Warga Sukabumi Kesulitan Akses Dokumen Publik

ilustrasi

Oleh: Budiyanto
Jabar - Minggu, 16 September 2012 | 23:02 WIB

INILAH.COM, Sukabumi - Masyakat Kota dan Kabupaten Sukabumi disinyalir masih kesulitan untuk mendapatkan informasi dan dokumen publik pada pemerintahan. Hal tersebut berdasarkan hasil survey yang dilakukan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Sukabumi beberapa waktu lalu.

Padahal seharusnya masyarakat bisa mengakses dokumen publik seperti anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Karena untuk akses dokumen publik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

''Dalam aturannya dokumen publik tersebut dapat diakses secara terbuka,'' kata Manajer Program Fitra Sukabumi Ajat Zatnika kepada INILAH.COM di sela-sela acara Constituent Meeting di Resort Pangrango Jalan Selabintana, Sabtu (15/9/2012).

Menurut Ajat, terkait dokumen publik ini, kesimpulan hasil survei Fitra di Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Sukabumi dan Pemerintahan Kota (Pemkot) Sukabumi para pejabat masih sulit memberikan akses bagi masyarakat.

''Kami sudah melakukan investigasi ternyata memang sulit. Bahkan mereka beranggapan dokumen perencanaan maupun penganggaraan dalam APBD masih dianggap sebagai rahasia negara,'' ujarnya.

Ajat menyatakan seharusnya dokumen tersebut dapat diberikan secara mudah kepada masyarakat. Hal ini untuk mendukung upaya menggali partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang sering digaungkan pemerintah.

''Jika akses dokumen ditutup, maka masyarakat tidak mengetahui apa yang dilakukan pemerintah,'' imbuh Ajat.

Juga, lanjut Ajat, media publikasi dokumen publik melalui media website atau situs internet milik pemerintah masih menyajikan data tidak lengkap. ''Bila membuka website, data yang ditampilkan masih itu-itu juga, tidak menampilkan pembaharuan data atau update terbaru,'' tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Sukabumi Kostaman mengatakan lembaganya terbuka untuk memberikan informasi dan data.

''Data seperti yang diminta Fitra sudah kami berikan,'' kata Kostaman yang hadir dalam kegiatan diskusi soal anggaran tersebut.[jul]
Sumber: http://www.inilahjabar.com/read/detail/1905529/warga-sukabumi-kesulitan-akses-dokumen-publik

Fitra Sukabumi Sesalkan 6 Anggota DPR RI Absen

Forum Indonesia untuk Transparan Anggaran (Fitra) menyayangkan ketidakhadiran enam anggota DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat IV. - inilah.com/Budiyanto

Oleh: Budiyanto
Jabar - Sabtu, 15 September 2012 | 15:37 WIB

INILAH.COM, Sukabumi - Forum Indonesia untuk Transparan Anggaran (Fitra) menyayangkan ketidakhadiran enam anggota DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat IV.

