Pemahaman Anggaran Dewan Lemah

PESERTA DISKUSI: Sejumlah peserta membaca Komik tentang proses perencanaan anggaran dalam acara diskusi di Hotel Taman Sari, kemarin 30 April 2012

CIKOLE – Sekretariat Nasional Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA), menyentil lemahnya anggota legislatif baik itu dari DPR RI maupun DPRD dalam memahami dan mengerti mengenai proses perencanaan dan penganggaran. Padahal semua anggota legislatif seharusnya mengerti akan hal tersebut terutama melihat fungsi dan tugasnya.
Kritik tersebut, dituangkannya melalui buku komik yang berjudul Pak Bujet Melek Anggaran. Dalam komik tersebut diceritakan, dimana masih lemahnya masyarakat mengenai proses perencanaan penganggaran termasuk masalah pendapatan yang dimasukan kedalam APBD juga masalah pengeluarannya. “Rencananya, buku ini akan kita bagikan ke DPR RI dan juga ke DPRD di masing-masing daerah termasuk Kota Sukabumi. Masalahnya, tidak semua anggota Dewan melek atau mengetahui proses anggaran,” ujar Divisi Riset dan Pengembangan Anggaran Negara Seknas Fitra, Lukman Hakim kepada Radar Sukabumi, kemarin.
Selain ke DPR RI dan DPRD, komik yang dibuat 500 eksemplar tersebut rencananya akan disebar juga ke masyarakat-masyarakat agar mengetahui mengenai proses perencanaan dan penganggaran. Meskipun, ini baru tahap awal dan penyebarannyapun masih dibatasi. “Unutuk sekarang ini, kita baru menyebarkannya melalui FITRA Sukabumi. Ke depannya, ada dua daerah lagi yang kita akan lakukan penyebaran yakni Bondowoso Provinsi Jawa Timur dan Palembang Provinsi Sumatra Selatan,” lanjutnya.
Dijelaskann Lukman, ketika masyarakat, NGO dan lain sebagainya membaca dan memahami makna buku komik tersebut, diharapkan akan menimbulkan jiwa kritis dan mengetahui hak-hak yang harus diperjuangkannya. “Saat ini masyarakat hanya tahu mereka korupsi uang rakyat. Tapi tidak mengetahui proses dan dari mana anggaran yang mereka colong teresebut,” lanjutnya.
Sementara itu, menurut Manajer FITRA Sukabumi, Ajat Zatnika mengatakan kegiatan diskusi anggaran tersebut merupakan rangkaian program FITRA dalam mendampingi dan mengadvokasi masalah perencanaan dan penganggaran pemerintah. Sehingga, masyarakat tahu mana hak dan kewajiban, mana yang harus diperjuangkan. “Ketika masyarakat tidak mengetahui proses perencanaan dan penganggaran, maka pemerintah lebih mudah untuk mebodohi masyarakat. Namun ketika masyarakat mengetahui proses perencanaan dan penganggaran, minimal mereka bisa mengawal setiap uslulan yang diajukan sampai pada tataran implementasi,” terang Ajat.(nur)
Sumber: http://radarsukabumi.com/?p=10320