Realisasi APBD Kabupaten Sukabumi pada 2017 mendapat sorotan dari
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra). Pendapatan daerah
hampir mencapai target, namun realisasi belanja malah menciut.
"Melihat realisasi APBD Tahun Angggaran 2017, memberi sinyalemen
bahwa Pemerintah Kabupaten Sukabumi tak mampu menggenjot kinerja belanja
daerah untuk mengimbangi pendapatan daerah," ujar Direktur Fitra
Sukabumi, Abu Bakar Amho Lamahering melalui rilis pers yang diterima sukabumiupdate.com, Selasa (2/4/2018).
Data yang dihimpun dari Fitra Sukabumi menunjukan, belanja daerah
tidak melampaui target. Hanya mencapai Rp 3,674 triliun, atau 91,80
persen dari target perencanaan belanja daerah sebesar Rp 4,003 triliun.
Sementara, realisasi pendapatan daerah hampir mencapai target. Yakni
Rp. 3,750 Triliun, sekitar 99,62 persen dari perencanaan senilai Rp
3,764 triliun.
Jika dibandingkan dengan belanja daerah tahun anggaran 2016, memang
terjadi peningkatan secara angka. Namun, secara persentase, terdapat
penurunan serapan anggaran sebesar 3,18 persen dari realisasi belanja
2016 yang mencapai 94,93 persen.
Hal yang sama juga terjadi pada realisasi pendapatan daerah. Ada
penurunan persentase sekitar 4,33 persen dibanding realisasi pendapatan
daerah pada 2016, sebesar 103,95 persen.
Lebih miris lagi, kata Amho, jika melihat porsi belanja tidak
Langsung yang masih tinggi dari belanja langsung. Imbasnya, pemenuhan
kebutuhan publik jadi tak maksimal.
Misalnya, belanja barang dan jasa (pada belanja langsung) sebesar Rp
1,046 triliun. Lebih kecil dibandingkan belanja pegawai (pada belanja
tidak langsung) sebesar Rp 1,243 triliun.
Disisi lain belanja untuk irigasi, jalan, dan jaringan (pada belanja
langsung) hanya mencapai Rp 214,767 milyar, hanya 5,48 persen dari total
belanja daerah atau lebih kecil dari TA. 2016, sebesar Rp 227,364
Milyar.
Secara kumulatif belanja tidak langsung mencapai 51,15 persen,
sementara belanja langsung hanya mencapai 48,85 persen dari total
belanja daerah.
"Seringkali proses penganggaran mengalami tarik ulur dari berbagai
kepentingan, baik itu kepentingan eksekutif, legislatif dan yang
terlemah adalah kepentingan publik," tutur Amho.
"Tidak ada ruang bagi masyarakat untuk ikut serta dalam pembahasan
anggaran, meskipun eksekutif dan legislatif selalu mendemonstrasikan
bahwa semua usahanya demi kesejahteraan rakyat," tuturnya.
Sumber diperoleh dari : https://sukabumiupdate.com/detail/sukabumi/pemerintahan/39178-APBD-Kabupaten-Sukabumi-Fitra-Pendapatan-Besar-Belanja-Menciut
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar