Diskusi Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Sukabumi & Buka Puasa Bersama 1433 H

Saung Sobat, 9 Agustus 2012

BUKBER LSM :FITRA Sukabumi saat menikmati buka puasa bersama belum lama ini.foto:nunur/radarsukabumi

Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sukabumi menggelar kegiatan buka bersama dengan dengan berbagai elemen lapisan masyarakat. Kegiatan tersebut, selain untuk lebih mempererat tali silaturahmi, juga untuk membahas beberapa persoalan mengenai anggaran dan program penuntasan kemiskinan di Kabupaten Sukabumi. Dari hasil kajian tersebut, rencananya akan diajukan kepada Pemkab Sukabumi. (nur)
Sumber: http://radarsukabumi.com/?p=22558

FITRA Fasilitasi Komunikasi Masyarakat dengan Wakil Rakyat

http://sentanaonline.com/detail_news/main/7142/1/01/05/2012/FITRA-Fasilitasi-Komunikasi-Masyarakat-dengan-Wakil-Rakyat--

Selasa, 01 Mei 2012 — 03:55:47 WIB

FITRA Fasilitasi Komunikasi Masyarakat dengan Wakil Rakyat

Sukabumi, SENTANAonline.com
PENGANGGARAN harus sesuai dengan perencanaan. Namun, tidak semua penganggaran sesuai dengan yang direncanakan oleh masyarakat. Sehingga kebijakan pemerintah tentang penggunaan anggaran terkadang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat.
Hal itu dikatakan Manger Program Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sukabumi Ajat Zatnika pada Forum Grup Discusion (FGD) di Hotel Taman Sari, kemarin.Kegiatan tersebut dihadiri Anggota DPR RI Komsi X, Ir Yudi Widiana Adya.
Dijelaskan, tidak sejalannya realisasi anggaran, karena masyarakat tidak dilibatkan dalam penentuan kebutuhan. “Ini yang menyebabkan tidak nyambung antara kebutuhan dan realisasi anggaran,”ujarnya.
Untuk mengatasai masalah tersebut, kata Ajat, FITRA mencoba menfasilitasi.Caranya dengan mempertemukan langsung antara komponen masyarakat dengan Anggota DPR RI. “Kami hanya mediator pertemuan antara perwakilan dari masyarakat Kota dan Kabupaten Sukabumi dengabn Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Sukabumi,” katanya.
Memang katanya, pembangunan di suatu daerah direncanakan melalui Musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) . Namun,pada kenyataannya, realisasinya belum sesuai dengan keinginan masyarakat. “Makanya perlu ada ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan persoalan yang menjadi kebutuhan kepada wakilnya, khususnya Anggota DPR RI Dapil Sukabumi,” ujarnya. Namun katanya,tidak semua bidang diberikan ruang untuk  disampaikan. Hal itu mengingat keterbatasan waktu, baik bagi anggota legislative maupun masyarakat. ”Untuk sementara bidang kesehatan dan pendidikan saja dulu yang di prioritaskan,” pungkasnya.(NIF)

Pemahaman Anggaran Dewan Lemah

PESERTA DISKUSI: Sejumlah peserta membaca Komik tentang proses perencanaan anggaran dalam acara diskusi di Hotel Taman Sari, kemarin 30 April 2012

CIKOLE – Sekretariat Nasional Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA), menyentil lemahnya anggota legislatif baik itu dari DPR RI maupun DPRD dalam memahami dan mengerti mengenai proses perencanaan dan penganggaran. Padahal semua anggota legislatif seharusnya mengerti akan hal tersebut terutama melihat fungsi dan tugasnya.
Kritik tersebut, dituangkannya melalui buku komik yang berjudul Pak Bujet Melek Anggaran. Dalam komik tersebut diceritakan, dimana masih lemahnya masyarakat mengenai proses perencanaan penganggaran termasuk masalah pendapatan yang dimasukan kedalam APBD juga masalah pengeluarannya. “Rencananya, buku ini akan kita bagikan ke DPR RI dan juga ke DPRD di masing-masing daerah termasuk Kota Sukabumi. Masalahnya, tidak semua anggota Dewan melek atau mengetahui proses anggaran,” ujar Divisi Riset dan Pengembangan Anggaran Negara Seknas Fitra, Lukman Hakim kepada Radar Sukabumi, kemarin.
Selain ke DPR RI dan DPRD, komik yang dibuat 500 eksemplar tersebut rencananya akan disebar juga ke masyarakat-masyarakat agar mengetahui mengenai proses perencanaan dan penganggaran. Meskipun, ini baru tahap awal dan penyebarannyapun masih dibatasi. “Unutuk sekarang ini, kita baru menyebarkannya melalui FITRA Sukabumi. Ke depannya, ada dua daerah lagi yang kita akan lakukan penyebaran yakni Bondowoso Provinsi Jawa Timur dan Palembang Provinsi Sumatra Selatan,” lanjutnya.
Dijelaskann Lukman, ketika masyarakat, NGO dan lain sebagainya membaca dan memahami makna buku komik tersebut, diharapkan akan menimbulkan jiwa kritis dan mengetahui hak-hak yang harus diperjuangkannya. “Saat ini masyarakat hanya tahu mereka korupsi uang rakyat. Tapi tidak mengetahui proses dan dari mana anggaran yang mereka colong teresebut,” lanjutnya.
Sementara itu, menurut Manajer FITRA Sukabumi, Ajat Zatnika mengatakan kegiatan diskusi anggaran tersebut merupakan rangkaian program FITRA dalam mendampingi dan mengadvokasi masalah perencanaan dan penganggaran pemerintah. Sehingga, masyarakat tahu mana hak dan kewajiban, mana yang harus diperjuangkan. “Ketika masyarakat tidak mengetahui proses perencanaan dan penganggaran, maka pemerintah lebih mudah untuk mebodohi masyarakat. Namun ketika masyarakat mengetahui proses perencanaan dan penganggaran, minimal mereka bisa mengawal setiap uslulan yang diajukan sampai pada tataran implementasi,” terang Ajat.(nur)
Sumber: http://radarsukabumi.com/?p=10320

