30 April 2012 Radar Sukabumi
Pusat dan Daerah Tidak Singkron
DIALOG:Direktur
Program FITRA Sukabumi, Ajat Zatnika saat memaparkan program terkait
perencaan anggaran dalam FGD di Hotel Taman Sari, kemarin.
CIKOLE – Amanat Undang-undang nomor 25
Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan sebagai
dasar hukum pelaksanaan pembanguan daerah melalui Musyawarah Rencana
Pembangunan (Musrenbang) nampaknya masih belum berjalan optimal.
Dikatakan Direktur Program Forum
Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sukabumi, Ajat Zatnika
sampai saat ini masih banyak kendala yang dihadapi dalam proses kegiatan
musrenbang salah satunya, tidak singkronnya antara program pusat dengan
daerah.
”Antara program pusat dengan daerah
termasuk perencanaannya masih belum sinergis. Makanya, dengan kegiatan
Forum Grup Discusion (FGD) ini kita mengundang semua anggota DPR RI
dapil Jabar IV agar hasil diskusi ini bisa dijadikan acuan dan dijadikan
dasar untuk dibahas lagi. Meskipun saya harus kecewa karena hanya satu
anggota DPR RI yang merespon,” ujar Ajat di sela-sela kegiatan FGD di
Hotel Taman Sari Jalan Suryakencana Kota Sukabumi, kemarin.
Selain itu, pengaruh kekuatan politik
dalam menentukan program prioritas usulan juga masih menghambat
pengajuan masyarakat yang dilakukan melalui musrenbang. Tidak hanya itu,
keterlibatan masyarakat dalam proses musrenbang sendiri masih minim
termasuk dari ajuan-ajuannya tergolong lemah sehingga bisa dimudahkan
untuk dimentahkan program yang diajukan melalui jalur politik dan
teknokratik. “Dari pengajuan masyarakat, masih bersifat pada pengajuan
pisik saja. Sementara untuk pengajuan program jangka panjang masih
jarang diajukan,” lanjutnya.
Ditambahkan Ajat, perencanaan dan
penganggaran merupakan proses yang paling krusial dalam penyelenggaraan
pemerintahan, karena berkaitan dengan tujuan dari pemerintahan itu
sendiri untuk mensejahterakan rakyatnya. Perencanaan dan penganggaran
merupakan proses yang terintegrasi, karena output dari perencanaan
adalah penganggaran. “Kalau dari proses musrenbangnya masih normatif
fisik saja, ini menandakan ada ketidak sesuaian dan kurangnya
sosialisasi kepada masyarakat. Ini juga bisa berdampak tidak tercapainya
visi-misi,” terang Ajat.
Hal serupa juga dikatakan Anggota DPR
RI, Yudi Widiana Adia yang kebetulan merupakan satu-satunya anggota DPR
RI dari dapil Jabar IV yang hadir pada kegiatan tersebut. Menurutnya,
memang untuk sinergitas dari usulan daerah dengan pusat masih tidak
sesuai harapan. Dari serangkaian usulan yang diajukan daerah, paling
bermasalah menurut Yudi dari bidang pendidikan. “Untuk masalah
pendidikan memang paling bermasalah. Anggaran banyak, namun programnya
sedikit,” ujarnya.(nur
