Masyarakat pun Diajak Melek Anggaran Pemerintah

http://www.inilah.com/read/detail/1856346/masyarakat-pun-diajak-melek-anggaran-pemerintah

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menggelar diskusi anggaran 'Siklus dan Mekanisme Perencanaan dan Penganggaran', Senin (30/4/2012). - inilah.com/Budiyanto

Oleh: Budiyanto

web - Senin, 30 April 2012 | 23:00 WIB

INILAH.COM, Sukabumi - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menggelar diskusi anggaran 'Siklus dan Mekanisme Perencanaan dan Penganggaran' di Hotel Taman Sari Kota Sukabumi, Senin (30/4/2012).

"Diskusi ini diantaranya sharing pemahaman tentang perencanaan pengganggaran pemerintahan pusat dan daerah. Kami ingin mendapatkan masukan," kata Manager Program FITRA Sukabumi Ajat Zatnika kepada INILAH.COM, Senin (30/4/2012).

Ajat menuturkan, banyak orang yang kurang memahami mengenai perencanaan anggaran hingga ditetapkan menjadi anggaran. Padahal dari awal banyak masyarakat yang ikut andil sebelumnya.

"Kami berharap dari diskusi ini banyak masyarakat yang memahami proses perencanaan penganggaran. Dan ke depannya dapat ikut mengawasi penggunaannya," ujarnya.

Diskusi ini diikuti sejumlah 20 peserta dari lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi profesi dan jurnalis di wilayah Kota dan Kabupaten Sukabumi.[ang]

Pusat dan Daerah Tidak Singkron

http://radarsukabumi.com/?p=10109
30 April 2012 Radar Sukabumi
Pusat dan Daerah Tidak Singkron

DIALOG:Direktur Program FITRA Sukabumi, Ajat Zatnika saat memaparkan program terkait perencaan anggaran dalam FGD di Hotel Taman Sari, kemarin.

CIKOLE – Amanat Undang-undang nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan sebagai dasar hukum pelaksanaan pembanguan daerah melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) nampaknya masih belum berjalan optimal.

Dikatakan Direktur Program Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sukabumi, Ajat Zatnika sampai saat ini masih banyak kendala yang dihadapi dalam proses kegiatan musrenbang salah satunya, tidak singkronnya antara program pusat dengan daerah.

 ”Antara program pusat dengan daerah termasuk perencanaannya masih belum sinergis. Makanya, dengan kegiatan Forum Grup Discusion (FGD) ini kita mengundang semua anggota DPR RI dapil Jabar IV agar hasil diskusi ini bisa dijadikan acuan dan dijadikan dasar untuk dibahas lagi. Meskipun saya harus kecewa karena hanya satu anggota DPR RI yang merespon,” ujar Ajat di sela-sela kegiatan FGD di Hotel Taman Sari Jalan Suryakencana Kota Sukabumi, kemarin.

 Selain itu, pengaruh kekuatan politik dalam menentukan program prioritas usulan juga masih menghambat pengajuan masyarakat yang dilakukan melalui musrenbang. Tidak hanya itu, keterlibatan masyarakat dalam proses musrenbang sendiri masih minim termasuk dari ajuan-ajuannya tergolong lemah sehingga bisa dimudahkan untuk dimentahkan program yang diajukan melalui jalur politik dan teknokratik. “Dari pengajuan masyarakat, masih bersifat pada pengajuan pisik saja. Sementara untuk pengajuan program jangka panjang masih jarang diajukan,” lanjutnya.

Ditambahkan Ajat, perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang paling krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena berkaitan dengan tujuan dari pemerintahan itu sendiri untuk mensejahterakan rakyatnya. Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang terintegrasi, karena output dari perencanaan adalah penganggaran. “Kalau dari proses musrenbangnya masih normatif fisik saja, ini menandakan ada ketidak sesuaian dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Ini juga bisa berdampak tidak tercapainya visi-misi,” terang Ajat.