Padahal anggota dewan yang sedianya akan diajak diskusi bersama itu sudah diundang sejak tiga pekan sebelumnya.
''Kegiatan ini digelar sekarang karena menyesuaikan waktu keenamnya. Dan kami sudah mengonfirmasi sejak lama dan mereka mempunyai waktunya antara Sabtu dan Minggu,'' kata Manager Program Fitra Sukabumi Ajat Zatnika kepada INILAH.COM, Sabtu (15/9/2012).
Menurut Ajat ketidakhadiran para anggota DPR RI dapil Jabar IV ini membuat diskusi tidak optimal. Padahal harapannya diskusi yang digelar dapat menjadi masukan para wakil rakyat.
''Diskusi dan hasil kajian ini dapat ditangkap oleh mereka dan permasalahan atau kondisi keuangan daerah dapat diketahui,'' harapnya.
Keenam anggota DPR RI dari dapil Kota dan Kabupaten Sukabumi) yakni Ingrid MP Kansil, Ribka Tjiptaning, Dewi Asmara, Reni Marlinawati, Yudi Widiana Adi dan Pasha Ismaya Sukardi.
''Mereka sudah memberikan alasan ketidakhadirannya melalui surat, maupun SMS. Ada yang alasan menemani orangtuanya sakit di Singapura, dan ada yang menemani kunjungan Menteri juga tugas dari partai ke daerah,'' tutur Ajat.
Diberitakan sebelumnya enam anggota DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat IV tidak hadir dalam Constituent Meeting yang digelar Forum Indonesia untuk Transparan Anggaran (Fitra) membuat para peserta kecewa.
Kegiatan yang bertujuan memfasilitasi pelaksanaan diskusi tentang anggaran antara pemerintah daerah, konstituen dan anggota DPR RI dapil Jabar IV digelar di Resort Pangrango, Jalan Selabintana Kecamatan/Kabupaten Sukabumi, Sabtu (15/9/2012).[ito]http://www.inilahjabar.com/read/detail/1905234/fitra-sukabumi-sesalkan-6-anggota-dpr-ri-absen

Diskusi Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Sukabumi & Buka Puasa Bersama 1433 H

Saung Sobat, 9 Agustus 2012

BUKBER LSM :FITRA Sukabumi saat menikmati buka puasa bersama belum lama ini.foto:nunur/radarsukabumi

Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sukabumi menggelar kegiatan buka bersama dengan dengan berbagai elemen lapisan masyarakat. Kegiatan tersebut, selain untuk lebih mempererat tali silaturahmi, juga untuk membahas beberapa persoalan mengenai anggaran dan program penuntasan kemiskinan di Kabupaten Sukabumi. Dari hasil kajian tersebut, rencananya akan diajukan kepada Pemkab Sukabumi. (nur)
Sumber: http://radarsukabumi.com/?p=22558

FITRA Fasilitasi Komunikasi Masyarakat dengan Wakil Rakyat

http://sentanaonline.com/detail_news/main/7142/1/01/05/2012/FITRA-Fasilitasi-Komunikasi-Masyarakat-dengan-Wakil-Rakyat--

Selasa, 01 Mei 2012 — 03:55:47 WIB

FITRA Fasilitasi Komunikasi Masyarakat dengan Wakil Rakyat

Sukabumi, SENTANAonline.com
PENGANGGARAN harus sesuai dengan perencanaan. Namun, tidak semua penganggaran sesuai dengan yang direncanakan oleh masyarakat. Sehingga kebijakan pemerintah tentang penggunaan anggaran terkadang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat.
Hal itu dikatakan Manger Program Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sukabumi Ajat Zatnika pada Forum Grup Discusion (FGD) di Hotel Taman Sari, kemarin.Kegiatan tersebut dihadiri Anggota DPR RI Komsi X, Ir Yudi Widiana Adya.
Dijelaskan, tidak sejalannya realisasi anggaran, karena masyarakat tidak dilibatkan dalam penentuan kebutuhan. “Ini yang menyebabkan tidak nyambung antara kebutuhan dan realisasi anggaran,”ujarnya.
Untuk mengatasai masalah tersebut, kata Ajat, FITRA mencoba menfasilitasi.Caranya dengan mempertemukan langsung antara komponen masyarakat dengan Anggota DPR RI. “Kami hanya mediator pertemuan antara perwakilan dari masyarakat Kota dan Kabupaten Sukabumi dengabn Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Sukabumi,” katanya.
Memang katanya, pembangunan di suatu daerah direncanakan melalui Musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) . Namun,pada kenyataannya, realisasinya belum sesuai dengan keinginan masyarakat. “Makanya perlu ada ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan persoalan yang menjadi kebutuhan kepada wakilnya, khususnya Anggota DPR RI Dapil Sukabumi,” ujarnya. Namun katanya,tidak semua bidang diberikan ruang untuk  disampaikan. Hal itu mengingat keterbatasan waktu, baik bagi anggota legislative maupun masyarakat. ”Untuk sementara bidang kesehatan dan pendidikan saja dulu yang di prioritaskan,” pungkasnya.(NIF)

Pemahaman Anggaran Dewan Lemah

PESERTA DISKUSI: Sejumlah peserta membaca Komik tentang proses perencanaan anggaran dalam acara diskusi di Hotel Taman Sari, kemarin 30 April 2012

CIKOLE – Sekretariat Nasional Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA), menyentil lemahnya anggota legislatif baik itu dari DPR RI maupun DPRD dalam memahami dan mengerti mengenai proses perencanaan dan penganggaran. Padahal semua anggota legislatif seharusnya mengerti akan hal tersebut terutama melihat fungsi dan tugasnya.
Kritik tersebut, dituangkannya melalui buku komik yang berjudul Pak Bujet Melek Anggaran. Dalam komik tersebut diceritakan, dimana masih lemahnya masyarakat mengenai proses perencanaan penganggaran termasuk masalah pendapatan yang dimasukan kedalam APBD juga masalah pengeluarannya. “Rencananya, buku ini akan kita bagikan ke DPR RI dan juga ke DPRD di masing-masing daerah termasuk Kota Sukabumi. Masalahnya, tidak semua anggota Dewan melek atau mengetahui proses anggaran,” ujar Divisi Riset dan Pengembangan Anggaran Negara Seknas Fitra, Lukman Hakim kepada Radar Sukabumi, kemarin.
Selain ke DPR RI dan DPRD, komik yang dibuat 500 eksemplar tersebut rencananya akan disebar juga ke masyarakat-masyarakat agar mengetahui mengenai proses perencanaan dan penganggaran. Meskipun, ini baru tahap awal dan penyebarannyapun masih dibatasi. “Unutuk sekarang ini, kita baru menyebarkannya melalui FITRA Sukabumi. Ke depannya, ada dua daerah lagi yang kita akan lakukan penyebaran yakni Bondowoso Provinsi Jawa Timur dan Palembang Provinsi Sumatra Selatan,” lanjutnya.
Dijelaskann Lukman, ketika masyarakat, NGO dan lain sebagainya membaca dan memahami makna buku komik tersebut, diharapkan akan menimbulkan jiwa kritis dan mengetahui hak-hak yang harus diperjuangkannya. “Saat ini masyarakat hanya tahu mereka korupsi uang rakyat. Tapi tidak mengetahui proses dan dari mana anggaran yang mereka colong teresebut,” lanjutnya.
Sementara itu, menurut Manajer FITRA Sukabumi, Ajat Zatnika mengatakan kegiatan diskusi anggaran tersebut merupakan rangkaian program FITRA dalam mendampingi dan mengadvokasi masalah perencanaan dan penganggaran pemerintah. Sehingga, masyarakat tahu mana hak dan kewajiban, mana yang harus diperjuangkan. “Ketika masyarakat tidak mengetahui proses perencanaan dan penganggaran, maka pemerintah lebih mudah untuk mebodohi masyarakat. Namun ketika masyarakat mengetahui proses perencanaan dan penganggaran, minimal mereka bisa mengawal setiap uslulan yang diajukan sampai pada tataran implementasi,” terang Ajat.(nur)
Sumber: http://radarsukabumi.com/?p=10320

Masyarakat pun Diajak Melek Anggaran Pemerintah

http://www.inilah.com/read/detail/1856346/masyarakat-pun-diajak-melek-anggaran-pemerintah

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menggelar diskusi anggaran 'Siklus dan Mekanisme Perencanaan dan Penganggaran', Senin (30/4/2012). - inilah.com/Budiyanto

Oleh: Budiyanto

web - Senin, 30 April 2012 | 23:00 WIB

INILAH.COM, Sukabumi - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menggelar diskusi anggaran 'Siklus dan Mekanisme Perencanaan dan Penganggaran' di Hotel Taman Sari Kota Sukabumi, Senin (30/4/2012).

"Diskusi ini diantaranya sharing pemahaman tentang perencanaan pengganggaran pemerintahan pusat dan daerah. Kami ingin mendapatkan masukan," kata Manager Program FITRA Sukabumi Ajat Zatnika kepada INILAH.COM, Senin (30/4/2012).

Ajat menuturkan, banyak orang yang kurang memahami mengenai perencanaan anggaran hingga ditetapkan menjadi anggaran. Padahal dari awal banyak masyarakat yang ikut andil sebelumnya.

"Kami berharap dari diskusi ini banyak masyarakat yang memahami proses perencanaan penganggaran. Dan ke depannya dapat ikut mengawasi penggunaannya," ujarnya.

Diskusi ini diikuti sejumlah 20 peserta dari lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi profesi dan jurnalis di wilayah Kota dan Kabupaten Sukabumi.[ang]

Pusat dan Daerah Tidak Singkron

http://radarsukabumi.com/?p=10109
30 April 2012 Radar Sukabumi
Pusat dan Daerah Tidak Singkron

DIALOG:Direktur Program FITRA Sukabumi, Ajat Zatnika saat memaparkan program terkait perencaan anggaran dalam FGD di Hotel Taman Sari, kemarin.

CIKOLE – Amanat Undang-undang nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan sebagai dasar hukum pelaksanaan pembanguan daerah melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) nampaknya masih belum berjalan optimal.

Dikatakan Direktur Program Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sukabumi, Ajat Zatnika sampai saat ini masih banyak kendala yang dihadapi dalam proses kegiatan musrenbang salah satunya, tidak singkronnya antara program pusat dengan daerah.

 ”Antara program pusat dengan daerah termasuk perencanaannya masih belum sinergis. Makanya, dengan kegiatan Forum Grup Discusion (FGD) ini kita mengundang semua anggota DPR RI dapil Jabar IV agar hasil diskusi ini bisa dijadikan acuan dan dijadikan dasar untuk dibahas lagi. Meskipun saya harus kecewa karena hanya satu anggota DPR RI yang merespon,” ujar Ajat di sela-sela kegiatan FGD di Hotel Taman Sari Jalan Suryakencana Kota Sukabumi, kemarin.

 Selain itu, pengaruh kekuatan politik dalam menentukan program prioritas usulan juga masih menghambat pengajuan masyarakat yang dilakukan melalui musrenbang. Tidak hanya itu, keterlibatan masyarakat dalam proses musrenbang sendiri masih minim termasuk dari ajuan-ajuannya tergolong lemah sehingga bisa dimudahkan untuk dimentahkan program yang diajukan melalui jalur politik dan teknokratik. “Dari pengajuan masyarakat, masih bersifat pada pengajuan pisik saja. Sementara untuk pengajuan program jangka panjang masih jarang diajukan,” lanjutnya.

Ditambahkan Ajat, perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang paling krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena berkaitan dengan tujuan dari pemerintahan itu sendiri untuk mensejahterakan rakyatnya. Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang terintegrasi, karena output dari perencanaan adalah penganggaran. “Kalau dari proses musrenbangnya masih normatif fisik saja, ini menandakan ada ketidak sesuaian dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Ini juga bisa berdampak tidak tercapainya visi-misi,” terang Ajat.

 Hal serupa juga dikatakan Anggota DPR RI, Yudi Widiana Adia yang kebetulan merupakan satu-satunya anggota DPR RI dari dapil Jabar IV yang hadir pada kegiatan tersebut. Menurutnya, memang untuk sinergitas dari usulan daerah dengan pusat masih tidak sesuai harapan. Dari serangkaian usulan yang diajukan daerah, paling bermasalah menurut Yudi dari bidang pendidikan. “Untuk masalah pendidikan memang paling bermasalah. Anggaran banyak, namun programnya sedikit,” ujarnya.(nur