Audit Sosial Kesehatan Melalui Media Fotografi-FITRA Sukabumi

FITRA adalah organisasi yang bergerak dalam bidang kontrol sosial untuk transparansi proses-proses penganggaran Negara. Organisasi FITRA bersifat otonom, non profit (nirlaba), dalam melaksanakan gerakannya bersifat independen.

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) didirikan dalam rangka menuntut dipenuhinya hak-hak rakyat untuk terlibat dalam seluruh proses penganggaran, mulai dari proses penyusunan, pembahasan, pelaksanaan anggaran sampai pada evaluasinya. FITRA bersama seluruh komponen rakyat membangun gerakan transparansi anggaran hingga terciptanya anggaran negara yang memenuhi kesejahteraan dan keadilan rakyat. Upaya membangun gerakan transparansi anggaran ini diupayakan dengan penuh integritas, independen dan inovatif.

FITRA Sukabumi merupakan Simpul Jaring Seknas FITRA berdasarkan statuta FITRA dan memiliki badan hukum di bawah naungan YAMADIS Sukabumi (Yayasan Masyarakat Dinamis).

Pengalaman FITRA Sukabumi dalam melakukan audit sosial kesehatan dengan menggunakan media fotografi pada tahun 2011 dipandang efektif untuk mendorong perubahan sosial dan perubahan kebijakan terutama dalam meningkatkan derajat kesehatan melalui pemenuhan kebutuhan hak dasar kesehatan baik dari aspek layanan kesehatan, lingkungan kesehatan dan perilaku sehat masyarakat. Audit sosial merupakan salah satu metode pengawasan partisipatif yang saat ini mulai banyak digunakan oleh masyarakat sipil dalam memonitoring kinerja pemerintah dalam menjalankan program-program pemenuhan hak dasar rakyat. Hal ini menjadi penting untuk dikembangkan proses-proses monitoring dan atau penilaian yang dilakukan oleh masyarakat sipil sehingga hasil pembangunan yang diklaim oleh pemerintah dapat terkoreksikan dengan baik oleh masyarakat sipil melalui penggunaan hak partisipasi sosialnya.

Dengan metode audit sosial melalui media fotografi, banyak hal yang bisa diambil manfaat dan dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Foto yang digunakan oleh kader kesehatan/warga sebagai bukti obyektif untuk mendorong perubahan kebijakan dan perubahan sosial masyarakat sampai saat ini masih dianggap sebagai alat yang efektif, karena dengan foto menjadi bukti yang tidak bisa dipungkiri atau terbantahkan. Ada sekitar 2000 foto hasil warga (kader kesehatan dan remaja) telah mampu menyuarakan persoalan kesehatan, yang akhirnya mendapat respon positif dari pemerintah daerah dengan mengalokasikan anggaran kesehatan pada APBD Tahun 2011 dari 9,7 % meningkat pada APBD Perubahan Tahun 2011 menjadi 10,6% dan pada APBD Tahun 2012 sebesar + 11%, selain itu dengan adanya kasus satu keluarga tinggal di bekas kandang ayam (keluarga Ibu Halimah) yang merupakan salah satu hasil dari praktik audit sosial yang dilakukan oleh kader kesehatan, akhirnya Pemerintah Kabupaten Sukabumi membuat program untuk perbaikan rumah tidak layak huni dan tidak berstandar kesehatan melalui program Tanggap Rumah Sehat (TRS). Program TRS pada tahun 2011 dari 367 desa mendapatkan alokasi bantuan hibah sebanyak 3 unit perdesa dan pada tahun 2012 sebanyak 5 unit perdesa dengan nilai nominal per unit sebesar 2 juta rupiah. Adapun dampak dari audit sosial kesehatan melalui media fotografi, menghasilkan beberapa perubahan sosial yang terjadi di masyarakat, diantaranya: 1) adanya inovasi warga dan desa dalam upaya menangani masalah morbiditas dan lingkungan kesehatan; 2) adanya kesadaran warga untuk berperilaku hidup sehat; 3) adanya kesadaran warga khususnya ibu hamil dan balita untuk datang ke Posyandu.

Kendatipun audit sosial kesehatan dengan menggunakan media fotografi dipandang efektif dan banyak melahirkan perubahan yang dirasakan baik perubahan kebijakan maupun perubahan sosial. Namun praktik pengawasan harus tetap dijalankan untuk dapat memastikan bahwa program dan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah dapat berjalan dengan baik, saling menguatkan, dan dapat dirasakan manfaatnya oleh rakyat, terutama dalam menjamin kebutuhan hak dasar kesehatan masyarakat yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan. Sehingga berbagai persoalan kesehatan dari mulai ketersediaan (availability) layanan kesehatan, keterjangkauan (accessibility), keberterimaan (acceptability) dan kualitas (quality) diharapkan dapat teratasi dengan baik.

Jika melihat kondisi kesehatan di Kabupaten Sukabumi tahun 2012-2013, berdasarkan informasi yang didapat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi, ternyata pada tahun 2012 hingga Juni 2013 jumlah AKI dan AKB mengalami peningkatan, ada 76 kasus kematian ibu (ada 25 kasus dari 76 kasus kematian ibu tahun 2012) dan 42 kasus kematian bayi, hal ini disebabkan karena terjadinya pendarahan hebat pada proses persalinan dan karena ibu yang melahirkan mengidap penyakit darah tinggi. Kasus kematian ibu dan kematian bayi ini terjadi di daerah pelosok Kabupaten Sukabumi diantaranya, Kecamatan Simpenan, Tegalbuleud, Palabuhanratu, Cidahu dan beberapa daerah lainnya.

Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Sukabumi mencoba melakukan inovasi dengan membuat regulasi daerah yaitu Perda No. 3 Tahun 2013 tentang Kemitraan Bidan, Paraji dan Kader Kesehatan. Namun apakah, inovasi tersebut akan menjawab permasalahan tingginya AKI dan AKB?. Sepertinya perlu peran serta masyarakat untuk berpartisipasi melakukan transformasi sosial dan pengawasan kesehatan, karena pada dasarnya masyarakat memiliki hak atas kesehatan itu sendiri, sehingga upaya mengatasi masalah AKI dan AKB dapat teratasi dengan baik. Partisipasi masyarakat dalam menentukan hak atas kesehatan pada dasarnya berada dalam tiga ranah, yaitu; dalam pembuatan kebijakan, keputusan alokasi anggaran, dan praktik operasional kepemerintahan dengan mendudukkan warga sebagai aktor kunci. Sejalan dengan amanat UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang didalamnya mengatur tentang sebuah badan independen yang bernama Badan Pertimbangan Kesehatan. FITRA Sukabumi bersama Pemerintah Kabupaten Sukabumi melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi telah membentuk forum kesehatan yang independen dengan nama Forum Silaturahmi Kabupaten Sukabumi Sehat (FSKSS) sebagai inovasi daerah yang merangkul semua elemen masyarakat dalam penyelesaian masalah kesehatan. Forum tersebut nantinya diharapkan dapat menjadi embrio terbentuknya BPKD Kabupaten Sukabumi meskipun Peraturan Presiden yang mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan, susunan organisasi dan pembiayaan BPKN dan BPKD sampai saat ini belum ada. FSKSS memiliki peran yang sama dengan Badan Pertimbangan Kesehatan (BPKN/BPKD) yaitu  membantu menjembatani pemerintah dan masyarakat dalam bidang kesehatan. Berdasarkan SK Bupati No. 440/KEP.408-DINKES/2011 salah satu peran FSKSS adalah memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan kesehatan.

Berbagai upaya dan inovasi coba dilakukan untuk mendorong peningkatan derajat kesehatan di Kabupaten Sukabumi, peran penting dan kontribusi juga diperlukan dengan memanfaatkan keberadaan corporate di Sukabumi, selain itu kita juga perlu mengevaluasi peran dan fungsi anggota DPR RI dari Dapil Jabar IV sejauh mana kontribusi MP dalam menyikapi persoalan yang dihadapi di Kabupaten Sukabumi terutama yang berkaitan dengan hak dasar masyarakat, baik hak pendidikan, kesehatan dan ekonomi. 