Masyarakat pun Diajak Melek Anggaran Pemerintah

http://www.inilah.com/read/detail/1856346/masyarakat-pun-diajak-melek-anggaran-pemerintah

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menggelar diskusi anggaran 'Siklus dan Mekanisme Perencanaan dan Penganggaran', Senin (30/4/2012). - inilah.com/Budiyanto

Oleh: Budiyanto

web - Senin, 30 April 2012 | 23:00 WIB

INILAH.COM, Sukabumi - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menggelar diskusi anggaran 'Siklus dan Mekanisme Perencanaan dan Penganggaran' di Hotel Taman Sari Kota Sukabumi, Senin (30/4/2012).

"Diskusi ini diantaranya sharing pemahaman tentang perencanaan pengganggaran pemerintahan pusat dan daerah. Kami ingin mendapatkan masukan," kata Manager Program FITRA Sukabumi Ajat Zatnika kepada INILAH.COM, Senin (30/4/2012).

Ajat menuturkan, banyak orang yang kurang memahami mengenai perencanaan anggaran hingga ditetapkan menjadi anggaran. Padahal dari awal banyak masyarakat yang ikut andil sebelumnya.

"Kami berharap dari diskusi ini banyak masyarakat yang memahami proses perencanaan penganggaran. Dan ke depannya dapat ikut mengawasi penggunaannya," ujarnya.

Diskusi ini diikuti sejumlah 20 peserta dari lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi profesi dan jurnalis di wilayah Kota dan Kabupaten Sukabumi.[ang]

Pusat dan Daerah Tidak Singkron

http://radarsukabumi.com/?p=10109
30 April 2012 Radar Sukabumi
Pusat dan Daerah Tidak Singkron

DIALOG:Direktur Program FITRA Sukabumi, Ajat Zatnika saat memaparkan program terkait perencaan anggaran dalam FGD di Hotel Taman Sari, kemarin.

CIKOLE – Amanat Undang-undang nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan sebagai dasar hukum pelaksanaan pembanguan daerah melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) nampaknya masih belum berjalan optimal.

Dikatakan Direktur Program Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sukabumi, Ajat Zatnika sampai saat ini masih banyak kendala yang dihadapi dalam proses kegiatan musrenbang salah satunya, tidak singkronnya antara program pusat dengan daerah.

 ”Antara program pusat dengan daerah termasuk perencanaannya masih belum sinergis. Makanya, dengan kegiatan Forum Grup Discusion (FGD) ini kita mengundang semua anggota DPR RI dapil Jabar IV agar hasil diskusi ini bisa dijadikan acuan dan dijadikan dasar untuk dibahas lagi. Meskipun saya harus kecewa karena hanya satu anggota DPR RI yang merespon,” ujar Ajat di sela-sela kegiatan FGD di Hotel Taman Sari Jalan Suryakencana Kota Sukabumi, kemarin.

 Selain itu, pengaruh kekuatan politik dalam menentukan program prioritas usulan juga masih menghambat pengajuan masyarakat yang dilakukan melalui musrenbang. Tidak hanya itu, keterlibatan masyarakat dalam proses musrenbang sendiri masih minim termasuk dari ajuan-ajuannya tergolong lemah sehingga bisa dimudahkan untuk dimentahkan program yang diajukan melalui jalur politik dan teknokratik. “Dari pengajuan masyarakat, masih bersifat pada pengajuan pisik saja. Sementara untuk pengajuan program jangka panjang masih jarang diajukan,” lanjutnya.

