26 Maret 2012 Radar Sukabumi
KOORDINASI
LSM : Sejumlah pengurus LSM saat menggelar rapat pertemuan di kantor
FITRA Sukabumi untuk membahas APBD penanggulangan kemiskinan. mardian
radar
Asistan Manajer FITRA Ajat Zatnika menuturkan, dari Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011, tercatat warga miskin di Kabupaten Sukabumi berjumlah 1.296.000 jiwa. Itu artinya, sekitar 45 persen dari total keseluruhan warga masih miskin. “Serapan anggaran pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan masih harus dimonitor. Sebab, ini masih timpang. Di mana, pemerintah hanya terfokus untuk menutup biaya pegawai saja,” ulasnya.
Besaran dana yang kami peroleh dari Budget Resource Center atau Pusat Pengetahuan Anggaran Kabupaten Sukabumi 2011 menyebutkan, pendapatan APBD yang diperoleh yaitu Rp1.817.709.615 yang terdiri dari pendapatan daerah Rp138.028.720 (7,59%),dana perimbangan Rp1.210.908.072 (66,61%) dan pendapatan lain-lain yang sah Rp468.772.8223;(25,78%). Anggaran belanja selama 2011 yaitu berjumlah Rp1.982.638.000 yag terdiri dari (1) belanja ;angsung satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Rp102.089.113 (12,77%),Belanja langsung Urusan Program(BL-UP) Rp.697.122.491 (87,22%) dan (2) belanja tidak langsung Rp 1.183.638.000 yang terdiri dariBelanja Pegawai Pemkab-DPRD Rp 946.871.672 (79,99%) dan belanja bagi hasil Rp 12.452.655 (1,05%) program non SKPD terdiri dari Belanja hibah Rp 157.332.487 (13,29%),belanja Bantuan Sosial Rp 6.784.500 (0.57%), Belanja Bantuan Keuangan Rp50.021.081 (4,25%) dan belanja tak terduga Rp 10.000.000 (0,84%).
Jadi dari rincian itu, dapat disimulasikan belanja dalam APBD Kabupaten Sukabumi tahun 2011 sebesar Rp 1.982.638.000 dan bisa dirumuskan secara “leluasa” atau Diskresi keuangan daerah oleh pemda dan DPRD Kabupaten Sukabumi sebesar Rp 921.224.559 yang dialokasikan untuk Aspirasi masyarakat melalui musrenbang kecamatan/pagu kewilayahan (10% atau sekitar Rp 92 miliar), program/kegiatan SKPD sesuai renstra/renja SKPD (80% sekitar Rp 737 miliar),Alokasi untuk Implementasi kebijakan kepala daerah/bupati (5% atau sekitar Rp 46 miliar) dan untuk alokasi aspirasi anggota DPRD (5% atau sekitar Rp46 miliar).
Untuk menentukan besaran alokasi perwilayah kecamatan,Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) melakukan perhitungan secara teknokraatis dengan merujuk pada obyektif kecamatan dan data-data IPM.paparnya pada seluruh anggota dalam pertemuan tersebut.
Asistent Sekretaris dari Oemberdayaan Perempuan dan Transformasi Sosial (PPSP) Pasundan juga menuturkan program yang sedang dilaksanakannya yaitu Peningkatan partisiasi peremouan dalam memajukan pemenuhan hak-hak dasar perempuan miskin dalam bidang Ekonomi,Pendidikan,dan Kesehatan di tingkat Desa.
Dari impelemntasi RPMI, ada enam desa di kecamatan Sukabumi,cicantayan, dan gunung guruh yang dijadikan desa inti pembeljaran dan dua desa yang di jadikan model desa intergrasi yaitu desa Hegar manah di kecamatan cicantayan dan desa sukamanis di Kadudampit.
Sekretaris PNPM Dede mengusulkan pada pertemuan selanjutnya diharapkan ada nya agenda tematik khusus yang di bahas dan mengenai rencana selanjutnya, dan itu sekaligus menutup pertemuan tersebut dengan rencana aka di lanjutkan kembali pada pertemuan selanjutny di sekertariat pnpm kota sukabumi.(cr7)
Sumber: http://radarsukabumi.com/?p=7025
