FITRA Sukabumi Siap Support Data dan Dokumen ke LBH

CIKOLE – Tak lama lagi Kota Sukabumi akan mempunyai lagi Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Pasalnya, Yayasan Satu Keadilan akan meresmikan LBH-nya dengan nama LBH Keadilan Sukabumi. Hal ini dikatakan oleh Ketua Yayasan Satu Keadilan, Sugeng Teguh Santoso pada jumpa pers di salah satu rumah makan di Kota Sukabumi, kemarin (2/3/2015).
Dirinya mengatakan, LBH Keadilan Sukabumi ini akan dilaunching dua bulan ke depan di Kota dan Kabupaten Sukabumi. Hal tersebut dikatakan perlu baginya karena selama ini, Kota Sukabumi belum ada LBH yang membantu kebutuhan masyarakat di bidang hukum. Apalagi menurutnya, jika bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat itu secara cuma-cuma atau gratis. “Tapi itu dengan berbagai catatan ya,” ujarnya.
Bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat itu memang sangat bermanfaat, apalagi untuk masyarakat yang sedang terkena kasus serta tak memiliki biaya untuk membayar ongkos pengacara. “Hal ini lah yang menjadi catatan untuk masyarakat yang megadukan kasus ke LBH Keadilan Sukabumi nantinya,” ucap Sugeng.
Selain bantuan hukum ini untuk masyarakat menengah ke bawah, Sugeng juga mengutarakan jika tidak semuanya persoalan hukum yang diadukan ke LBH Keadilan Sukabumi ini akan dibantu. Karena menurutnya, ada kasus-kasus hukum tertentu yang nantinya langsung diarahkan ke pengacara dengan biaya yang dikeluarkan orang pemilik kasus tersebut dan ada yang hanya diberikan pencerahan saja. “Seperti kasus perceraian, itu tidak kami layani,” tegasnya.
Kasus-kasus yang akan ditangani hanya seputar persoalan bantuan hukum struktural, memastikan hak-hak dasar kasus-kasus layanan publik, perlindungan HAM, dan pelanggaran penggunaan anggaran negara. “Seperti TKW itu masuk penanganan kami dan diberikan bantuan hukum secara gratis sampai ongkos pengacara kami yang bayar,” bebernya.
Menurutnya, kasus-kasus seperti itu menjadi prioritas bagi LBH tersebut, seperti wanita diekploitasi maka akan turun langsung beserta tim yang disediakan. Karena Sugeng berpendapat, jika selama ini wanita dimasukkan ke dalam kelas kedua di tatanan sosial dan hal ini sangat merugikan wanita. “Kadang kala juga kebijakan pemerintah kurang mendukung kepada wanita, itu juga masuk kepada garapan kami. Nanti jika ada wanita yang masuk kepada kategori tadi langsung lapor saja,” ujarnya.
Namun dirinya berjanji, meskipun telah diagendakan dua bulan ke depan untuk dirinya memperkenalkan kepada publik LBH yang ia pimpin, namun menurutnya jika ada persoalan yang penting dan LBH-nya diperlukan maka akan dilakukan penanganan. “Kita akan langsung melakukan penanganan sebelum dua bulan jika itu diperlukan,” tuturnya.
Dengan didampingi direktur Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Ajat Zatnika, Sugeng mengatakan jika nantinya LBH tersebut ada kemungkinan untuk bekerja sama dengan pihak FITRA Sukabumi untuk menangani kasus-kasus terkait persoalan anggaran. Hal tersebut ditegaskan oleh Ajat, jika dirinya sangat mengapresiasi dengan dibentuknya Yayasan Satu Keadilan itu. Karena menurutnya ini lebih fokus kepada bantuan hukum dan dirinya berjanji siap bekerja sama dan membantu sesuai kapasitas FITRA. “Kita siap support data dan dokumen-dokumen yang kiranya nanti diperlukan untuk persoalan penanganan kasus yang ada di Sukabumi,” pungkas Ajat. (cr3)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar