RSUD Terindikasi Korupsi Rp5 M, Inspektorat Mana, di Mana??



SUKABUMI – Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R Syamsudin SH terindikasi korupsi. Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ditemukan penyalahgunaan anggaran tahun 2013 sekitar Rp5 milliar lebih.
Untuk memperjelas posisi kasusnya, Forum Indonesia untuk Tranparansi Anggaran (FITRA) Sukabumi akan melayangkan surat kepada manajemen. “Kami akan minta klarifikasinya seperti apa,” ujar Manajer Program Kerja Fitra Sukabumi, Ajat Zatnika kepadasepertiini.com, Kamis (27/11/2014).
Ajat menelisik, anggaran miliaran tersebut diperuntukan bagi peningkatan kapasitas manajemen rumah sakit dan pelayanan jasa, namun tidak bisa di pertanggungjawabkan.
Cara lain yang akan dilakukan selain melayangkan surat ke manajemen RSUD, sambung Ajat, akan menyurati Inspektorat Kota Sukabumi selaku pemeriksa internal. Karena insitusi tersebut dalam pemeriksaan ke setiap instansi, OPD atau dinas, masih belum klir. BPK sendiri masih menemukan OPD yang bermasalah, terutama dalam pengguna anggaran.
”Ketika inspektorat sudah melakukan pemeriksaan dengan baik, saat  BPK melakukan audit kembali tidak akan ditemukan OPD yang bermasalah, dan ini  yang membuat kami heran,” katanya.
Ajat menilai wajar jika  timbul pertanyaan dari berbagai kalangan
terkait fungsi dan kinerja inspektorat serta bagaimana cara melakukan pemeriksaan. ”Apa harus dibilang fungsi inspektorat itu tidak jelas, ini yang akan kita tekan kepada inspektorat Kota Sukabumi,” tandasnya.

Ajat juga mengatakan, segera melayangkan surat ke pimpinan daerah di kota maupun kabupaten Sukabumi, terkait banyaknya temuan-temuan hasil audit BPK. ”Termasuk nanti kita pertanyakan temuan dana hibah yang sampai saat ini belum dipertanggungjawabkan oleh penerima dana hibah tersebut,” tutupnya.

Sumber ini didapat dari http://www.sepertiini.com/read/2014/11/7273/rsud-terindikasi-korupsi-rp5-m-inspektorat-mana-di-mana.html

Fitra Dorong Jurnalis Warga

SUKABUMI – Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sukabumi bekerjasama Pemerintah Kabupaten Sukabumi menggelar acara diskusi publik tentang Audit Sosial dan Citizen Jornalism di Aula Pendopo Sukabumi.
Kegiatan yang dibuka Bupati Sukabumi Sukmawijaya mengundang narasumber Kepala DPPKAD Sukabumi Iyos Somantri, perwakilan DPRD Komisi I H Aka. Menurut Koordinator Fitra Sukabumi Ajat Zatnika, audit sosial dan Citizen Jurnalism  atau jurnalis warga dianggap masih kurang familiar di mata masyarakat, padahal dipandang sangat efektif sebagai kontrol sosial demi pembangunan di era teknologi informasi.
Meski bebas dilakukan siapapun, namun citizen journalism) tetap mengikuti kaidah yang benar. “Tidak boleh menyebarkan berita bohong, fitnah dan tidak menyebabkan terjadinya konflik SARA. Semua informasi harus menyebutkan nama dan sumber yang jelas,” katanya.
Sementera itu, Ketua Institut for Innovation Partisifatory Development and Governance (Inisiatif) Nandang menjelaskan audit sosial sangatlah berbeda dengan audit keuangan. Terkadang masyarakat tidak akan menemui kesalahan dalam audit keuangan sedangkan dalam audit sosial justru kesalahan dan akurasi data bisa ditemukan. “Audit sosial didefinisikan kepada suatu proses orang – orang penerima manfaat dari kebijakan suatu program, dulu pada 1970an dipergunakan beberapa perusahaan swasta untuk menanggapi keprihatinan yang diajukan oleh konsumen dan gerakan lingkungan. Baru pada 1980an konsep ini bergeser dari swasta ke sektor publik dalam menanggapi tren pemerintahan baru demokratis bermunculan,” terang Nandang.

Sumber ini didapat dari http://metropolitanonline.co/2014/11/27/fitra-dorong-jurnalis-warga

JURNALIS WARGA DIPANDANG EFEKTIF SEBAGAI KONTROL SOSIAL DALAM PEMBANGUNAN DAERAH


Inilah para kader posyandu dari dua Desa, yaitu Desa Sukaresmi dan Desa Cipetir saat mengikuti pelatihan dan pembinaan program citizen journalism yang diselenggaran oleh FITRA Sukabumi di rumah ketua kader Posyandu Kol-2 Kp. Cijambe Girang Rt. 20/10 Desa Sukaresmi Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi. Jumat (07/10) 2014.
Dalam kegiatan ini, para kaderpun terlihat sangat antusias dalam mengikuti bimbingan dan pengarahan dari Reporter Radio Megaswara Sukabumi, Isman Safa yang di dampingi koordinator lapangan Fitra Sukabumi, Samsul Hidayat. Dalam keterangannya Samsul menuturkan, bahwa program Citizen Journalism atau juranalis warga bertujuan untuk menggali berbagai informasi sosial yang terjadi disetiap lingkungan masyarakat dengan sumber dan langsung disampaikan oleh masyarakat melalui media radio.
“Jadi program ini bertujuan untuk menindaklanjuti program-program FITRA sebelumnya yaitu mengeksplor setiap potret kehidupan sosial masyarakat dan langsung dapat  didenger ataupun diketahui oleh masyarakat umum melalui siaran radio, koran maupun online. Intinya kita ingin menjadikan para kader ini sebagai jurnalis atau reporter yang bisa menyampaikan setiap kejadian atau pristiwa sosial yang terjadi dilingkungannya. “tuturnya”.
Sementara itu, menurut Neneng sebagai kader posyandu Desa Sukaresmi dirinya sangat berterima kasih kepada FITRA Sukabumi yang selama ini terus menjalin kerjasama dengan para kader posyandu dalam menjalankan fungsinya dan sekaligus sebagai  kontrol sosial atas kebijakan-kebijakan pemerintah daerah.
” Saya sebagi kader mengucapkan terima kasih kepada FITRA yang sudah banyak membantu para kader, khususnya di sukaresmi dalam menjalankan tugas dan fungsinya, baik sebagai kader kesehatan maupun kader sosial lainnya. Nah melalui program citizen journalism ini semoga dapat melengkapi data dan informasi mengenai keadaan sosial masyarakat kami, apalagi nanti kami lah yang menyampaikan langsung melalui media radio dan media lainnya. Contohnya di wilayah kami dalam kurun waktu satu tahun ini  sudah terjadi 3 kasus kematian bayi yang luput dari pemberitaan. Maka dengan adanya kegiatan ini betul-betul sangat bagus untuk para kader dalam memberikan dan sekaligus menyampaikan informasi melalui media massa. “ucapnya”
Ditempat terpisah, Koordinator Program Fitra Sukabumi,Ajat Zatnika saat dihubungi dikantornya, Rabu (05/10) 2014 menjelaskan, bahwa salah satu program Fitra Sukabumi dalam melakukan audit sosial yaitu dengan cara menjadikan para kader posyandu sebagai pencari informasi dilingkungannya masing-masing. Sehingga data yang didapat akan sangat penting dalam mendorong kebijakan Pemerintah Daerah yang proporsional dan berpihak kepada rakyat, khususnya di Kabupaten Sukabumi.
Lebih lanjut, pria berkacamata ini menuturkan bahwa dengan adanya program citizen journalism yang bekerjasama degan para kader binaan dibeberapa desa yang didampingi oleh praktisi  media massa (elektronik, cetak dan online) diharapkan dapat  mempertegas fakta-fakta yang sebenarnya terjadi dikalangan masyarakat yang selama ini tidak ter-ekspose oleh para jurnalis profesional.
“Program ini diharapkan bisa melengkapi data-data yang sebelumnya kami dapatkan dalam  program audit sosial, yang untuk selanjutnya akan kami inisiasikan dengan para stakeholder pemerintah Kabupaten Sukabumi untuk menjadi sebuah kebijakan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. “pungkasnya” (Isman Saja)

Berita ini diperoleh dari http://www.kirimkabar.com/site/?p=1260


FITRA Sukabumi: Buruh Pabrik di Sukabumi Buang Sampah Sembarangan



INILAHCOM, Sukabumi - Ribuan buruh perusahaan di Desa Kutajaya, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, mayoritas membuang sampah sembarangan. Akibatnya lingkungan di desa ini menjadi kotor dan rawan penyakit.


Hal tersebut terungkap dalam Diskusi Evaluasi Audit Sosial Kesehatan tahun 2013-2014 yang digelar FITRA Sukabumi di Gedung Pendopo Kabupaten Sukabumi yang berlokasi di Kota Sukabumi, Rabu (29/10/2014).

"Ada tiga perusahaan di desa kami dengan jumlah karyawan mencapai 5.000 orang. Bisa dibayangkan bila setiap karyawan saat istirahat jajan makan yang pakai wadah plastik lalu membuangnya sembarangan," kata Sekretaris Desa Kutajaya, Yudi Irawan dalam diskusi tersebut.
Menurut Yudi, pihaknya saat ini sangat kesulitan untuk mengatasi permasalahan persampahan. Terlebih lagi informasi dari kecamatan angkutan pengambilan sampah tidak sampai wilayah desa.
"Kami bingung untuk membuang sampah akhirnya kemana. Sehingga banyak masyarakat membuang sampah ke sungai," ujar dia.
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi Dini Supiati yang hadir sebagai pembicara, membenarkan bila di lingkungan pabrik banyak sampah. Terutama sampah yang berserakan itu plastik dari wadah jajanan.
"Banyak sampah di lingkungan pabrik karena banyak pedagang dan para pekerja yang membuang sampah sembarangan," kata Dini yang juga pernah berkunjung ke beberapa pabrik setempat.[yeh]

Sumber diperoleh dari : http://www.inilahkoran.com/read/detail/2149357/banyak-sampah-berserakan-di-lingkungan-pabrik

Banyak Sampah Berserakan di Lingkungan Pabrik


INILAHCOM, Sukabumi - Ribuan buruh perusahaan yang berlokasi di Desa Kutajaya Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi mayoritas membuang sampah sembarangan.

Dampaknya lingkungan di desa tersebut menjadi kotor dan rawan penyakit.

Hal tersebut terungkap dalam Diskusi Evaluasi Audit Sosial Kesehatan tahun 2013-2014 yang digelar FITRA Sukabumi di Gedung Pendopo Kabupaten Sukabuni yang berlokasi di Kota Sukabumi, Rabu (29/10/2014).

"Ada tiga perusahaan di desa kami dengan jumlah karyawan mencapai 5000 orang. Bisa dibayangkan bila setiap karyawan saat istirahat jajan makakan yang pakai wadah plastik lalu membuangnya sembarangan," kata Sekretaris Desa Kutajaya, Yudi Irawan dalam diskusi tersebut.

Menurut Yudi saat ini pihaknya sangat kesulitan untuk mengatasi permasalahan persampahan. Terlebih lagi informasi dari kecamatan angkutan pengambilan sampah tidak sampai wilayah desa.

