apa yang terjadi di instansi sehingga jangan sampai membohongi masyarakat." terangnya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sukabumi Adjo Sardjono menyatakan, penyelewengan anggaran tersebut  tidak sebesar dari apa yang digemborkan-gemborkan. Sayangnya, ia tidak tidak berani mengatakan angka tepat dugaan penyimpangan tersebut. "Saya tidak mengetahui rinciannya berapa, yang pastinya tanya saja ke inspektorat saja," tuturnya.
Penyelewengan dana ini kemungkinan dari kesalahan perhitungan selisih dan aset Pemkab yang belum dikembalikan seperti kehilangan motor dan mobil oleh jajaran pegawai yang belum dilaporkan dan sebagainya. "Saya tidak yakin penyelewengannya mencapai Rp. 13 Miliar," tandasnya (hnd/d).


Sumber diperoleh dari Koran Radar Sukabumi : http://radarsukabumi.com/?p=95221