Cisaat - Untuk mengawal anggaran pembangunan di Daerah, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran 9FITRA) meminta pemerintah kabupaten (Pemkab) Sukabumi membentuk delewasi warga. Harapan ini disampaikan Sekretaris Nasional FITRA Hadi Prayitno dalam acara dialog dengan kalangan legislatif, yudikatif dan unsur lainnya di Gedung Islamic Center Cisaat Kabupaten Sukabumi, Selasa (22/4) kemarin.
lanjut Hadi, dalam dialog yang bertemakan "Pagu Indikatif kewilayahan menjawab usulan massyarakat melalui musrembang diakomodir diakomodir APBD" menuturkan, pembentukan delegasi warga tersebut sebagai upaya mencegah kebocoran anggaran yang dikucurkan langsung pemerintah.
:Sebesar apapun anggaran yang diturunkan, bila tidak dibarengi dengan pengawasan yang jelas maka sudah barang tentu anggaran itu kurang tepat sasaran, "kata Hadi.
Dirinya juga berharap, dengan adanya pembentukan delegasi warga kedepan Kabupaten Sukabumi khususnya tidak akan ada lagi anggaran yang bocor. akan tetapi kebijakan ini harus melibatkan peran pemerintah juga agar dalam proses perjalanannya bisa seirama untuk memantau anggaran yang dikucurkan pemerintah ke tiap kecamatan dan desa-desa.
"Dengan adanya forum delegasi warga nantinya bisa mengukur keberhasilan pembangunan dari segi anggaran ataupun yang lainnya, "jelasnya.
Lebih lanjut dirinya menjelaskan, forum delegasi ini nantinya akan melakukan monitoring kepada setiap dinas yang ada di Kabupaten. nanti dala pelaksanaan forum delegasi bisa memberikan rekomendasi kepada pemkab mana saja yang baik atau tidaknya terkait pengucuran anggaran yang di ajukan. "kebumen, bandung, gunungkidul sudah menggunakan forum delegasi warga ini. dan hasilnya sangat signifikan baik semua anggaran dapat terkontrol, "sebutnya.
Ia juga berharap, dengan adanya delewagi warga tersebut, bisa menumbuhkan perumusan anggaran yang baik, tranparan dan akuntable.
"Kita semua sangat berharap adanya transparansi dan kinerja yang akuntabel, makanya diperlukan pemikiran-pemikiran yang maju untuk menciptakan semua itu, "tukasnya.
Sementara dalam Diskusi yang diadakan FITRA hadir anggora DPRD Provinsi Jabar, Abas Kobasah Kabid Pemerintahan Daerah Sukabumi Yudi Indriyawan, Ketua STIE PGRI Agus Sobar dan Maha siswa.
Informasi didapat dari koran Radar Sukabumi Rabu, 23 April 2014
FITRA : PERAN WAKIL RAKYAT BELUM TERASA
Manager Program FITRA Sukabumi (Ajat Zatnika)
Manajer Program FITRA Sukabumi, Ajat Zatnika mengatakan sejak tahun 2009 pihaknya mencatat beberapa permasalahan yang masih ada di Kota dan Kabupaten Sukabumi. Persoalan tersebut diantaranya kemiskinan, infrastruktur khususnya di sektor kesehatan dan pendidikan yang notabane merupakan hak dasar masyarakat yang wajib di penuhi oleh pemerintah.
"Seperti di sektor kesehatan angka kematian ibu (AKI) dan bayi (AKB) masih tinggi, khususnya di Kabupaten Sukabumi. Hal ini terbukti berdasarkan data dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sukabumi, yang menunjukan ternyata pada tahun 2012 hingga Juni 2013 jumlah AKI dan AKB mengalami peningkatan, ada 76 kasus kematian ibu dan 42 kasus kematian bayi," kata Ajat melalui press release yang di terima Radar Sukabumi, Minggu (6/4).
Tidak hanya itu beberapa permasalahan seperti air bersih, persampahan, emiskinan dan belum optimalnya program-program pemerintah seperti Jamkesda dan Jampersal turut menyumbangdalam penumpukan masalah kesehatan di Sukanumi.