Praktik audit sosial kesehatan yang akan dilakukan FITRA Sukabumi ke depan lebih memperdalam metodologi audit sosial kesehatan dan memperluas wilayah dampingan, yang awalnya hanya 4 desa yaitu Desa Cipetir Kec. Kadudampit, Desa Muaradua Kec. Kadudampit, Desa Sukaresmi Kec. Cisaat dan Desa Selajambe Kec. Cisaat, akan ditambah lagi 4 desa yaitu Kelurahan Cibadak Kecamatan Cibadak, Desa Babakanpari Kecamatan Cidahu, Desa Mekarsari Kecamatan Cicurug dan Desa Kutajaya Kecamatan Cicurug, sehingga ada 8 desa yang akan dilakukan pendampingan pada program audit sosial kesehatan tahun 2013-2014.

Kualitas Parpol dan Caleg Dibedah

BEDA TAPI AKRAB : Sejumlah pengurus partai politik mengikuti dialog politik bedah parpol dan caleg di Graha Pena Radar Sukabumi, Jalan Salabintana, Sukabumi kemarin. Foto:ikbal/radarsukabumi.

SUKABUMI – Ngobrol Politik Bedah Parpol Bedah Caleg tahap I yang digelar Harian Pagi Radar Sukabumi, Kamis (13/3), berlangsung hangat. Diskusi politik yang menghadirkan beberapa petinggi partai nasionalis di Kabupaten Sukabumi ini dihelat untuk mengetahui sejauh mana peran parpol dalam mencetak dan melahirkan caleg yang berkualitas. 

Pada Ngobrol Politik Tahap I itu, keenam pimpinan parpol dari Kabupaten Sukabumi diberikan beberapa pertanyaan. Salah satu pertanyaan itu adalah terkait cara dan metode dalam melakukan perekrutan kader dan caleg. Kualitas perekrutan dinilai sangat penting, mengingat peran partai politik sebagai tempat lahirnya pemimpin yang akan mengendalikan roda pemerintahan.

Menanggapi pertanyaan tersebut, keenam perwakilan parpol dari Kabupaten Sukabumi menjawab dengan jawaban yang hampir sama. Mereka memastikan metode perekrutan kader dan caleg tidak asal-asalan, penuh dengan seleksi demi menghasilkan kader yang berkualitas.
Seperti yang dikatakatan Fungsionaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sukabumi M Ihsan. “Ada serangkaian test, yang harus diikuti para calon kader dan kader. Hanya mereka yang memiliki kualitas serta integritas untuk mengabdikan diri kepada masyarakat,” ujarnya.

Tidak hanya itu, konsistensi para caleg untuk terus memperjuangkan apa yang dijanjikan kepada masyarakat juga dipertanyakan. Beberapa perwakilan parpol yang diberikan kesempatan untuk menjawab meyakinkan, mereka akan mengambil konsekuensi tertinggi bagi kader yang pura-pura lupa terhadap janjinya.

Diskusi ini dibuka langsung Sekda Kabupaten Sukabumi, Adjo Sardjono dengan moderator Mulyawan S Nugraha. Dalam sambutannya, Adjo mengharapkan kegiatan diskusi ini dapat menambah pengetahuan masyarakat terhadap peran partai politik, diantaranya kejelasan perekrutan kader dan caleg oleh setiap parpol.

“Diskusi ini bisa menjadi salah satu bahan referensi bagi masyarakat tentang sejauh mana parpol mencetak caleg berkualitas yang layak dipilih pada Pileg 2014,” paparnya.

Saat ini, tambah Adjo, Pemkab Sukabumi sudah melakukan sosialisasi Pileg 2014 melalui kantor kesbanglinmas, kecamatan, desa dan kelurahan di Kabupaten Sukabumi.”Saya harapkan angka partisipasi masyarakat pada Pileg 2014 ini bisa meningkat,” harapnya.

Sementara itu, General Manager Radar Sukabumi, Untung Bachtiar menuturkan agenda diskusi itu akan terus diselenggarakan hingga akhir maret mendatang. Menurutnya, Ngobrol Politik merupakan wadah diskusi untuk memberikan pencerahan politik kepada masyarakat.

“Diskusi politik ini kami laksanakan setiap Selasa dan Kamis. Terbuka untuk umum dengan tema dan narasumber diskusi yang berbeda-beda,” paparnya.