 Hal serupa juga dikatakan Anggota DPR RI, Yudi Widiana Adia yang kebetulan merupakan satu-satunya anggota DPR RI dari dapil Jabar IV yang hadir pada kegiatan tersebut. Menurutnya, memang untuk sinergitas dari usulan daerah dengan pusat masih tidak sesuai harapan. Dari serangkaian usulan yang diajukan daerah, paling bermasalah menurut Yudi dari bidang pendidikan. “Untuk masalah pendidikan memang paling bermasalah. Anggaran banyak, namun programnya sedikit,” ujarnya.(nur

45 Persen Warga Masih Miskin

26 Maret 2012 Radar Sukabumi

KOORDINASI LSM : Sejumlah pengurus LSM saat menggelar rapat pertemuan di kantor FITRA Sukabumi untuk membahas APBD penanggulangan kemiskinan. mardian radar

CISAAT- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Informasi Transparansi Anggaran (FITRA) Sukabumi mengklaim jika 45 persen warga Kabupaten Sukabumi masih hidup di bawah garis kemiskinan. Ini terungkap saat FITRA menggelar pertemuan bersama sejumlah perwakilan LSM di Desa Nagrak Kecamatan Cisaat. Pertemuan ini, juga membahas serapan Anggaran Pengeluaran Dan Belanja Daerah (APBD) dalam menanggulangi kemiskinan di Sukabumi.
Asistan Manajer FITRA Ajat Zatnika menuturkan, dari Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011, tercatat warga miskin di Kabupaten Sukabumi berjumlah 1.296.000 jiwa. Itu artinya, sekitar 45 persen dari total keseluruhan warga masih miskin. “Serapan anggaran pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan masih harus dimonitor. Sebab, ini masih timpang. Di mana, pemerintah hanya terfokus untuk menutup biaya pegawai saja,” ulasnya.
Besaran dana yang kami peroleh  dari Budget Resource Center atau Pusat Pengetahuan Anggaran Kabupaten Sukabumi 2011 menyebutkan, pendapatan APBD  yang diperoleh yaitu Rp1.817.709.615 yang terdiri dari pendapatan  daerah Rp138.028.720 (7,59%),dana perimbangan Rp1.210.908.072 (66,61%) dan pendapatan lain-lain yang sah Rp468.772.8223;(25,78%). Anggaran belanja selama 2011 yaitu berjumlah Rp1.982.638.000 yag terdiri dari (1) belanja ;angsung satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Rp102.089.113 (12,77%),Belanja langsung Urusan Program(BL-UP) Rp.697.122.491 (87,22%) dan (2) belanja tidak langsung Rp 1.183.638.000 yang terdiri dariBelanja Pegawai Pemkab-DPRD Rp 946.871.672 (79,99%) dan belanja bagi hasil Rp 12.452.655 (1,05%)  program non SKPD  terdiri dari Belanja hibah Rp 157.332.487 (13,29%),belanja Bantuan Sosial Rp 6.784.500 (0.57%), Belanja Bantuan Keuangan Rp50.021.081 (4,25%) dan belanja tak terduga Rp 10.000.000 (0,84%).
Jadi dari rincian itu, dapat disimulasikan belanja dalam APBD Kabupaten Sukabumi tahun 2011 sebesar Rp 1.982.638.000 dan bisa dirumuskan secara “leluasa” atau Diskresi keuangan daerah oleh pemda dan DPRD Kabupaten Sukabumi sebesar Rp 921.224.559 yang dialokasikan untuk Aspirasi masyarakat melalui musrenbang kecamatan/pagu kewilayahan (10% atau sekitar Rp 92 miliar), program/kegiatan SKPD sesuai renstra/renja SKPD (80% sekitar Rp 737 miliar),Alokasi untuk Implementasi kebijakan kepala daerah/bupati (5% atau sekitar Rp 46 miliar) dan untuk alokasi aspirasi anggota DPRD (5% atau sekitar Rp46 miliar).
Untuk menentukan besaran alokasi perwilayah kecamatan,Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) melakukan perhitungan secara teknokraatis dengan merujuk   pada obyektif kecamatan dan data-data IPM.paparnya pada seluruh anggota dalam pertemuan tersebut.
Asistent Sekretaris dari Oemberdayaan Perempuan dan Transformasi Sosial (PPSP) Pasundan juga menuturkan program yang sedang dilaksanakannya yaitu Peningkatan partisiasi peremouan dalam memajukan pemenuhan hak-hak dasar perempuan miskin dalam bidang Ekonomi,Pendidikan,dan Kesehatan di tingkat Desa.
Dari impelemntasi RPMI, ada enam desa  di kecamatan Sukabumi,cicantayan, dan gunung guruh yang dijadikan desa inti pembeljaran dan dua desa yang di jadikan model desa intergrasi yaitu desa Hegar manah di kecamatan cicantayan dan desa sukamanis di Kadudampit.
Sekretaris PNPM Dede mengusulkan pada pertemuan selanjutnya diharapkan  ada nya agenda tematik khusus yang di bahas  dan mengenai rencana selanjutnya, dan itu sekaligus menutup pertemuan tersebut dengan rencana aka di lanjutkan kembali pada pertemuan selanjutny di sekertariat pnpm kota sukabumi.(cr7)
Sumber: http://radarsukabumi.com/?p=7025

