FITRA Sukabumi Siap Support Data dan Dokumen ke LBH

CIKOLE – Tak lama lagi Kota Sukabumi akan mempunyai lagi Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Pasalnya, Yayasan Satu Keadilan akan meresmikan LBH-nya dengan nama LBH Keadilan Sukabumi. Hal ini dikatakan oleh Ketua Yayasan Satu Keadilan, Sugeng Teguh Santoso pada jumpa pers di salah satu rumah makan di Kota Sukabumi, kemarin (2/3/2015).

Dirinya mengatakan, LBH Keadilan Sukabumi ini akan dilaunching dua bulan ke depan di Kota dan Kabupaten Sukabumi. Hal tersebut dikatakan perlu baginya karena selama ini, Kota Sukabumi belum ada LBH yang membantu kebutuhan masyarakat di bidang hukum. Apalagi menurutnya, jika bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat itu secara cuma-cuma atau gratis. “Tapi itu dengan berbagai catatan ya,” ujarnya.

Bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat itu memang sangat bermanfaat, apalagi untuk masyarakat yang sedang terkena kasus serta tak memiliki biaya untuk membayar ongkos pengacara. “Hal ini lah yang menjadi catatan untuk masyarakat yang megadukan kasus ke LBH Keadilan Sukabumi nantinya,” ucap Sugeng.

Selain bantuan hukum ini untuk masyarakat menengah ke bawah, Sugeng juga mengutarakan jika tidak semuanya persoalan hukum yang diadukan ke LBH Keadilan Sukabumi ini akan dibantu. Karena menurutnya, ada kasus-kasus hukum tertentu yang nantinya langsung diarahkan ke pengacara dengan biaya yang dikeluarkan orang pemilik kasus tersebut dan ada yang hanya diberikan pencerahan saja. “Seperti kasus perceraian, itu tidak kami layani,” tegasnya.

Kasus-kasus yang akan ditangani hanya seputar persoalan bantuan hukum struktural, memastikan hak-hak dasar kasus-kasus layanan publik, perlindungan HAM, dan pelanggaran penggunaan anggaran negara. “Seperti TKW itu masuk penanganan kami dan diberikan bantuan hukum secara gratis sampai ongkos pengacara kami yang bayar,” bebernya.

Menurutnya, kasus-kasus seperti itu menjadi prioritas bagi LBH tersebut, seperti wanita diekploitasi maka akan turun langsung beserta tim yang disediakan. Karena Sugeng berpendapat, jika selama ini wanita dimasukkan ke dalam kelas kedua di tatanan sosial dan hal ini sangat merugikan wanita. “Kadang kala juga kebijakan pemerintah kurang mendukung kepada wanita, itu juga masuk kepada garapan kami. Nanti jika ada wanita yang masuk kepada kategori tadi langsung lapor saja,” ujarnya.

Namun dirinya berjanji, meskipun telah diagendakan dua bulan ke depan untuk dirinya memperkenalkan kepada publik LBH yang ia pimpin, namun menurutnya jika ada persoalan yang penting dan LBH-nya diperlukan maka akan dilakukan penanganan. “Kita akan langsung melakukan penanganan sebelum dua bulan jika itu diperlukan,” tuturnya.

Dengan didampingi direktur Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Ajat Zatnika, Sugeng mengatakan jika nantinya LBH tersebut ada kemungkinan untuk bekerja sama dengan pihak FITRA Sukabumi untuk menangani kasus-kasus terkait persoalan anggaran. Hal tersebut ditegaskan oleh Ajat, jika dirinya sangat mengapresiasi dengan dibentuknya Yayasan Satu Keadilan itu. Karena menurutnya ini lebih fokus kepada bantuan hukum dan dirinya berjanji siap bekerja sama dan membantu sesuai kapasitas FITRA. “Kita siap support data dan dokumen-dokumen yang kiranya nanti diperlukan untuk persoalan penanganan kasus yang ada di Sukabumi,” pungkas Ajat. (cr3)

Sumber diperoleh dari: http://radarsukabumi.com/2015/03/03/fitra-siap-support-data-dan-dokumen-ke-lbh/

FITRA Sukabumi : Ada Dugaan Penyelewengan Dana Hibah di Pemkab Sukabumi

  
Sukabumi 27 Januari 2015
Aspirasirakyat.com—Forum Indonesia untuk Transfaransi Anggaran (FITRA) Sukabumi menemukan dugaan penyalahgunaan anggaran di Pemkab Sukabumi. Hasil audit BPK tahun 2013 lalu ditemukan anggaran program hibah sebesar Rp 55 miliar tidak jelas penggunaanya.
Dirut FITRA Sukabumi, Ajat Zatnika mengatakan, Pemkab Sukabumi  tahun anggaran 2012 lalu mengalokasikan anggaran dana hibah sebesar Rp 60 miliar.
“Dari hasil audit BPK tahun 2013 ditemukan Rp 55 miliar dari  Rp 60 miliar dana hibah tersebut tidak jelas pertanggungjawabanya karena tidak ada laporan pertanggungjawabanya,” ujar Ajat kepada aspirasirakyat.com, Selasa (27/1).
Menurut Ajat Zatnika, dalam laporan hasil audit (LHA) BPK, pihak BPK mempertanyakan dengan tegas pertanggung jawaban penggunaan anggaran hibah tersebut kepada Pemkab Sukabumi. Dalam LHA itu tertulis, mana pertanggung jawab yang Rp55 miliar.
“ Kami menduga telah terjadi penyelewengan dana hibah  yang Rp 55 miliar itu.  Padahal anggaran yang digunakan dalam program hibah tersebut merupakan uang rakyat yang penggunaannya harus benar dan relevan agar bisa dipertanggungjawabkan kepada rakyat,” ujarnya
Adanya temuan BPK tersebut, Ajat menduga penggunaan dana hibah tersebut tidak tepat sasaran atau digunakan untuk konsumsi politis yang mengatasnamakn rakyat, sehingga kelompok penerima sebanyak 1500 kelompok tidak membuat laporan pertanggungjawaban.
“Bisa jadi, kelompok penerimanya tidak membuat LPJ  karena piktif, kami menduga tim verifikasipun ada yang bermain mata di sini,” ujarnya. (Isep Panji)

Sumber diperoleh dari: http://sku-aspirasirakyat.com/fitra-ada-dugaan-penyelewengan-dana-hibah-di-pemkab-sukabumi.html

Penghentian Kasus Bunut Dipertanyakan

Cikole- Penghentian kasus dugaan korupsi penyelewengan dana jasa medis di RSUD R Syamsudin SH sebesar Rp. 6,5 Miliyar oleh Polres Sukabumi Kota, dipertanyakan oleh Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sukabumi.

Menurut Direktur FITRA, Ajat Zatnika yang dari awal mengungkap persoalan tersebut berdasarkan hasil temuan BPK RI tahun anggaran 2013, mengungkapkan kekecewaannya pada pernyataan Kapolres Sukabumi Kota, Diki Budiman dua hari lalu itu. Dirinya menganggap Kapolres tidak membaca dokumen hasil temuan BPK pada kasus tersebut,"Dia (Kapolres) belum membaca dokumennya, karena memang dokumen tersebut tidak boleh diakses oleh mereka (penyidik)," ujarnya.

Jadi, jika persoalan kasus tersebut dihentikan, dirinya mengatakan Polres harus membuat laporan terkait pemberhentian kasusnya. karena dirinya mengaku, sejauh ini belum menerima kabar ataupun hasil dari penyelidikan dari Polres Sukabumi tersebut, "Nanti saya akan minta, karena dari kemarin kami menunggu dari Polres tapi tidak diberikan dan sekarang ini kami sedang menyusun langkah berikutnya, "jelas ajat.

Dirinya berjanji akan mengusut tuntas persoalan tersebut. Menutnya, pimpinan RSUD R Syamsudin SH harus bertanggungjawab terhadap persoalan tersebut. an pihak-pihak berwenang jangan sampai meninggalkan atau tidak memperhatikan hasil audit BPK, karena masih banyak hasil temuan-temuan BPK yang tidak diperhatikan. "Kamipun tak akan meninggalkan begitu saja hasil audit BPK, kita tetap akan perkarakan nanti," tegasnya.

Dirinya berjanji akan terus mendesak pimpinan RSUD untuk tetap bertanggungjawab pada persoalan tersebut dan orang-orang yang seharusnya ikut serta mempertanggungjawabkannya, "Jangan sampai dibiarkan begitu saja, ini kepentingan orang banyak. Seperti raihan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang seharusnya Kota Sukabumi belum layak dan tak berhak mendapatkannya, apalagi tak memperhatikan poin-poin hasil temuan yang sudah ada, "paparnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, kasus dugaan korupsi penyelewengan dana jasa medis di RSUD R Syamsudin SH sebesar Rp. 6,5 miliyar, ternyata sudah dihentikan penyelidikannya oleh Polres Sukabumi Kota. Hal itu mengacu pada hasil laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Informasi yang di himpun Radar Sukabumi dalam hasil perhitungannya, anggaran dana jasa medis tersebut tidak ditemukan adanya kerugian uang negara.

Diki menjelaskan untuk penanggulangan kasus korupsi dirinya tidak ma sembaranagan melakukan penyelidikan. Terbukti atau tidak ada dugaan korupsi, itu tergangtung kepada laporan audit dari BPKP.

Dapat di akses di http://radarsukabumi.com/?p=162739

FITRA Sukabumi dorong percepatan Reforma Agraia

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau FITRA Sukabumi, Jawa Barat, mendorong percepatan reformasi agraria karena kontribusi dari sektor pertanian di Kabupaten Sukabumi terus menurun.

'Dari data Badan Pusat Statistik (BPS), dalam kurun waktu 2012-2013 luas lahan pertanian di Kabupaten Sukabumi terus berkurang yang pada 2012 mencapai 64.599 hektare menjadi 64.027 hektare di 2013 atau berkurang 572 hektare. Bahkan jumlah petani pun terus berkurang, dari 140.383 orang menjadi 124.646,' kata Manager Progam FITRA Sukabumi, Ajat Jatnika di Sukabumi, Sabtu.

Menurut dia, reformasi agraria perlu segera terlaksana, karena dengan semakin berkurangnya lahan pertanian dan jumlah petaniproduk domestik regional bruto (PDRB) dari sektor pertanian menurun Rp6 triliun/tahun dengan laju pertumbuhan 0,44 persen. Jika tidak ada solusinya, maka setiap tahunnya lahan pertanian dan petani akan semakin berkurang karena alih fungsi lahan.

Maka dari itu, dengan adanya reformasi agraria, diharapkan bisa dirasakan oleh masyarakat di Kabupaten Sukabumi, khususnya para petani. Reformasi agraria tersebut salah satunya mencakup penataan kepemilikan dan pemanfaatan pendayagunaan lahan. Sehingga, lahan yang masih tersisa saat ini bisa dipertahankan jangan sampai ada lagi alih fungsi seperti menjadi permukiman maupun industri.

'Namun sayangnya hingga kini isu reformasi agraria tidak pernah masuk dalam agenda perencanaan daerah, atau berbanding terbalik dengan mayoritas warga Kabupaten Sukabumi sebagai petani,' ucapnya.

Ke depannya Fitra Sukabumi juga akan mendorong agar reformasi agraria itu bisa menjadi bahasan di tingkat DPRD dan bisa mengundang Kementerian Agraria dan Tata Ruang RI untuk bersama-sama memecahkan masalah tentang keagrarian. Selama ini, petani selalu menjadi subjek yang dirugikan dan yang untung hanya tengkulak.(ant/rd).

Dapat di akses di http://www.ciputranews.com/ibu-kota-daerah/fitra-sukabumi-dorong-percepatan-reformasi-agraria

Prona Hanya Bayar Materai dan Balik Nama

Warungkiara - Keluhan masyarakat Desa Sukaharja Kec. Warungkiara terkait biaya yang harus dibayar untuk mendapatkan sertifikat tanah yang masuk dalam Program Nasional (PRONA) mendapatkan tanggapan kementrian agraria dan Tata Ruang Kab. Sukabumi, kemarin (1/5).

Sebelumnya, warga Desa Sukaharja, Kec. Warungkiara mengeluhkan harus membayar Rp. 300 ribu untuk satu sertifikat. Padahal, Prona tersebut merupakan program gratis dari pemerintah untuk masyarakat tidak mampu.

Ketua Bidang P3 Kementrian Agraria dan Tata Ruang Kab. Sukabumi Syamsul Hilal menyatakan, harus ada penyamaan persepsi terlebih dahulu antara panitia kecil di daerah dengan masyarakat penerima manfaat dari prona.

"Bahwa prona ini tidak gratis akan tetapi dibayar oleh negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), "tandas Syamsul hilal kepada Radar Sukabumi kemarin.

Dalam proses untuk mendapatkan sertifikat tanah itu,lanjut syamsul memang ada biaya yang tidak ditanggung oleh APBN. Biaya tersebut antara lain biaya balik nama apabila ada kasus pemilik tanah yang dulu telah berganti  kepada pemilik yang sekarang. Namun urusan administrasinya belum diselesaikan dan juga biaya materai.

"Biaya balik nama dan materai itu tidak ditanggung oleh APBN," tegasnya

Selain itu Syamsul juga mengaku di lapangan ada orang yang tidak miskin dan juga menggarap lahan yang cukup luas, sehingga akibat keberadaan penguasaan lahan itulah yang menjadi masalah dalam prona.

"Kalau ada yang mampu dan memiliki lahan luas itu tidak bisa masuk alam prona. tetapi di lapangan nyatanya memang ada," paparnya.

Syamsul berpesan masyarakat agar berperan aktif dan bersama-sama dalam menyukseskan program tersebut. Namun, panitia kecil di daerah juga harus menyampaikan informasi yang utuh dan dapat di mengerti oleh masyarakat.

"Intinya harus ada transparansi informasi dari panitia kecil," imbuhnya.

Sebelumnya, warga Desa Sukaharja Kec. Warungkiara program yang seharusnya gratis, nyatanya ditarif Rp. 300 ribu per orang dan di duga tidak tepat sasaran.

Seperti yang dikeuhkan warga kampung Sukaharja Rt2/4 Desa Sukaharja Kec. Warungkiara. Ia mengatakan program tersebut tidak sampai kepadanya, padahal dirinya sangat berharap memiliki tanah bersertifikat dari program pemerintah itu.

"Informasinya terlalu singkat, katanya bayar Rp. 300rb bagi kami yang tidak punya uang, dana sebesar itu jelas sangat berat makanya kami tidak bisa ikut, "ujarnya kepada Radar Sukabumi.

Senada dikatakan salah satu Tokoh Masyarakat Sukaharja, Madro'i. Dirinya menilai program sertifikat tanah tersebut tidak tepat sasaran. Lantaran banyak masyarakat miskin yang tidak mendapatkan bagian terlebih dengan biaya Rp. 300rb.

"Banyak orang yang mampu masuk dalam program tersebut, saya berharap masyarakat miskin bisa ikut serta sebagimana prona itu diperuntukan" harapnya.

Lebih lanjut darinya juga mengkritisi pembayaran yang harus dikeluarkan warga. Terlebih sasaran program tersebut selayaknya diperuntukan bagi masyarakat miskin.

"Kalaupun tetap harus di pungut, seharusnya jangan terlalu mahal. Masyarakat miskin mana mampu membayar Rp. 300rb untuk makan saja sudah susah," kesalnya.

Saat program tersebut digulirkan, dirinya juga tidak mengetahui informasi itu, ia baru mengetahui tetangganya mendapatkan program tersebut. "Seharusnya program itu diinformasikankepada masyarakat miskin, baik langsung atau melalui RT/RW," harapnya.

Dihubungi terpisah, Kepala Desa Sukaharja Adi Rukhiat membantah  jika pihaknya melakukan pemungutan. Ia mengklaim biaya Rp. 300rb tersebut berdasarkan hasil kesepakatan masyarakat. "Kita tidakmemaksa untuk membayar kepada masyarakat. itu hasil musyawarah dan tealh disepakatai oleh warga," kilahnya.

Saat dalam rapat, masih kata Adi, warga menyepakati biaya yang harus dibayarkan untuk mendapatkan sertifikat tanah itu Rp. 300rb.

"Rp. 300rb itu untuk materai, operasional ke BPN biaya pengisian data dan untuk kebutuhan pengukuran," bebernya.

Sehingga uang Rp. 300rb itu bukan untuk kepentingan kades, melainkan untuk kepentingan warga yang ingin memiliki sertifikat.

"Masyarakat kan tahu terima bersih, kita yang melakukan proses pengurusanya," pungkasnya,

Berita ini dapat di akses di http://radarsukabumi.com/?p=151275

Masyarakat Dilibatkan Atasi Persoalan Kesehatan

Kompleksnya permasalahan kesehatan di Kabupaten Sukabumi menuntut peran swasta untuk ambil bagian dalam mengatasinya. Menurut wakil bupati Sukabumi Drs. Ahmad Jajuli, M.Pd peran serta perusahaan swasta dalam membantu penyelesaian masalah kesehatan di Kabupaten Sukabumi antara lain dengan mengefektifkan pelaksanaan program corporate social responsibility (CSR).

Hal itu disampaikan wakil bupati saat membuka Pameran Audit Sosial Kesehatan Tahun 2015 bertempat di Pendopo Sukabumi, Senin (30/3/2015). Hadir pada pembukaan pameran tersebut antaralain Ketua DPRD Kab. Sukabumi H.M Agus Mulyadi, SE, MH. Ketua TP PKK Kab. Sukabumi Ny. Hj. Fatimah Sukmawijaya, Kabag Humas Kab. Sukabumi, Sekretaris BKKBD, dan undangan lainnya.