Pada Ngobrol Politik itu, perwakilan dari enam pengurus parpol di Kabupaten Sukabumi hadir sebagai narasumber. Mereka diantaranya Wakil Ketua I DPC Demokrat Kabupaten Sukabumi Ade Hendrawan, Fungsionaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sukabumi Ihsan, Fungsionaris DPD Partai Golkar Kabupaten Sukabumi Dedi Sutisna, Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Sukabumi Ujang Abdullah, Sekretaris DPC NasDem Kabupaten Sukabumi Nahji M Suryaman dan Wakil Ketua DPC Hanura Kabupaten Sukabumi Edika Anirmansyah. Keenam perwakilan parpol itu secara bergantian menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan. Kegiatan tersebut terselenggara berkat kerjasama Radar Sukabumi, Fitra Sukabumi, Pemkab dan Pemkot Sukabumi, KPU, Panwaslu, Elmitra dan Subi TV. (mvi)

Short URL: http://jawabaratnews.com/kualitas-parpol-dan-caleg-dibedah/

Kasus PKBM Fiktif Belum ke Kejari Cibadak

CIBADAK - Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Cibadak, Rita Hariyani melalui Kasi Intel Kejari Cibadak, Budi Haryanto mengatakan, berkas kasus dugaan penyelewengan dana bagi sejumlah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) fiktif tahun 2013 yaitu sekitar Rp. 5 miliyar itu belum diterima pihaknya.

Menurut Budi, sejauh ini belum ada laporan resmi ke Kejaksaan Cibadak terkait dugaan penyelewengan aliran dana PKBM itu. "Kami belum terima berkas dugaan penyelewengan dan PKBM Fiktif," ujar Budi Kepada Radar Sukabumi, selasa 18/2.

Sebelumnya, dugaan kasus penyelewengan anggaran bagi PKBM dari dana APBN ini bermula dilontarkan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sukabumi, yang menemukan adanya kejanggalan dana operasional bagi PKBM, tetapi warga belajar di sejumlah PKBM bersangkutan nyaris tidak ada kegiatan.

Sementara Ketua Tut Wuri Handayani, Rusli Sinegar mendesak Kejari Cibadak untuk proaktif dalam menangani kasus dugaan korupsi ini," Kejari Cibadak kalau bisa harus jemput bola, jangan nunggu laporan saja." harap Rusli.

Sebelum Direktur FITRA Sukabumi Ajat Zatnika membeberkan indikasi temuan penyimpangan pengelolaan dana bantuan pemerintah pusat untuk PKBM Fiktif di Kabupaten Sukabumi. FITRA mengidentifikasi ada puluhan PKBM Fiktif yang terus menerima kucuran dana dari Disdik Kabupaten Sukabumi, sewaktu dipimpin Zaenal Muttaqien.

Contoh praktek kecil penyelewengan kucuran dana bagi PKBM Fiktif itu ungkap Ajat antara lain si pengelola PKBM yang menerima tidak memiliki warga belajar, sedangkan dana untuk pembinaan warga belajar terus diberikan. (hnd/d)

Short URL: http://radarsukabumi.com/?p=99494

FITRA DESAK PEMKAB BENTUK DELEGASI WARGA

 Hadi Prayitno (Knowledge Manager Seknas FITRA) saat memberikan materi tentang "Menjamin Partisipasi Warga yang Berkualitas Melalui Implementasi PIK"

 Peserta Diskusi Publik terkait Diseminasi PIK di GDIC Cisaat 22 April 2014

Nampak dibagian depan sebelah kiri (Ajat Zatnika, Manager Program FITRA Sukabumi) dan kedua dari kiri (H. Luwarso, Ketua SAPA Indonesia)

CISAAT- Untuk mengawal anggaran pembangunan di daerah, Forum Indonesia untuk transparansi Anggaran (FITRA) meminta Pemerintah Kabupaten  (Pemkab) Sukabumi membentuk delegasi warga. Harapan ini disampaikan oleh Knowledge Manager Sekretariat Nasional FITRA Hadi Prayitno dalam acara dialog dengan kalangan Legislatif, Yudikatif dan unsur lainnya di Gedung Da'wah dan Islamic Center Cisaat Kabupaten Sukabumi, Selasa (22 April 2014) kemarin.