Ditambahkan Ajat, perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang paling krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena berkaitan dengan tujuan dari pemerintahan itu sendiri untuk mensejahterakan rakyatnya. Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang terintegrasi, karena output dari perencanaan adalah penganggaran. “Kalau dari proses musrenbangnya masih normatif fisik saja, ini menandakan ada ketidak sesuaian dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Ini juga bisa berdampak tidak tercapainya visi-misi,” terang Ajat.

 Hal serupa juga dikatakan Anggota DPR RI, Yudi Widiana Adia yang kebetulan merupakan satu-satunya anggota DPR RI dari dapil Jabar IV yang hadir pada kegiatan tersebut. Menurutnya, memang untuk sinergitas dari usulan daerah dengan pusat masih tidak sesuai harapan. Dari serangkaian usulan yang diajukan daerah, paling bermasalah menurut Yudi dari bidang pendidikan. “Untuk masalah pendidikan memang paling bermasalah. Anggaran banyak, namun programnya sedikit,” ujarnya.(nur

45 Persen Warga Masih Miskin

26 Maret 2012 Radar Sukabumi

KOORDINASI LSM : Sejumlah pengurus LSM saat menggelar rapat pertemuan di kantor FITRA Sukabumi untuk membahas APBD penanggulangan kemiskinan. mardian radar

CISAAT- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Informasi Transparansi Anggaran (FITRA) Sukabumi mengklaim jika 45 persen warga Kabupaten Sukabumi masih hidup di bawah garis kemiskinan. Ini terungkap saat FITRA menggelar pertemuan bersama sejumlah perwakilan LSM di Desa Nagrak Kecamatan Cisaat. Pertemuan ini, juga membahas serapan Anggaran Pengeluaran Dan Belanja Daerah (APBD) dalam menanggulangi kemiskinan di Sukabumi.
Asistan Manajer FITRA Ajat Zatnika menuturkan, dari Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011, tercatat warga miskin di Kabupaten Sukabumi berjumlah 1.296.000 jiwa. Itu artinya, sekitar 45 persen dari total keseluruhan warga masih miskin. “Serapan anggaran pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan masih harus dimonitor. Sebab, ini masih timpang. Di mana, pemerintah hanya terfokus untuk menutup biaya pegawai saja,” ulasnya.
Besaran dana yang kami peroleh  dari Budget Resource Center atau Pusat Pengetahuan Anggaran Kabupaten Sukabumi 2011 menyebutkan, pendapatan APBD  yang diperoleh yaitu Rp1.817.709.615 yang terdiri dari pendapatan  daerah Rp138.028.720 (7,59%),dana perimbangan Rp1.210.908.072 (66,61%) dan pendapatan lain-lain yang sah Rp468.772.8223;(25,78%). Anggaran belanja selama 2011 yaitu berjumlah Rp1.982.638.000 yag terdiri dari (1) belanja ;angsung satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Rp102.089.113 (12,77%),Belanja langsung Urusan Program(BL-UP) Rp.697.122.491 (87,22%) dan (2) belanja tidak langsung Rp 1.183.638.000 yang terdiri dariBelanja Pegawai Pemkab-DPRD Rp 946.871.672 (79,99%) dan belanja bagi hasil Rp 12.452.655 (1,05%)  program non SKPD  terdiri dari Belanja hibah Rp 157.332.487 (13,29%),belanja Bantuan Sosial Rp 6.784.500 (0.57%), Belanja Bantuan Keuangan Rp50.021.081 (4,25%) dan belanja tak terduga Rp 10.000.000 (0,84%).
Jadi dari rincian itu, dapat disimulasikan belanja dalam APBD Kabupaten Sukabumi tahun 2011 sebesar Rp 1.982.638.000 dan bisa dirumuskan secara “leluasa” atau Diskresi keuangan daerah oleh pemda dan DPRD Kabupaten Sukabumi sebesar Rp 921.224.559 yang dialokasikan untuk Aspirasi masyarakat melalui musrenbang kecamatan/pagu kewilayahan (10% atau sekitar Rp 92 miliar), program/kegiatan SKPD sesuai renstra/renja SKPD (80% sekitar Rp 737 miliar),Alokasi untuk Implementasi kebijakan kepala daerah/bupati (5% atau sekitar Rp 46 miliar) dan untuk alokasi aspirasi anggota DPRD (5% atau sekitar Rp46 miliar).
Untuk menentukan besaran alokasi perwilayah kecamatan,Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) melakukan perhitungan secara teknokraatis dengan merujuk   pada obyektif kecamatan dan data-data IPM.paparnya pada seluruh anggota dalam pertemuan tersebut.
Asistent Sekretaris dari Oemberdayaan Perempuan dan Transformasi Sosial (PPSP) Pasundan juga menuturkan program yang sedang dilaksanakannya yaitu Peningkatan partisiasi peremouan dalam memajukan pemenuhan hak-hak dasar perempuan miskin dalam bidang Ekonomi,Pendidikan,dan Kesehatan di tingkat Desa.
Dari impelemntasi RPMI, ada enam desa  di kecamatan Sukabumi,cicantayan, dan gunung guruh yang dijadikan desa inti pembeljaran dan dua desa yang di jadikan model desa intergrasi yaitu desa Hegar manah di kecamatan cicantayan dan desa sukamanis di Kadudampit.
Sekretaris PNPM Dede mengusulkan pada pertemuan selanjutnya diharapkan  ada nya agenda tematik khusus yang di bahas  dan mengenai rencana selanjutnya, dan itu sekaligus menutup pertemuan tersebut dengan rencana aka di lanjutkan kembali pada pertemuan selanjutny di sekertariat pnpm kota sukabumi.(cr7)
Sumber: http://radarsukabumi.com/?p=7025