"Kami bingung untuk membuang sampah akhirnya kemana. Sehingga banyak masyarakat membuang sampah ke sungai," ujar dia.

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi, Dini Supiati yang hadir sebagai pembicara dalam diskusi tersebut membenarkan bila di lingkungan pabrik banyak sampah. Terutama sampah yang berserakan itu plastik dari wadah jajanan.

"Banyak sampah di lingkungan pabrik karena banyak pedagang dan para pekerja yang membuang sampah sembarangan," kata Dini yang juga pernah berkunjung ke beberapa pabrik setempat.


Sumber ini didapat dari http://www.inilahkoran.com/read/detail/2149357/banyak-sampah-berserakan-di-lingkungan-pabrik.

Modus Korupsi Massal Anggota Dewan




Modus Korupsi Massal Anggota Dewan
Dr. Mulyawan Safwandy N
Direktur Eksekutif FITRA Sukabumi

Korupsi bisa dikatakan telah menjadi denyut nadi dan nafas kehidupan negeri ini. Sehingga tidak mengherankan jika popularitas bangsa ini tetap bertahan sebagai bangsa yang terkorup di dunia. Bagaimana tidak, bahwa setiap dimensi sosial telah menjadi ruang terbuka manifestasi serta implementasi dari praktik busuk ini. Korupsi bukan menjadi monopoli bagi penguasa di lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif melainkan telah berubah ke arah milik publik secara luas. Dengan kepemilikan secara meluas tersebut membuat korupsi mendapat legalisasi dari masyarakat sehingga upaya pemberantasannya mengalami hambatan dan kesulitan.

Istilah korupsi berjemaah dalam beberapa waktu terakhir menjadi populer setelah kasus-kasus korupsi yang melibatkan anggota Dewan diungkap satu demi satu. Namun, di beberapa tempat seperti Padang, Sumatera Barat, istilah itu oleh sebagian masyarakatnya dianggap tidak tepat karena kata berjemaah memiliki arti positif dan bernuansa religi, sementara korupsi selalu berkaitan dengan tindakan nista. Penolakan itu sendiri dapat diartikan sebagai sikap kritis masyarakat untuk tidak mencampuradukkan antara tindakan yang benar/positif dan praktek tidak terpuji (korupsi).

Banyaknya kasus korupsi DPRD yang dilaporkan dan dibongkar sesungguhnya merupakan sebuah bukti bahwa masyarakat sudah geram dengan praktik penyalahgunaan kekuasaan. Betapa tidak, anggota Dewan yang seharusnya menjalankan fungsi kontrol atas eksekutif untuk mencegah penyelewengan justru bertindak sebaliknya. Praktik korupsi, kolusi, pemborosan, kesewenang-wenangan, serta tindakan tidak etis yang melanggar nilai-nilai umum dipertontonkan secara telanjang dan berulang-ulang.

Menurut Adnan Topan Husodo, Anggota Badan Pekerja ICW, Secara umum data Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam riset dari Januari hingga Desember 2004 mengenai kasus korupsi yang melibatkan anggota Dewan menunjukkan beberapa hal.

Pertama, dari sisi jumlah kasus, perbuatan korupsi yang melibatkan anggota DPRD merupakan jumlah terbanyak, yakni 102 kasus dari total 239 kasus korupsi yang muncul di sebagian besar wilayah di Indonesia. Data di atas sekaligus hendak menunjukkan bahwa aktor korupsi yang menempati urutan terbesar adalah anggota Dewan. Data ini paralel dengan hasil survei Transparansi Internasional Indonesia (TII) pada 2004 yang menempatkan partai politik sebagai lembaga yang dianggap paling korup. Dengan demikian, terdapat korelasi yang masuk akal antara kondisi partai politik yang buruk dan perilaku anggota Dewan yang korup. Kedua, secara umum terdapat empat modus korupsi DPRD yang dapat kita temukan di hampir semua kasus.