"Diskeminasi layanan kesehatan bagi warga miskin khususnya di rumah sakit dan minimnya anggaran kesehatan masih juga menjadi permasalahan yang belum terselasaikan," tuturnya.
Tak jauh berbeda, di sektor pendidikanpun masih banyak permasalahan yang terjadi. Dari mulai infrastruktur, biaya pendidikan yang mahal dan kurikulum pendidikan yang berganti-ganti menyebabkan proses pendidikan tidak bisa berjalan sesuai harapan.
"Anggaran pendidikan di Kota dan Kabupaten Sukabumi sudah lebih dari 20% tetapi masih banyak anaka yang tidak bisa sekolah," ungkapnya.
Dengan masih banyaknya permsalahan tersebut, FITRA Sukabumi menganggap peran pemerintah dan wakil rakyat belum sepenuhnya bisa memenuhi kebutuhan hak dasar masyarakat. Baru memenuhi kepentingan-kepentingan dari elit politik tertentu. Pihaknya pun berharap pada pemilu tahun 2014 ini masyarakat bisa memilih orang-orang yang cerdas dan peduli terhadap permasalahan-permasalahan itu.
"Benar-benar bisa menghasilkan para pemimpin dari orang-orang pilihan, peduli dan mau mengatasi permasalahan yang di hadapi oleh masyarakat Sukabumi," pungkasnya.
Sumber diperoleh dari Koran Harian Radar Sukabumi, halaman Sukabumi Ekspres Hari Senin, 07 April 2014 hal 7 dan 8. : Klik disini
BUTUH KOMITMEN ATASI PERMASALAHAN SUKABUMI
Dua hari lagi masyarakat seluruh indonesia juga kota dan kabupaten sukabumi akan menggunakan hak pilihnya untuk menentukan anggota dewan dari mulai DPRD Kota/Kabupaten, Provinsi dan Pusat. Keberadaan wakil rakyat yang diharapkan mampu memberikan kontribusi untuk mengurai dan mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat.
Beberapa permasalahan di Sukabumi menjadi hal yang diperbincangkan dalam Diskusi Publik yang diselenggarakan di Graha Pena Radar Sukabumi, Minggu (6/4). Masalah pendidikan menjadi isu yang banyak di perbincangkan disamping juga mengenai infrastruktur.
Mantan Ketua Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Hasanudin mengatakan pendidikan di Sukabumi belum bisa berjalan optimal. Menurutnya salah satu penyebabnya adalah fungsi kontrol dari para wakil rakyat yang belum optimal. Tidak hanya itu, pengelolaan program pemerintah untuk pendidikan juga tidak berjalan dengan baik. Hal tersebut mengakibatkan upaya pemerintah dalam menyediakan saran dan prasarana pendidikan tidak tercapai dengan maksimal.
"Sebenarnya anggaran 20% dari APBN untuk pendidikan itu sudah tepat. namun sasaran yang diinginkan belum tercapai lantaran pengelolaannya yang belum maksimal," ujarnya.
Hal yang sama juga dilontarkan Pemerhati Sosial Sukabumi Prayoga Putra Utama. Ia menilai perlu perubahan sistem pendidikan. Menurutnya, pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang harus mendapa perhatian utama. Namun, saat ini konsep pendidikan yang ada justru membuat para siswa tidak betah di sekolah.
"Sehingga banyak siswa yang tidak antusias untuk mengikuti pembelajran di sekolah." tuturnya. Peserta yang hadir dalam dialog publik diberikan kesempatan untuk bertanya. Salah satu pertanyaan yang di lontarkan adalah terkait infrastruktur jalan yang sampai di Sukabumi yang di nilai dalam kondisi yang sudah krodit. Kerusakan infrastruktur membuat distribusi pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat menjadi terkendala.
Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi V DPR RI, Yudi Widiana Adia mengatakan, kondisi pembangunan di Jawa Barat juga Sukabumi menjadi hal yang mendapat koreksinya. Pembangunan terlalu diorientasikan di daerah utara dibandingkan di Jawa Barat bagian Selatan.
"Disini ada ketidak adilan, pembangunan terfokus di utara." imbuhnya.
Ia menambahkan, Komisi V sudah mendorong pemerintah untuk segera membenahi kondisi infrastruktur itu. Menurutnya ada perlambatan ekonomi yang menyebabkan pembangunan di beberapa daerah terkendala.
"Tidak hanya pembangunan dibeberapa daerah lain juga terkendala. Kita harapkan Kementrian Keuangan segera merealisasikan dana-dana proyek yang harus segera dilaksanakan," paparnya.
Terkait permasalahan pendidikan. Anggota DPR RI Komisi X, Reni Marlinawati menilai konten kebijakan yang sudah dikeluarkan pemerintah di bidang pendidikan sudah bagus. Dari mulai kurikulum hingga penganggaran 2% dari APBN seharusnya sudah bisa mengurai permasalahan pendidikan yang ada di Sukabumi.
"Kontennya sudah bagus, hanya saja pelaksanaan dan pengelolaannya belum maksimalsehingga sasaran dari kebijakan yang di keluarkan pemerintah belum tercapai," tuturnya.
Ia pun meminta masyarakat turut mengsukseskan program pemerintah yang seharusnya bisa memberikan solusi terhadap kondisi pendidikan di Sukabumi. Sehingga sasaran yang diinginkan bisa tercapai.
Sumber diperoleh dari Koran Radar Sukabumi Hari Senin, 07 April 2014 hal 1 dan 6.
Ngobrol Politik "Bedah Parpol Bedah Caleg"
DR. Mulyawan S. Nugraha (Direktur FITRA Sukabumi) pada hari kamis tanggal 13 Maret 2014 sedang memandu acara Ngobrol Politik "Bedah Parpol Bedah Caleg" di Gedung Graha Pena Radar Sukabumi Lantai 1. Acara ini terselenggara atas kerjasama Radar Sukabumi, FITRA Sukabumi, KPUD Kota dan Kab. Sukabumi, Pemda Kota dan Kab. Sukabumi, Radio Elmitra 95,0 FM, SUBI TV, KNPI dan POCARISWEAT
FITRA Sukabumi saat Audiensi dengan Bupati Sukabumi
Audiensi dengan Bupati Sukabumi pada hari senin tanggal 10 Maret 2014 di Pendopo Kabupaten Sukabumi, untuk
menyampaikan Program Reforma Agraria melalui aset dan akses reform di
Kabupaten Sukabumi. Peserta yang hadir dalam audiensi diantaranya
perwakilan dari : FITRA Sukabumi, ALJABAR (Aliansi Jawa Barat), PPSW
Pasoendan, AMPERA, Wahid Institute dan Tim Pelaksana Program RA
Ada yang lagi "Bertahun Politik"
Istilah
Tahun Politik, dimanfaatkan oleh partai politik/caleg untuk menarik
simpati RAKYAT dengan menggunakan UANG RAKYAT, ada juga yang menggunakan
uang pribadinya (caleg yang nyoba-nyoba ikut berkompetisi dalam Pileg
2014 dengan modal yang ada dan kemampuan terbatas). Salah satu cara
untuk menarik simpati RAKYAT adalah dengan pengadaan mobil angkutan
untuk RAKYAT, ada yang menggunakan istilah "mobil
ambulance layanan/pelayanan gratis", "mobil ambulance gratis", "mobil
peduli masyarakat", "mobil gratis untuk umum", "mobil ambulance gratis
(nama parpol/nama caleg) untuk rakyat", "mobil ambulance layanan
istimewa (nama salah satu caleg)", "mobil bantuan sosial (nama salah
satu caleg)" dll. Lucu juga kelihatannya, mendadak banyak mobil angkutan
gratis atau ambulance gratis pada tahun politik ("istilah bagi yang
berpolitik") dengan corak warna yang bermacam-macam, dilengkapi gambar
parpol dan caleg. Pertanyaannya, apakah mobil gratis itu bisa
dipergunakan terus oleh rakyat pasca pesta demokrasi selesai ditahun
politik ini?, atau jangan-jangan malah digunakan untuk mengangkut para
caleg yang sakit jiwa karena tidak lolos dalam pemilu.
Fenomena ini, tidak lain adalah demi memperebutkan kekuasaan dan melanggengkan kekuasaan serta kekayaan yang diperoleh dari UANG RAKYAT. Coba saja, kalau tidak ada UANG RAKYAT mana ada yang mau berlomba-lomba seperti itu. Menghabiskan uang dari mulai puluhan juta, ratusan juta sampai miliyaran rupiah hanya ingin mendapatkan kekuasaan dan penghasilan dari dan atas penderitaan RAKYAT.
Apa yang bisa kita harapkan dari para pemimpin kita, wakil rakyat kita ke depan. Terkadang harapan itu, hanya sampai pada lisan dan pendengaran saja, tanpa pernah bisa dirasakan manfaat dan dampaknya.
Selamat bermuhasabah...
Fenomena ini, tidak lain adalah demi memperebutkan kekuasaan dan melanggengkan kekuasaan serta kekayaan yang diperoleh dari UANG RAKYAT. Coba saja, kalau tidak ada UANG RAKYAT mana ada yang mau berlomba-lomba seperti itu. Menghabiskan uang dari mulai puluhan juta, ratusan juta sampai miliyaran rupiah hanya ingin mendapatkan kekuasaan dan penghasilan dari dan atas penderitaan RAKYAT.
Apa yang bisa kita harapkan dari para pemimpin kita, wakil rakyat kita ke depan. Terkadang harapan itu, hanya sampai pada lisan dan pendengaran saja, tanpa pernah bisa dirasakan manfaat dan dampaknya.
Selamat bermuhasabah...
FITRA Sukabumi Mendesak Mantan Kepala Dinas Pendidikan Kab.Sukabumi Untuk Bertanggung Jawab Terhadap PKBM Fiktif
"Terkait Temuan FITRA Soal Dugaan Dana PKBM Fiktif"
Sukabumi - Ketua Tut Wuri Handayani, Rusli Sinegar mendesak bila temuan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sukabumi terbukti benar soal adanya temuan dugaan penyelewengan aliran dana bagi sejumlah Pusat Kegiatan Balajar Masyarakat (PKBM) Fiktif 2013, maka mantan Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sukabumi, Zaenal Muttaqien harus bertanggung jawab.
Menurut Rusli selaku Kepala Dinas Pendidikan saat itu, Zaenal tentu mengetahui persis sumber dana dan kucuran anggaran yang akan disalurkan terhadap sejumlah PKBM fiktif yang disebutkan FITRA "Ya tentulah Pak Zaenal pasti tahu semua itu, karena Pak Zaenal pasti ikut menandatangani berita acara penyaluran bantuan." kata Rusli kepada Radar Sukabumi.
Ruslipun meminta Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Non Formal (PNF) Kabupaten Sukabumi, untuk bertanggungjawabkan adanya temuan ini kepada publik. "Benar atau tidak dengan temuan dari FITRA, Kabid PNF juga harus siap tanggungjawab, minimal menjelaskan permasalahan sebenarnya kepada publik atau kepada penegak hukum bila nanti diperlukan." tegas Rusli.
Selain ke pihak Disdik Kabupaten Sukabumi, Rusli juga meminta pihak FITRA tidak setengah-setengah dalam mengekpose temuan penyimpangan anggaran bagi PKBM Fiktif ini. "Saya salut kalau FITRA lebih berani dengan membeberkan data-data valid. Tapi ingat FITRA pun jangan emosional dalam mengungkap temuan ini kepada publik." tukasnya.
Sebelum Direktur FITRA Sukabumi Ajat Zatnika membeberkan indikasi temuan penyimpangan pengelolaan dana bantuan pemerintah pusat untuk PKBM Fiktif di Kabupaten Sukabumi. FITRA mengidentifikasi ada puluhan PKBM Fiktif yang terus menerima kucuran dana dari Disdik Kabupaten Sukabumi, semaktu dipimpin Zaenal Muttaqien.