Pasien Dibebani Kenaikan Biaya Operasional

Herlambang Jaluardi | Agus Mulyadi | Senin, 12 Maret 2012 | 22:59 WIB

shutterstock Ilustrasi

SUKABUMI, KOMPAS.com - RSUD R Syamsudin SH, Kota Sukabumi, Jabar, berencana menaikkan biaya perawatan untuk menutupi kebutuhan operasional dan perawatan. Rata-rata kenaikan 30 persen, dan selambat-lambatnya diberlakukan Mei mendatang.
Kenaikan ini untuk mencukupi kebutuhan operasional rumah sakit, dan juga memperbaiki tingkat pendapatan asli daerah sementara (PADS).
"Selain itu, kenaikan untuk menambah subsidi silang pada bulan-bulan tertentu saat banyak pasien," kata Direktur RSUD R Syamsudin SH, Suherman, Senin (12/3/2012).
Ia mengatakan, kenaikan biaya pelayanan itu didasarkan pada Perda Nomor 21/2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Kelas 3RSUD R Syamsudin SH, yang ditetapkan pada 30 Desember 2011.
Akibat dari peraturan tersebut, biaya rawat inap di Kelas 3 yang sebelumnya Rp 30.000 per hari, meningkat menjadi Rp 50.000 per hari. Rinciannya, Rp 35.000 untuk biaya jasa rumah sakit, dan Rp 15.000 untuk biaya jasa pelayanan. Biaya tindakan medis menjadi Rp 4.500 hingga Rp 15.000, tergantung jenis tindakannya.
Suherman menambahkan, mata biaya operasional yang dimaksud, antara lain untuk membiayai tagihan listrik, air, pemeliharaan peralatan, serta makanan bagi pasien. Sementara untuk peremajaan alat kesehatan seperti pemutakhiran sarana operasi, merupakan tanggung jawab pemerintah daerah.
Total penerimaan rumah sakit itu pada 2011 menurut Suherman sekitar Rp 87 miliar. Sebesar 56 persen di antaranya digunakan untuk biaya operasional dan perawatan rumah sakit. Sisanya digunakan untuk biaya peningkatan kapasitas SDM (sumber daya manusia).
"Kenaikan biaya operasional itu nantinya juga untuk rekrutmen perawat baru," lanjut Suherman.
Pengguna jasa rumah sakit keberatan dengan rencana kena ikan biaya tersebut. Terlebih lagi, saat ini, masyarakat sedang cemas dampak dari rencana kenaikan harga BBM. Kenaikan biaya operasional disebutkan memberatkan masyarakat yang tidak mendapat layanan baik Jamkesmas maupun Jampersal.
"Jika rumah sakit tetap menaikkan biaya pelayanan, kami berharap ada perbaikan jasa kepada kami. Salah satunya adalah ketepatan jadwal pemeriksaan dokter. Ibu mertua saya sudah dua hari dirawat inap di sini, tetapi belum sekalipun diperiksa oleh dokter," kata Endin (42), warga Kecamatan Cisaat yang sedang menjaga mertuanya.
Ajat Zatnika, Manager Program Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sukabumi, mengatakan, pihak rumah sakit harus memberi jaminan kepada masyarakat akan adanya peningkatan kualitas layanan kesehatan. Salah satunya menyangkut ketersediaan dokter dan kecakapan perawat.
"Dokter yang bertugas di rumah sakit harus memprioritaskan melayani pasien yang dirawat di rumah sakit, bukan yang di tempat praktek pribadi mereka. Hal ini masih sering terjadi di sejumlah rumah sakit pemerintah," kata Ajat.
Sumber: http://regional.kompas.com/read/2012/03/12/22594628/Pasien.Dibebani.Kenaikan.Biaya.Operasional..