Modus pertama adalah menggelembungkan batas alokasi penerimaan anggota Dewan atau yang lebih akrab disebut mark-up. Dikatakan sebagai praktek mark-up karena PP No. 24/2004, PP 37/2006 perubahan kedua, PP 21/2007 perubahan ketiga tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebenarnya telah membatasi secara terperinci penerimaan anggota Dewan yang bisa ditoleransi sesuai dengan tingkat pendapatan asli daerah (PAD).

Modus kedua adalah menggandakan (redundant) item penerimaan anggota Dewan melalui berbagai strategi. Strategi yang paling kerap muncul adalah memasukkan item anggaran yang berbeda-beda untuk satu fungsi. Misalnya terdapat pos asuransi untuk kesehatan, tapi di pos lain muncul item tunjangan kesehatan. Padahal kedua pos penerimaan tersebut untuk satu fungsi, yakni anggaran bagi kesehatan anggota Dewan. Strategi lain adalah menitipkan pos penerimaan itu pada anggaran eksekutif (pemda). Biasanya item anggaran itu disebut sebagai bantuan untuk instansi vertikal seperti yang terjadi dalam kasus dana kapling di Jawa Barat.

Modus ketiga adalah mengada-adakan pos penerimaan anggaran yang sebenarnya tidak diatur dalam PP Nomor 24/2004, PP 37/2006 perubahan kedua dan PP 21/2007 perubahan ketiga. Kasus yang paling banyak mencuat dan digugat oleh berbagai elemen masyarakat adalah alokasi anggaran untuk pos dana purnabakti. Di Jawa Barat, dana purnabakti lebih populer dengan istilah uang kadeudeuh. Selain dana purnabakti, fasilitas rumah dinas yang seharusnya hanya diberikan kepada ketua dan wakil ketua DPRD ternyata digelontorkan untuk semua anggota Dewan.

Modus keempat adalah korupsi dalam pelaksanaan program kegiatan Dewan. Dari aspek tindakan, korupsi jenis ini adalah korupsi yang paling telanjang dan nyata. Ini sebagaimana telah dilakukan oleh anggota DPRD Kota Padang yang telah memalsukan tiket pesawat perjalanan dinas (SPJ fiktif) hingga mencapai Rp 10,4 miliar. Hal ini juga terjadi pada DPRD Kabupaten Sukabumi yang memalsukan billing tiket pesawat, hotel, stempel, makanan dan minuman, bensin yang akhirnya merugikan negara sebesar Rp. 4,5 Milyar. Sedangkan di Kota Sukabumi untuk anggaran DPRD yang ada di Setwan juga turut memanipulasi laporan keuangan (SPJ Fiktif) sebesar Rp. 165 juta.

Di antara keempat modus korupsi tersebut, modus keempat bisa dianggap yang paling konvensional dan umum terjadi di berbagai instansi pemerintah. Dalam pengertian tindakan korupsi dengan cara memanipulasi dokumen pertanggungjawaban penggunaan APBD hingga seolah-olah sebuah program telah dilaksanakan merupakan perbuatan yang nyata-nyata melanggar hukum, merugikan keuangan negara, dan terdapat upaya untuk memperkaya diri sendiri. Sementara itu, modus korupsi anggota Dewan yang pertama hingga ketiga merupakan produk kesepakatan dua pihak (eksekutif dan legislatif) dengan memanfaatkan dua hal, kewenangan yang dimiliki untuk membuat peraturan dan celah perundang-undangan yang tumpang-tindih.