Contoh praktek kecil penyelewengan kucuran dana bagi PKBM Fiktif itu ungkap Ajat antara lain si pengelola PKBM yang menerima tidak memiliki warga belajar, sedangkan dana untuk pembinaan warga belajar terus diberikan.
Menurut Ajat keberadaan PKBM Fiktif dibawah tanggungjawab PNF Disdik Kabupaten Sukabumi di tahun 2012 saja menerima kucuran dana Rp. 2,5 miliar. Sedangkan di tahun 2013 lalu bertambah menjadi Rp. 5 miliar "Kami siap bergerak untuk membuktikan temuan ini." tukasnya.
Sampai berita ini dimuat, mantan Kepala Disdik Kabupaten Sukabumi Zaenal Muttaqien belum memberikan penjelasan resmi.
Sumber diperoleh dari Koran Radar Sukabumi :
http://radarsukabumi.com/?p=96708
Sukabumi - Ketua Tut Wuri Handayani, Rusli Sinegar mendesak bila temuan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sukabumi terbukti benar soal adanya temuan dugaan penyelewengan aliran dana bagi sejumlah Pusat Kegiatan Balajar Masyarakat (PKBM) Fiktif 2013, maka mantan Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sukabumi, Zaenal Muttaqien harus bertanggung jawab.
Menurut Rusli selaku Kepala Dinas Pendidikan saat itu, Zaenal tentu mengetahui persis sumber dana dan kucuran anggaran yang akan disalurkan terhadap sejumlah PKBM fiktif yang disebutkan FITRA "Ya tentulah Pak Zaenal pasti tahu semua itu, karena Pak Zaenal pasti ikut menandatangani berita acara penyaluran bantuan." kata Rusli kepada Radar Sukabumi.
Ruslipun meminta Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Non Formal (PNF) Kabupaten Sukabumi, untuk bertanggungjawabkan adanya temuan ini kepada publik. "Benar atau tidak dengan temuan dari FITRA, Kabid PNF juga harus siap tanggungjawab, minimal menjelaskan permasalahan sebenarnya kepada publik atau kepada penegak hukum bila nanti diperlukan." tegas Rusli.
Selain ke pihak Disdik Kabupaten Sukabumi, Rusli juga meminta pihak FITRA tidak setengah-setengah dalam mengekpose temuan penyimpangan anggaran bagi PKBM Fiktif ini. "Saya salut kalau FITRA lebih berani dengan membeberkan data-data valid. Tapi ingat FITRA pun jangan emosional dalam mengungkap temuan ini kepada publik." tukasnya.
Sebelum Direktur FITRA Sukabumi Ajat Zatnika membeberkan indikasi temuan penyimpangan pengelolaan dana bantuan pemerintah pusat untuk PKBM Fiktif di Kabupaten Sukabumi. FITRA mengidentifikasi ada puluhan PKBM Fiktif yang terus menerima kucuran dana dari Disdik Kabupaten Sukabumi, semaktu dipimpin Zaenal Muttaqien.
Contoh praktek kecil penyelewengan kucuran dana bagi PKBM Fiktif itu ungkap Ajat antara lain si pengelola PKBM yang menerima tidak memiliki warga belajar, sedangkan dana untuk pembinaan warga belajar terus diberikan.
Menurut Ajat keberadaan PKBM Fiktif dibawah tanggungjawab PNF Disdik Kabupaten Sukabumi di tahun 2012 saja menerima kucuran dana Rp. 2,5 miliar. Sedangkan di tahun 2013 lalu bertambah menjadi Rp. 5 miliar "Kami siap bergerak untuk membuktikan temuan ini." tukasnya.
Sampai berita ini dimuat, mantan Kepala Disdik Kabupaten Sukabumi Zaenal Muttaqien belum memberikan penjelasan resmi.
http://radarsukabumi.com/?p=96708
Langganan:
Postingan (Atom)