Lanjut Hadi, dalam dialog yang bertemakan "Pagu indikatif kewilayahan menjawab usulan masyarakat melalui musrenbang diakomodir APBD" menuturkan, pembentukan delegasi warga tersebut sebagai upaya mencegah kebocoran anggaran yang dikucurkan langsung pemerintah.

"Sebesar apapun anggaran yang diturunkan, bila tidak dibarengi dengan pengawasan yang jelas maka sudah barang tentu anggaran itu kurang tepat sasaran," kata Hadi.

Dirinya juga berharap, dengan adanya pembentukan delegasi warga kedepan Kabupaten Sukabumi khususnya tidak akan ada lagi anggaran yang bocor. Akan tetapi kebijakan ini harus melibatkan peran pemerintah juga agar dalam proses perjalannya bisa seirama untuk memantau anggaran yang dikucurkan pemerintah ke tiap kecamatan dan desa-desa.

"Dengan adanya forum delegasi warga nantinya bisa mengukur keberhasilan pembangunan dari segi anggaran ataupun yang lainnya, "jelasnya.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan, forum delegasi ini nantinya akan melakukan monitoring kepada setiap dinas yang ada di kabupaten. Nanti dalam pelaksanaan forum delegasi bisa memberikan rekomendasi kepada pemkab mana saja yang layak atau tidaknya terkait pengucuran anggaran yang diajukan." Kebumen, Bandung, Gunung kidul sudah menggunakan forum delegasi warga ini. Dan hasilnya sangat signifikan baik semua anggaran dapat terkontrol," sebutnya.

Ia juga berharap, dengan adanya delegasi warga tersebut, bisa menumbuhkan perumusan anggaran yang baik, transparan dan akuntable.

"Kita semua sangat berharap adanya transparansi dan kinerja yang akuntable, makanya diperlukan pemikiran-pemikiran yang maju untuk menciptakan semua itu," tukasnya.

Sementara dalam diskusi yang diadakan FITRA Sukabumi hadir juga Ketua Badan Legislasi Daerah DPRD Kabupaten Sukabumi Abas Kobasah, Kabid Pemerintahan Bappeda Kabupaten Sukabumi Yudi Indriyawan, Ketua STIE PGRI Agus Sobar dan Mahasiswa. (hnd/d).

Sumber diperoleh dari Koran Harian Radar Sukabumi. Rabu, 23 April 2014 hal 7 dan 8. klik disini

FITRA Desak Pemkab Bentuk Delegasi

Cisaat - Untuk mengawal anggaran pembangunan di Daerah, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran 9FITRA) meminta pemerintah kabupaten (Pemkab) Sukabumi membentuk delewasi warga. Harapan ini disampaikan Sekretaris Nasional FITRA Hadi Prayitno dalam acara dialog dengan kalangan legislatif, yudikatif dan unsur lainnya di Gedung Islamic Center Cisaat Kabupaten Sukabumi, Selasa (22/4) kemarin.
lanjut Hadi, dalam dialog yang bertemakan "Pagu Indikatif kewilayahan menjawab usulan massyarakat melalui musrembang diakomodir diakomodir APBD" menuturkan, pembentukan delegasi warga tersebut sebagai upaya mencegah kebocoran anggaran yang dikucurkan langsung pemerintah.
:Sebesar apapun anggaran yang diturunkan, bila tidak dibarengi dengan pengawasan yang jelas maka sudah barang tentu anggaran itu kurang tepat sasaran, "kata Hadi.
Dirinya juga berharap, dengan adanya pembentukan delegasi warga kedepan Kabupaten Sukabumi khususnya tidak akan ada lagi anggaran yang bocor.  akan tetapi kebijakan ini harus melibatkan peran pemerintah juga agar dalam  proses perjalanannya bisa seirama untuk memantau anggaran yang dikucurkan pemerintah ke tiap kecamatan dan desa-desa.
"Dengan adanya forum delegasi warga nantinya bisa mengukur keberhasilan pembangunan dari segi anggaran ataupun yang lainnya, "jelasnya.
Lebih lanjut dirinya menjelaskan, forum delegasi ini nantinya akan melakukan monitoring kepada setiap dinas yang ada di Kabupaten. nanti dala pelaksanaan forum delegasi bisa memberikan rekomendasi kepada pemkab mana saja yang baik atau tidaknya terkait pengucuran anggaran yang di ajukan. "kebumen, bandung, gunungkidul sudah menggunakan forum delegasi warga ini. dan hasilnya sangat signifikan baik semua anggaran dapat terkontrol, "sebutnya.
Ia juga berharap, dengan adanya delewagi warga tersebut, bisa menumbuhkan perumusan anggaran yang baik, tranparan dan akuntable.
"Kita semua sangat berharap adanya transparansi dan kinerja yang akuntabel, makanya diperlukan pemikiran-pemikiran yang maju untuk menciptakan semua itu, "tukasnya.
Sementara dalam Diskusi yang diadakan FITRA hadir anggora DPRD Provinsi Jabar, Abas Kobasah Kabid Pemerintahan Daerah Sukabumi Yudi Indriyawan, Ketua STIE PGRI Agus Sobar dan Maha siswa.