Korupsi model ini dianggap seolah-olah bukan merupakan tindakan korupsi karena telah dinaungi dalam sebuah peraturan daerah (perda) yang legal. Padahal, dari sisi materi peraturan, banyak terdapat penyimpangan (corrupt), baik terhadap peraturan yang lebih tinggi maupun dari aspek normatif lainnya seperti rasa keadilan, kepantasan umum, atau kelaziman. Karena dipayungi dalam bentuk peraturan, korupsi jenis ini sering disebut sebagai korupsi yang dilegalkan atau legalisasi korupsi. Mengingat legalisasi penyimpangan didasari kesepakatan dua pihak pengelola daerah, korupsi yang telah menyeret beratus-ratus anggota Dewan itu sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari keterlibatan dan tanggung jawab pihak eksekutif (baca: kepala daerah).

Untuk mengantisipasi dan mengikis korupsi agar tidak hanya menjadi lip service, tentu banyak pihak yang bertanggung jawab. Mereka adalah Partai Politik (Parpol), Pemerintah, Aparat Penegak Hukum, akademisi, Alim Ulama, dan Masyarakat. Semua wajib menjadi mata dan telinga serta tangan dalam pemberantasan korupsi. Semua kita harus bisa memastikan, pemerintahan dengan system demokrasi dikawal dengan ketat, akuntabel dan penuh tanggung jawab.

Kader Kesehatan Dilatih Jurnalistik - FITRA Sukabumi

Kadudampit - Peran warga dalam menggali informasi lalu dipublikasikan (citizen journalism) sangat penting dalam memudahkan masyarakat secara umum mengakses berita. Baik itu dalam bentuk blog pribadi, keroyokan atau bahkan dipublikasikan langsung oleh perusahaan media.
Menyadari besarnya manfaat citizen journalism itu, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sukabumi mengadakan pelatihan jurnalistik dan fotografi kepada puluhan kader kesehatan di Yawitra Asri, Kadudampit 12-13 Oktober. Pelatihan ini diikuti kader dari Cibadak, Cicurug, Kadudampit serta sejumlah kecamaan di Kabupaten Sukabumi.
Bagian Program FITRA Sukabumi, Ajat Zatnika mengatakan pelatihan kader kesehatan ini merupakan bagian dari program pendalaman dan perluasan audit sosial kesehatan di Kabupaten Sukabumi yang saaat ini tengah dilaksanakan FITRA Sukabumi. "Harapannya, peserta pelatihan nantinya bisa merekam kegiatan atau fenomena kesehatan diwilayahnya masing-masing dalam bentuk karya jurnalistik. Berupa foto dan narasi," kata ajat.
Ia menambahkan, pemilihan kader kesehatan sebagai peserta pelatihan karena para kader ini yang terlibat langsung dalam pelayanan kesehatan di wilayahnya. Sehingga data yang diperoleh dijamin akurat dan aktual. "Di sisi lain, publik sangat membutuhkan informasi terkait pelayanan kesehatan ini, maka ketika para kader bisa menyajikan informasi dalam bentuk karya jurnalistik tentu kegiatan itu akan lebih mudah terpublikasikan," jelas ajat.
Pelatihan ini menyajikan materi tentang teknik dasra fotografi dan penulisan berita. Salah seorang narasumber dari Harian Radar Sukabumi, Jumaidil Halide, menyambut baik kegiatan yang diadakan FITRA. Menurutnya, kegiatan seperti ini sangat penting dalam membantu perkembangan citizen journalism di Indonesia, Sukabumi pada khususnya.
"Semakin banyak warga yang bisa menyajikan informasi, semakin memudahkan kita memperoleh informasi," katanya.
Lanjut Jumaidil, terkait keberadaan kader kesehatan di lapangan, ia meyakini jika para kader itu bisa menyajikan informasi dalam bentuk karya jurnalistik maka akan memberikan warna tersendiri bagi dunia jurnalistik di Sukabumi. "Ini yang masyarakat butuhkan. Bukan hanya berita yang dibuat wartawan media cetak atau elektronik, tapi berita karya wargapun bisa dinikmati. Akurasinyapun tidak usah diragukan," Kata Redaktur Pelaksana Radar Sukabumi.


Sumber ini didapat dari : http://radarsukabumi.com/?p=87616