Pasien Dibebani Kenaikan Biaya Operasional

Herlambang Jaluardi | Agus Mulyadi | Senin, 12 Maret 2012 | 22:59 WIB

shutterstock Ilustrasi

SUKABUMI, KOMPAS.com - RSUD R Syamsudin SH, Kota Sukabumi, Jabar, berencana menaikkan biaya perawatan untuk menutupi kebutuhan operasional dan perawatan. Rata-rata kenaikan 30 persen, dan selambat-lambatnya diberlakukan Mei mendatang.
Kenaikan ini untuk mencukupi kebutuhan operasional rumah sakit, dan juga memperbaiki tingkat pendapatan asli daerah sementara (PADS).
"Selain itu, kenaikan untuk menambah subsidi silang pada bulan-bulan tertentu saat banyak pasien," kata Direktur RSUD R Syamsudin SH, Suherman, Senin (12/3/2012).
Ia mengatakan, kenaikan biaya pelayanan itu didasarkan pada Perda Nomor 21/2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Kelas 3RSUD R Syamsudin SH, yang ditetapkan pada 30 Desember 2011.
Akibat dari peraturan tersebut, biaya rawat inap di Kelas 3 yang sebelumnya Rp 30.000 per hari, meningkat menjadi Rp 50.000 per hari. Rinciannya, Rp 35.000 untuk biaya jasa rumah sakit, dan Rp 15.000 untuk biaya jasa pelayanan. Biaya tindakan medis menjadi Rp 4.500 hingga Rp 15.000, tergantung jenis tindakannya.
Suherman menambahkan, mata biaya operasional yang dimaksud, antara lain untuk membiayai tagihan listrik, air, pemeliharaan peralatan, serta makanan bagi pasien. Sementara untuk peremajaan alat kesehatan seperti pemutakhiran sarana operasi, merupakan tanggung jawab pemerintah daerah.
Total penerimaan rumah sakit itu pada 2011 menurut Suherman sekitar Rp 87 miliar. Sebesar 56 persen di antaranya digunakan untuk biaya operasional dan perawatan rumah sakit. Sisanya digunakan untuk biaya peningkatan kapasitas SDM (sumber daya manusia).
"Kenaikan biaya operasional itu nantinya juga untuk rekrutmen perawat baru," lanjut Suherman.
Pengguna jasa rumah sakit keberatan dengan rencana kena ikan biaya tersebut. Terlebih lagi, saat ini, masyarakat sedang cemas dampak dari rencana kenaikan harga BBM. Kenaikan biaya operasional disebutkan memberatkan masyarakat yang tidak mendapat layanan baik Jamkesmas maupun Jampersal.
"Jika rumah sakit tetap menaikkan biaya pelayanan, kami berharap ada perbaikan jasa kepada kami. Salah satunya adalah ketepatan jadwal pemeriksaan dokter. Ibu mertua saya sudah dua hari dirawat inap di sini, tetapi belum sekalipun diperiksa oleh dokter," kata Endin (42), warga Kecamatan Cisaat yang sedang menjaga mertuanya.
Ajat Zatnika, Manager Program Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sukabumi, mengatakan, pihak rumah sakit harus memberi jaminan kepada masyarakat akan adanya peningkatan kualitas layanan kesehatan. Salah satunya menyangkut ketersediaan dokter dan kecakapan perawat.
"Dokter yang bertugas di rumah sakit harus memprioritaskan melayani pasien yang dirawat di rumah sakit, bukan yang di tempat praktek pribadi mereka. Hal ini masih sering terjadi di sejumlah rumah sakit pemerintah," kata Ajat.
Sumber: http://regional.kompas.com/read/2012/03/12/22594628/Pasien.Dibebani.Kenaikan.Biaya.Operasional..

FITRA Soroti Buruknya Kesehatan

Dede, Nantikan Bantuan Dermawan

* Masih Bocah Derita Hernia

BUTUH BANTUAN : Dede, bocah pengidap hernia asal Kadudampit yang membutuhkan uluran dermawan. japar radar

KADUDAMPIT- Dede Supriatna (6) sepertinya tidak bisa menikmati keindahan masa kanak-kanak. Betapa tidak, bocah asal Kampung Legok Nyenang RT 04 RW 06 Desa Muaradua Kecamatan Kadudampit ini mengidap penyakit penyakit hernia (turun bero).
Sejak usia tiga tahun, penyakit itu ia derita. Ayahnya Didin, yang hanya bekerja sebagai buruh tani serabutan dan berpenghasilan rendah, tidak memenuhi kebutuhan sehari-harinya, apalagi untuk mengobati anaknya. Ibunya Atih, sudah meninggal ketika Dede berumur dua bulan. Upaya yang dilakukan saat ini hanya melakukan pengobatan tradisional dan alternatif saja. Hingga sampai saat ini belum ada upaya pengobatan secara medis.
Didin, berharap agar anaknya mendapat bantuan untuk mengobati penyakitnya “saya berharap sekai akan adanya bantuan untuk mengobati anak saya,” kata lelaki 40 tahun itu.
Menurut salah seorang kader Desa Muaradua Aan (32), entah beberapa bulan ke belakang pernah ada dari dinas kesehatan datang untuk mengobati Dede. Sayang, sampai detik ini, petugas itu tak kunjung kembali. “Saya pun merasa kasihan terhadap anak itu. Makanya, saya juga berharap agar pihak dinas kesehatan datang lagi kesini guna untuk menindak lanjut dari penyakit yang diderita dede,” ujarnya.
Maka dari itu, warga berharap kepada instansi yang bersangkutan agar segera memperhatikan kondisi kesehatan dede, mungkin yang lebih khususnya untuk pihak Dinas kesehatan kabupaten Sukabumi untuk segera menindak lanjuti penyakit yang menimpa Dede. (cr4)

Anggaran Kesehatan Minus Rp110 M

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/449556/

Anggaran Kesehatan Minus Rp110 M

Wednesday, 07 December 2011

SUKABUMI– Pemkab Sukabumi hanya mampu mengalokasikan anggaran untuk sektor kesehatan sekitar Rp190 miliar atau sekitar 10% dari total belanja daerah pada APBD 2012 yang mencapai Rp1,9 triliun. Kebutuhan anggaran sektor kesehatan di wilayah Sukabumi sendiri mencapai Rp300 miliar. Dengan kemampuan daerah yang hanya mengalokasikan anggaran Rp190 miliar, maka sektor kesehatan minus Rp110 miliar. Kepala Seksi Peran Serta dan Kemitraan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sukabumi Eka Widiaman menjelaskan, kebutuhan anggaran untuk menutupi seluruh sektor kesehatan yang meliputi operasional dan belanja langsung pada Dinkes, puskesmas, dan tiga ruah sakit umum daerah, diperkirakan mencapai Rp300 miliar atau paling tidak 15% dari total belanja daerah. ”Untuk Dinas Kesehatan saja dibutuhkan anggaran Rp33 miliar. Jumlah ini belum mencakup kebutuhan anggaran untuk 58 puskesmas dan tiga rumah sakit.Artinya, pengalokasian anggaran pada APBD 2012 ini relatif minim dibandingkan dengan kebutuhan anggaran kesehatan secara keseluruhan. Keterbatasan pengalokasian anggaran ini merupakan akibat minimnya kemampuan keuangan daerah,” jelas Eka. Untuk menutupi kekurangan anggaran ini,Pemkab Sukabumi mengandalkan bantuan dana dari pemerintah pusat melalui bantuan operasional kesehatan (BOK). Dana bantuan operasional tersebut sepenuhnya diperuntukkan bagi puskesmas.Untuk 2012,setiap puskesmas mendapatkan BOK sebesar Rp68 juta. Manager Program Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sukabumi Ajat Jatnika menerangkan,selama ini pemerintah daerah hanya berkutat pada pengalokasian anggaran kesehatan yang ditujukan pada peningkatan infrastruktur.Padahal perluasan akses dan peningkatan mutu kesehatan merupakan permasalahan kesehatan yang juga harus diprioritaskan. Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi Ayi Abdulah mengatakan, peningkatan pengalokasian anggaran sektor kesehatan akan dilaku-kan secara bertahap. ”Karena kemampuan keuangan daerah sangat terbatas,maka penambahan anggaran akan dila-kukan secara bertahap,”tegasnya. toni kamajaya