Fitra Ajak Masyarakat Sukabumi Diskusikan APBD

Fitra Ajak Masyarakat Sukabumi Diskusikan APBD
Seratusan warga Kabupaten Sukabumi dari berbagai perwakilan mengikuti Diskusi Publik yang digelar Fitra Sukabumi di Gedung Pendopo Kabupaten Sukabumi, Kamis (27/9/2012). - inilah.com/Budiyanto
Oleh: budiyanto
Jabar - Kamis, 27 September 2012 | 13:52 WIB

INILAH.COM, Sukabumi - Seratusan warga Kabupaten Sukabumi dari berbagai perwakilan mengikuti Diskusi Publik yang digelar Fitra Sukabumi di Gedung Pendopo Kabupaten Sukabumi, Kamis (27/9/2012).
Diskusi publik yang digelar saat ini membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi dengan tema Kepada siapakah APBD Kabupaten Sukabumi Berpihak.
“APBD sebagai salah satu instrumen kebijakan pemerintah yang paling penting dan konkret. Karena dampaknya akan dirasakan langsung oleh masyarakat,” kata Koordinator Program Fitra Sukabumi Ajat Zatnika di sela-sela acara.
Dalam diskusi publik kali ini hadir para pembicara di antaranya dari Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Jawa Barat Mahi M Hikmat, Bagian Anggaran DPRD Kabupaten Sukabumi Ayi Abdullah dan dari Sekretaris Bappeda Kabupaten Sukabumi Asep Hikmat serta dari Koordinator Program Fitra Ajat Zatnika.
Peserta berasal dari berbagai unsur di antaranya perwakilan himpunan mahasiswa, unsur pemuda, kepada desa, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan pemerintah setempat. [ing]
Sumber : http://www.inilahjabar.com/read/detail/1909526/fitra-ajak-masyarakat-sukabumi-disuksikan-apbd

Warga Sukabumi Kesulitan Akses Dokumen Publik

Warga Sukabumi Kesulitan Akses Dokumen Publik
ilustrasi
Oleh: Budiyanto
Jabar - Minggu, 16 September 2012 | 23:02 WIB

INILAH.COM, Sukabumi - Masyakat Kota dan Kabupaten Sukabumi disinyalir masih kesulitan untuk mendapatkan informasi dan dokumen publik pada pemerintahan. Hal tersebut berdasarkan hasil survey yang dilakukan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Sukabumi beberapa waktu lalu.

Padahal seharusnya masyarakat bisa mengakses dokumen publik seperti anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Karena untuk akses dokumen publik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

''Dalam aturannya dokumen publik tersebut dapat diakses secara terbuka,'' kata Manajer Program Fitra Sukabumi Ajat Zatnika kepada INILAH.COM di sela-sela acara Constituent Meeting di Resort Pangrango Jalan Selabintana, Sabtu (15/9/2012).

Menurut Ajat, terkait dokumen publik ini, kesimpulan hasil survei Fitra di Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Sukabumi dan Pemerintahan Kota (Pemkot) Sukabumi para pejabat masih sulit memberikan akses bagi masyarakat.

''Kami sudah melakukan investigasi ternyata memang sulit. Bahkan mereka beranggapan dokumen perencanaan maupun penganggaraan dalam APBD masih dianggap sebagai rahasia negara,'' ujarnya.

Ajat menyatakan seharusnya dokumen tersebut dapat diberikan secara mudah kepada masyarakat. Hal ini untuk mendukung upaya menggali partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang sering digaungkan pemerintah.

''Jika akses dokumen ditutup, maka masyarakat tidak mengetahui apa yang dilakukan pemerintah,'' imbuh Ajat.

Juga, lanjut Ajat, media publikasi dokumen publik melalui media website atau situs internet milik pemerintah masih menyajikan data tidak lengkap. ''Bila membuka website, data yang ditampilkan masih itu-itu juga, tidak menampilkan pembaharuan data atau update terbaru,'' tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Sukabumi Kostaman mengatakan lembaganya terbuka untuk memberikan informasi dan data.

''Data seperti yang diminta Fitra sudah kami berikan,'' kata Kostaman yang hadir dalam kegiatan diskusi soal anggaran tersebut.[jul]
Sumber: http://www.inilahjabar.com/read/detail/1905529/warga-sukabumi-kesulitan-akses-dokumen-publik

Fitra Sukabumi Sesalkan 6 Anggota DPR RI Absen


Fitra Sukabumi Sesalkan 6 Anggota DPR RI Absen
Forum Indonesia untuk Transparan Anggaran (Fitra) menyayangkan ketidakhadiran enam anggota DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat IV. - inilah.com/Budiyanto
Oleh: Budiyanto
Jabar - Sabtu, 15 September 2012 | 15:37 WIB
INILAH.COM, Sukabumi - Forum Indonesia untuk Transparan Anggaran (Fitra) menyayangkan ketidakhadiran enam anggota DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat IV.
Padahal anggota dewan yang sedianya akan diajak diskusi bersama itu sudah diundang sejak tiga pekan sebelumnya.
''Kegiatan ini digelar sekarang karena menyesuaikan waktu keenamnya. Dan kami sudah mengonfirmasi sejak lama dan mereka mempunyai waktunya antara Sabtu dan Minggu,'' kata Manager Program Fitra Sukabumi Ajat Zatnika kepada INILAH.COM, Sabtu (15/9/2012).
Menurut Ajat ketidakhadiran para anggota DPR RI dapil Jabar IV ini membuat diskusi tidak optimal. Padahal harapannya diskusi yang digelar dapat menjadi masukan para wakil rakyat.
''Diskusi dan hasil kajian ini dapat ditangkap oleh mereka dan permasalahan atau kondisi keuangan daerah dapat diketahui,'' harapnya.
Keenam anggota DPR RI dari dapil Kota dan Kabupaten Sukabumi) yakni Ingrid MP Kansil, Ribka Tjiptaning, Dewi Asmara, Reni Marlinawati, Yudi Widiana Adi dan Pasha Ismaya Sukardi.
''Mereka sudah memberikan alasan ketidakhadirannya melalui surat, maupun SMS. Ada yang alasan menemani orangtuanya sakit di Singapura, dan ada yang menemani kunjungan Menteri juga tugas dari partai ke daerah,'' tutur Ajat.
Diberitakan sebelumnya enam anggota DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat IV tidak hadir dalam Constituent Meeting yang digelar Forum Indonesia untuk Transparan Anggaran (Fitra) membuat para peserta kecewa.
Kegiatan yang bertujuan memfasilitasi pelaksanaan diskusi tentang anggaran antara pemerintah daerah, konstituen dan anggota DPR RI dapil Jabar IV digelar di Resort Pangrango, Jalan Selabintana Kecamatan/Kabupaten Sukabumi, Sabtu (15/9/2012).[ito]http://www.inilahjabar.com/read/detail/1905234/fitra-sukabumi-sesalkan-6-anggota-dpr-ri-absen