Informasi didapat dari koran Radar Sukabumi Rabu, 23 April 2014

FITRA : PERAN WAKIL RAKYAT BELUM TERASA

 Manager Program FITRA Sukabumi (Ajat Zatnika)

Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sukabumi, menilai keberadaan dan peran wakil rakyat yang ada di Kota dan Kabupaten Sukabumi tidak pernah terasa dampaknya. Hal itu di sadari oleh beberapa masalah yang tak kunjung terselesaikan selama bertahun-tahun.

Manajer Program FITRA Sukabumi, Ajat Zatnika mengatakan sejak tahun 2009 pihaknya mencatat beberapa permasalahan yang masih ada di Kota dan Kabupaten Sukabumi. Persoalan tersebut diantaranya kemiskinan, infrastruktur khususnya di sektor kesehatan dan pendidikan yang notabane merupakan hak dasar masyarakat yang wajib di penuhi oleh pemerintah.

"Seperti di sektor kesehatan angka kematian ibu (AKI) dan bayi (AKB) masih tinggi, khususnya di Kabupaten Sukabumi. Hal ini terbukti berdasarkan data dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sukabumi, yang menunjukan ternyata pada tahun 2012 hingga Juni 2013 jumlah AKI dan AKB mengalami peningkatan, ada 76 kasus kematian ibu dan 42 kasus kematian bayi," kata Ajat melalui press release yang di terima Radar Sukabumi, Minggu (6/4).

Tidak hanya itu beberapa permasalahan seperti air bersih, persampahan, emiskinan dan belum optimalnya program-program pemerintah seperti Jamkesda dan Jampersal turut menyumbangdalam penumpukan masalah kesehatan di Sukanumi.

"Diskeminasi layanan kesehatan bagi warga miskin khususnya di rumah sakit dan minimnya anggaran kesehatan masih juga menjadi permasalahan yang belum terselasaikan," tuturnya.

Tak jauh berbeda, di sektor pendidikanpun masih banyak permasalahan yang terjadi. Dari mulai infrastruktur, biaya pendidikan yang mahal dan kurikulum pendidikan yang berganti-ganti menyebabkan proses pendidikan tidak bisa berjalan sesuai harapan.

"Anggaran pendidikan di Kota dan Kabupaten Sukabumi sudah lebih dari 20% tetapi masih banyak anaka yang tidak bisa sekolah," ungkapnya.

Dengan masih banyaknya permsalahan tersebut, FITRA Sukabumi menganggap peran pemerintah dan wakil rakyat belum sepenuhnya bisa memenuhi kebutuhan hak dasar masyarakat. Baru memenuhi kepentingan-kepentingan dari elit politik tertentu. Pihaknya pun berharap pada pemilu tahun 2014 ini masyarakat bisa memilih orang-orang yang cerdas dan peduli terhadap permasalahan-permasalahan itu.

"Benar-benar bisa menghasilkan para pemimpin dari orang-orang pilihan, peduli dan mau mengatasi permasalahan yang di hadapi oleh masyarakat Sukabumi," pungkasnya.

