FITRA Sukabumi Awasi Kesehatan

Cibadak - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sukabumi rajin mempelototi bidang kesehatan yang digulirkan di delapan titik desa di Kabupaten Sukabumi. Dalam pengawasan tersebut FITRA merangkul sejumlah orang yang terlibat dalam peran pelayanan kesehatan, diantaranya kader posyandu di wilayahnya masing-masing.

Manajer Program FITRA Sukabumi Ajat Zatnika mengatakan, delapan titik desa itu diantaranya di Kecamatan Kadudampit yaitu Desa Cipetir, Desa Muaradua, dan Desa Sukaresmi. Untuk Kecamatan Cibadak yakni Desa Cibadak dan Babakanpari. Sementara di Kecamatan Cidahu yakni Desa Mekarsari dan di Kecamatan Cicurug ada Desa Kutajaya. "Peran audit sosial kesehatan yang kami lakukan fokus pada tingkat pelayanan dan kondisi kesehatan bagi warga." katanya.

Metode pengawasan audit kesehatan yang dilakukan kata Ajat dituangkan melalui media fotografi. Dimana dari hasil pemotretan tersebut sudah menghasilkan 2.000 lebih hasil foto. "Tapi, cara ini bukan satu-satunya. Praktek pengawasan langsung tetap berjalan untuk memastikan program dan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah dapat berjalan dengan baik." ujarnya.

Berdasarkan data yang diperolehnya dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi, Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) masih cukup tinggi bahkan cenderung meningkat dari tahun sebelumnya. "Pada tahun 2012 hingga Juni 2013 ada 76 kasus kematian bayi," jelasnya. (fkr/d)

Sumber diperoleh dari Koran Radar Sukabumi : http://radarsukabumi.com/?p=90627

FITRA Sukabumi Bagikan Kamera untuk Awasi Program Kesehatan

Manager Program FITRA Sukabumi (Ajat Zatnika) saat memberikan kamera kepada Kader Kesehatan di Desa Kutajaya Kecamatan Cicurug

  

  Staff Program FITRA Sukabumi (Samsul Hidayat) saat memberikan kamera kepada Kader Kesehatan di Desa Mekarsari Kecamatan Cicurug

AUDIT sosial kesehatan melalui media fotografi dianggap sebagai cara efektif dalam menyampaikan informasi ke pemerintah. Sebab, foto merupakan bukti yang tidak terbantahkan.

Atas dasar itu, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mennggulirkan kembali Audit Sosial Kesehatan Melalui Media Fotografi. Sebanyak delapan kader kesehatan di Kabupaten Sukabumi dibekali kamera untuk mengabadikan peristiwa yang berkaitan dengan kesehatan di daerah tersebut. ”Pembagian kamera kepada kader kesehatan ini kami lakukan sejak tahun 2011 lalu,” ujar Humas FITRA, Ajat Jatnika pada Launching Pendalaman dan Perluasan Audit Sosial Kesehatan Melalui Media Fotografi Di Kabupaten Sukabumi Tahun 2013 – 2014 di Gedung Islamik Center, Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Rabu (9/10) kemarin.

Dia menjelaskan, banyak manfaat yang bisa dirasakan masyarakat dengan cara tersebut. Diantaranya, dikeluarkannya kebijakan pemerintah yang berdampak terhadap perubahan sosial masyarakat. “Ada sekitar 2000 foto jepretan kader kesehatan dan remaja dan mendapat respon positif dari pemeintah,” ujarnya.

Imbal baliknya, kata dia, Pemerintah Kabupaten Sukabumi  mengalokasikan anggaran kesehatan dalam APBD Tahun Anggaran2011 dari 9,7menjadi 10.6 persen dalam APBD Perubahan Tahun 2011. Sedangkan dalam APBD menjadi tahun 2012 di atas 11 persen.

Selain itu katanya, Pemerintah Kabupaten Sukabumi juga membuat program untuk perbaikan rumah tidak layak huni dan tidak berstandar kesehatan melalui program Tanggap Rumah Sehat (TRS). Sebanyak 367 desa mendapat bantuan hibah pada tahun 2011. “Jika pada tahun 2011 hanya mendapat tiga unit per desa meningkat menjadi lima unit pada tahun 2012 dengan nilai Rp 2 juta per unit,” katanya.

Dampak lain dari audit sosial kesehatan melalui media fotografi, ujarnya menghasilkan beberapa perubahan sosial di masyarakat, diantaranya, yakni adanya inovasi warga dan desa dalam upaya menangani masalah morbiditas dan lingkungan kesehatan. Kemduian, adanya kesadaran warga untuk berperilaku hidup sehat dan kesadaran ibu hamil dan ibu yang membawa balita ke Posyandu. “Tapi, cara ini bukan satu-satunya. Praktik pengawasan harus tetap dijalankan untuk memastikan  program dan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah dapat berjalan dengan baik,” ujarnya.

Berdasarkan data yang diperoelhnya dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi, Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) masih cukup tinggi, bahkan cemderung meningkat dari tahun sebelumnya. “Pada tahun 2012 hingga Juni 2013 , ada 76 kasus kematian ibu dan 42 kasus kematian bayi,” ucapnya.

Ke depan, kata Ajat, FITRA Sukabumi memperdalam metodologi audit sosial kesehatan dan memperluas wilayah dampingan. Jika sebelumnya hanya empatdesa yakni Desa Cipetir Kec. Kadudampit, Desa Muaradua Kec. Kadudampit, Desa Sukaresmi Kec. Cisaat dan Desa Selajambe Kec. Cisaat, akan ditambah lagi empat desa lagi yakni Kelurahan Cibadak Kecamatan Cibadak, Desa Babakanpari Kecamatan Cidahu, Desa Mekarsari Kecamatan Cicurug danDesa Kutajaya Kecamatan Cicurug. “Ada delapan desa yang akan dilakukanpendampingan pada program audit sosial kesehatan tahun 2013-2014,” jelasnya.(NIF)

Sumber berita diperoleh dari Sentana Online.Com : Klik disini

Audit, FITRA Pilih Media Fotografi

SUKABUMI- Untuk mendorong perubahan sosial dan perubahan kebijakan terutama dalam meningkatkan derajat kesehatan melalui pemenuhan kebutuhan hak dasar kesehatan dari aspek layanan kesehatan, lingkungan kesehatan dan prilaku sehat masyarakat. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) bekerjasama dengan yayasan Tifa mengadakan kegiatan audit sosial melalui media fotografi.

Manajer Program FITRA Sukabumi, Ajat Zatnika menerangkan ada lima kecamatan yang menjadi target audit kesehatan melalui media fotografi. Kelima kecamatan itu yakni Cisaat, Kadudampit, Cicurug, Cidahu dan Cibadak. "Nantinya kami akan gambarkan bagaimana situasi kesehatan dilapangan melalui visual gambar secara nyata, "ujarnya.

Ditambahkan Ajat, pengalaman FITRA Sukabumi dalam melakukan audit sosial kesehatan di Kabupaten Sukabumi ini sudah pernah dilakukan pada tahun 2011, hasilnya terbilang efektif. Untuk itu lanjut dia, FITRA sendiri akan mengulang kesuksesan tersebut guna meningkatkan pelayanan kesehatan di Kabupaten Sukabumi semakin lebih baik. Diharapkan upaya audit sosial melalui media fotografi ini bisa di perdalam pola dan mekanismenya serta diperluas ke beberapa desa lainnya. Sehingga situasi kesehatan yang ada di daerah pedesaan dapat pula tergambar. "Mudah-mudahan tahun 2013-2014 ini bisa sukses seperti sebelumnya," tambahnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sukabumi, Dodi Sumantri mengatakan, kegiatan audit melalui media foto sangat positif. Sebab menurut Dodi, media fotografi dapat menjadi bahan bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan dalam pembangunan. Terlebih, pemerintahan memiliki keterbatasan dalam hal pengawasan pembangunan di daerah.

"Namun hasil foto yang dilakukan dalam audit jangan sampai dijual kepada negara asing atau pihak luar," ia berharap foto ini dapat diserahkan kepada pemerintah untuk d tindaklanjuti dengan sejumlah program dan kebijakan penanganan.

Sumber di peroleh dari Koran Harian Radar Sukabumi, pada hari kamis, 10 Oktober 2013 : Klik disini

Forum Indonesia untuk Transparan Anggaran (FITRA) Sukabumi menggelar work shop Draft Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Prosedur Perencanaan Penganggaran Daerah Kabupaten Sukabumi

Penyelenggaraan work shop diikuti perwakilan dari sejumlah lembaga di lingkungan Pemkab Sukabumi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan DPRD di Hotel Augusta, Kecamatan Cicantayan, Senin (4/2/2013).

"Workshop ini mendorong terciptanya perencanaan Penganggaran daerah yang efektif, efisien, partisipatif, transparan, intgratif, akomodatif dan akuntabel," kata Koordinator Program FITRA Sukabumi, Ajat Zatnika kepada INILAH, Senin (4/1/2013).

Menurut Ajat, workshop pun mendorong terwujudnya peraturan daerah yang mengatur tentang prosedur atau tata cara perencanaan Penganggaran daerah.

"Untuk itu kami melakukan sharing dengan Kabupaten Sumedang, karena sudah menerbitkan Perda prosedur perencanaan dan Penganggaran daerah," ujarnya.

Hadir sebagai nara sumber diantaranya Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumedang, Edi Asyari dan Ketua Forum Partisipasi Pembangunan Masyarakat (FP2M) Kabupaten Sumedang, Nandang Suherman. 

Sumber ini didapat dari http://duniadev.inilah.com/read/detail/1954331/indeks.html

FITRA Sukabumi : Keterbukaan Publik Masih Rendah di Sukabumi

SUKABUMI (Pos Kota) – Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sukabumi, Jawa Barat menilai keterbukaan lembaga publik di lingkungan  pemerintahan dan partai politik belum dilaksanakan.
Terutama keterbukaan mengenai informasi anggaran. Tindakan ini  tidak sesuai dengan standar layanan informasi sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 22.
Aktivis FITRA Sukabumi, Ahmad Jamaludin mengakui keterbukaan informasi dari badan pubik dan parpol di wilayahnya sangat minim. Penilaian ini, kata Ahmad, setelah Fitra meminta informasi anggaran ke 36 badan publik.
“Paling hanya sekitar 36 persen yang memberikan tanggapan atas permintaan dokumen atau data. Keterbukaan publik membuktikan masih rendah,” kata Ahmad sambil menyebutkan pelayanan informasi di badan publik nampaknya masih lamban.
Dijelaskan Ahmad,  FITRA Sukabumi pada Oktober-November 2012 lalu telah mengajukan permohonan dokumen anggaran kepada 28 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan 8 Parpol di Kabupaten Sukabumi.
Dokumen atau data yang diminta untuk SKPD antara lain salinan rencana kerja anggaran (RKA) 2012, salinan daftar penggunaan anggaran (DPA) 2012, salinan laporan realisasi anggaran (RLA) 2011 dan pertanggungjawaban APBD 2011 (khusus DPPKAD).
Untuk parpol yakni jenis dokumen/data yang diminta salinan laporan keuangan 2011. Dasar hukum permintaan dokumen/data diantaranya UU Nomor 14/2008 tentang KIP, PP No.61/2010 tentang Pelaksanaan UU No.14/2008.
“Paling hanya 36 persen yang terkesan terbuka,” cetusnya.
Menanggapi tudingan ini, Kepala Bidang Kominfo Dishub Kominfo Kabupaten Sukabumi, Dadang Sopandi membantah bila telah mempersulit dalam pemberian permohonan dokumen kepada FITRA Sukabumi. Hanya saja, pihaknya ingin bermitra dengan lembaga resmi dan telah memiliki aspek legalitasnya yang jelas.
“Kami mempertanyakan legalitas FITRA Sukabumi untuk pertanggungjawaban. Karena permasalahannya dengan keamanan dokumen,” jelasnya.
Manager Program FITRA Sukabumi, Ajat Zatnika menegaskan lembaganya telah berbadan hukum dengan memiliki  akte notaries. Belum lagi merupakan lembaga jaringan tingkat nasional yakni FITRA. (sule/d) 28-12-2012

Sumber diperoleh dari : POSKOTA News.Com

Minim, Keterbukaan Informasi Publik di Sukabumi

REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI -— Ruang bagi warga untuk memperleh informasi publik dari Pemkab Sukabumi masih minim.
Padahal, informasi publik seharusnya terbuka berdasarkan ketentuan UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.‘’Untuk mendapatkan data terkait anggaran di instansi pemerintah misalnya masih sulit,’’ ujar Manajer Program Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Sukabumi, Ajat Zatnika, kepada Republika, Jumat (28/12).
Kesuimpulan ini didasarkan hasil pengumpulan data yang dilakukan Fitra terhadap 36 badan publik di Kabupaten Sukabumi.Hasilnya, hanya sekitar 13 persen saja dokumen anggaran yang diserahkan.
Rata-rata badan publik menolak memberikan data dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA).Seharusnya, kata dia, informasi DPA dan RKA ini harus diinformasikan badan publik secara berkala kepada masyarakat.
Kondisi ini merupakan amanat dalam surat edaran Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2001.
Kepala Bidang Kominfo, Disnas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi (Dishubkominfo) Kabupaten Sukabumi, Dadang Sopandi membantah Pemkab Sukabumi mempersulit akses informasi publik.
Menurutnya, lembaga yang mengajukan permintaan informasi publik harus jelas legalitas hukumnya termasuk Fitra. Sehingga dapat diketahui pertanggungjawabannya. (Friday, 28 December 2012, 06:16 WIB)

Sumber diperoleh dari : Republika Online

Tipikor Disdik Kabupaten Sukabumi Karena Lemahnya Pengawasan DPRD

INILAH.COM, Sukabumi - Forum Indonesia untuk Tranparansi Anggaran (FITRA) Sukabumi menilai beberapa perkara tindak pidana korupsi (Tipikor) di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sukabumi bisa jadi karena lemahnya pengawasan dari DPRD.

"DPRD itu punya peranan penting yakni pengawasan atau controling. Dengan adanya Tipikor di Disdik bisa jadi karena pengawasan yang lepas dari DPRD," kata Koordinator Program Fitra Sukabumi, Ajat Zatnika saat dihubungi INILAH.COM.

Menurut Ajat, peranan pengawasan atau kontroling yang dimiliki DPRD ini perlu dipertanyakan dan perlu dievaluasi. DPRD Kabupaten Sukabumi perlu kehati-hatian dalam menerima usulan atau rencana kerja anggaran (RKA) dari Disdik.

"Terlebih lagi dalam APBD Kabupaten Sukabumi anggaran pendidikan sangat besar mencapai 48%. Kedepan, perlu pengawasan dari DPRD dan juga perlu dievaluasi," ujarnya.

Selain DPRD, lanjut Ajat, masyarakat pun memiliki hak untuk melakukan pengawasan. Karena masyarakat sebagai penerima manfaat dari setiap rencana kerja anggaran. "Masyarakat punya hak dan diatur dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)," imbuhnya.

Sesuai dengan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2011 tentang rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga (RKA/L) serta daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) sebagai informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala oleh badan publik.

"Setiap badan publik juga wajib memberikan informasi kepada masyarakat secara berkala," pungkas Ajat.[ang]

Oleh : Budiyanto
Pakuan-Selasa, 27 November 2012

Sumber silahkan klik disini : http://www.inilahkoran.com/read/detail/1931537/tipikor-di-disdik-karena-lemahnya-pengawasan