Selain kerjasama dengan swasta, upaya peningkatan pembangunan kesehatan harus disertai dengan pengawasan oleh pemerintah dan masyarakat. Dengan adanya pengawasan, masyarakat dapat merasakan manfaat dari program dan kebijkan tersebut dalam rangka mememnuhi kebutuhan dasar kesehatannya.

"Melalui kerjasama semua pihak, serta adanya pengawasan yang baik, maka berbagai persoalan kesehatan mulai ketersediaan layanan kesehatan, keterjangkauan, keberterimaan, dan kualitas layanan dapat teratasi dengan baik,"katanya.

Pada kesempatan itu, wakil bupati memberikan apresiasi atas diselenggarakannya pameran audit sosial kesehatan dengan menggunakan media fotografi. Dia memandang, pameran semacam ini efektif dan bisa memberikan banyak energi untuk melahirkan kebijakan-kebijakan pemerintah yang inovatif dalam mengatasi persoalan kesehatan.

Sementara ketua panitia pameran Ajat Zatnika yang merupakan perwakilan dari FITRA (Forum Transparansi untuk Anggaran) menjelaskan, tujuan diselenggarakannya pameran tersebut untuk menyampaikan gambaran dan informasi seputar kondisi kesehatan di Kabupaten Sukabumi dari aspek layanan kesehatan, lingkungan kesehatan dan prilaku kesehatan.

Ajat mengharapkan dengan digelarnya acara tersebut semua pihak terkait dapat urun rembuk dan berbagi saran serta masukan demi peningkatan kondisi kesehatan masyarakat di Kabupaten Sukabumi....

Jangan Jual Tanah ke Cukang

Wabup sarankan dikelola sebagai Mata Pencaharian

Sukabumi- Wakil Bupati Sukabumi, Akhmad Jajuli menyarankan agara tanah yang akan diberikan kepada masyarakat harus diinventarisir. Hal ini agar pemberian tanah dengan menggunakan program nasioanal (prona) itu tidak salah sasaran dan tidak menjual kepada biong alias cukong tanah.

"Tanah itu baiknya hanya sebagai inventaris yang diberikan kepada masyarakat untuk dikelola dan menjadi salah satu sumber penghasilan sampai mereka keluar dari dari garis kemiskinan. Tetapi bukan menjadi hak milik secara seutuhnya," ujar Jajuli kepada Radar Sukabumi di sela-sela seminar Mengawal Reforma Agraria, yang dilaksanakan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sukabumi di Hotel Anugrah, Kota Sukabumi, Kamis (30/4).

Selain itu masih kata Jajuli, tanah yang ada hari ini masih dikuasai oleh pemilik modal. Sedangkan petani yang ada hanya dijadikan alat. Sehingga orang nomor dua di Kabupaten terluas se-Pulau Jawa dan Bali jual beli tanah dari masyarakat penerima manfaat kepada para cukong tanah. Sehingga yang mengakibatkan masyarakat tetap menjadi buruh di tanah yang mereka garap.

"Yang harus di awasi selanjutnya adalah memastikan bahwa tidak ada masyarakat penerima manfaat yang menjual tanahnya, "tandasnya.

Manajer Program FITRA Sukabumi, Ajat Zatnika menyebutkan, kegiatan seminar ini dalam rangka mendorong pemerintah daerah untuk menindaklanjuti asset sehingga pemerintah daerah bisa berfikir ke depan memasukkan isu reforma agraria masuk dalam perencanaan daerah.

"Kita berharap ketika pemerintah daerah tahu bahwa mereka memiliki potensi lahan daerah yang sudah bisa diredis bisa di tindaklanjuti melalui reforma agraria ini harus masuk dalam perencanaan, "ujar Ajat.

Selain itu, Ajat menegaskan FITRA Sukabumi akan terus mengawal reforma agraria. sesuai dengan aturan yang berlaku, tidak diperbolehkan pengawalan agar jual beli tanah negara kepada cukong tidak terjadi.

Seminar reforma agraria tersebut diisi pemateri, Syamsul hilal dari kantor Kementrian Agraria dan Tata Ruang Kab. Sukabumi,Wakil Ketua DPRD Kab. Sukabumi, Yusuf maulana alias Haji Aka dan pihak BAPPEDA Kab. Sukabumi, Yudi. Seminar tersebut juga di ikuti oleh sebanyak 50 peserta terdiri dari unsur pemerintah, mahasiswa, OKP, LSM dan media.

Informasi ini dapat di peroleh di Koran Radar Sukabumi Hal: 08 Hari Sabtu, 02 Mei 2015