Sumber diperoleh dari Koran Harian Radar Sukabumi, halaman Sukabumi Ekspres Hari Senin, 07 April 2014 hal 7 dan 8. : Klik disini

BUTUH KOMITMEN ATASI PERMASALAHAN SUKABUMI

Dua hari lagi masyarakat seluruh indonesia juga kota dan kabupaten sukabumi akan menggunakan hak pilihnya untuk menentukan anggota dewan dari mulai DPRD Kota/Kabupaten, Provinsi dan Pusat. Keberadaan wakil rakyat yang diharapkan mampu memberikan kontribusi untuk mengurai dan mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat.

Beberapa permasalahan di Sukabumi menjadi hal yang diperbincangkan dalam Diskusi Publik yang diselenggarakan di Graha Pena Radar Sukabumi, Minggu (6/4). Masalah pendidikan menjadi isu yang banyak di perbincangkan disamping juga mengenai infrastruktur.

Mantan Ketua Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Hasanudin mengatakan pendidikan di Sukabumi belum bisa berjalan optimal. Menurutnya salah satu penyebabnya adalah fungsi kontrol dari para wakil rakyat yang belum optimal. Tidak hanya itu, pengelolaan program pemerintah untuk pendidikan juga tidak berjalan dengan baik. Hal tersebut mengakibatkan upaya pemerintah dalam menyediakan saran dan prasarana pendidikan tidak tercapai dengan maksimal.

"Sebenarnya anggaran 20% dari APBN untuk pendidikan itu sudah tepat. namun sasaran yang diinginkan belum tercapai lantaran pengelolaannya yang belum maksimal," ujarnya.

Hal yang sama juga dilontarkan Pemerhati Sosial Sukabumi Prayoga Putra Utama. Ia menilai perlu perubahan sistem pendidikan. Menurutnya, pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang harus mendapa perhatian utama. Namun, saat ini konsep pendidikan yang ada justru membuat para siswa tidak betah di sekolah.

"Sehingga banyak siswa yang tidak antusias untuk mengikuti pembelajran di sekolah." tuturnya. Peserta yang hadir dalam dialog publik diberikan kesempatan untuk bertanya. Salah satu pertanyaan yang di lontarkan adalah terkait infrastruktur jalan yang sampai di Sukabumi yang di nilai dalam kondisi yang sudah krodit. Kerusakan infrastruktur membuat distribusi pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat menjadi terkendala.

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi V DPR RI, Yudi Widiana Adia mengatakan, kondisi pembangunan di Jawa Barat juga Sukabumi menjadi hal yang mendapat koreksinya. Pembangunan terlalu diorientasikan di daerah utara dibandingkan di Jawa Barat bagian Selatan.

"Disini ada ketidak adilan, pembangunan terfokus di utara." imbuhnya.

Ia menambahkan, Komisi V sudah mendorong pemerintah untuk segera membenahi kondisi infrastruktur itu. Menurutnya ada perlambatan ekonomi yang menyebabkan pembangunan di beberapa daerah terkendala.

"Tidak hanya pembangunan dibeberapa daerah lain juga terkendala. Kita harapkan Kementrian Keuangan segera merealisasikan dana-dana proyek yang harus segera dilaksanakan," paparnya.

Terkait permasalahan pendidikan. Anggota DPR RI Komisi X, Reni Marlinawati menilai konten kebijakan yang sudah dikeluarkan pemerintah di bidang pendidikan sudah bagus. Dari mulai kurikulum hingga penganggaran 2% dari APBN seharusnya sudah bisa mengurai permasalahan pendidikan yang ada di Sukabumi.

"Kontennya sudah bagus, hanya saja pelaksanaan dan pengelolaannya belum maksimalsehingga sasaran dari kebijakan yang di keluarkan pemerintah belum tercapai," tuturnya.

Ia pun meminta masyarakat turut mengsukseskan program pemerintah yang seharusnya bisa memberikan solusi terhadap kondisi pendidikan di Sukabumi. Sehingga sasaran yang diinginkan bisa tercapai. 

Sumber diperoleh dari Koran Radar Sukabumi Hari Senin, 07 April 2014 hal 1 dan 6.