Masyarakat Dilibatkan Atasi Persoalan Kesehatan

Kompleksnya permasalahan kesehatan di Kabupaten Sukabumi menuntut peran swasta untuk ambil bagian dalam mengatasinya. Menurut wakil bupati Sukabumi Drs. Ahmad Jajuli, M.Pd peran serta perusahaan swasta dalam membantu penyelesaian masalah kesehatan di Kabupaten Sukabumi antara lain dengan mengefektifkan pelaksanaan program corporate social responsibility (CSR).

Hal itu disampaikan wakil bupati saat membuka Pameran Audit Sosial Kesehatan Tahun 2015 bertempat di Pendopo Sukabumi, Senin (30/3/2015). Hadir pada pembukaan pameran tersebut antaralain Ketua DPRD Kab. Sukabumi H.M Agus Mulyadi, SE, MH. Ketua TP PKK Kab. Sukabumi Ny. Hj. Fatimah Sukmawijaya, Kabag Humas Kab. Sukabumi, Sekretaris BKKBD, dan undangan lainnya.

Selain kerjasama dengan swasta, upaya peningkatan pembangunan kesehatan harus disertai dengan pengawasan oleh pemerintah dan masyarakat. Dengan adanya pengawasan, masyarakat dapat merasakan manfaat dari program dan kebijkan tersebut dalam rangka mememnuhi kebutuhan dasar kesehatannya.

"Melalui kerjasama semua pihak, serta adanya pengawasan yang baik, maka berbagai persoalan kesehatan mulai ketersediaan layanan kesehatan, keterjangkauan, keberterimaan, dan kualitas layanan dapat teratasi dengan baik,"katanya.

Pada kesempatan itu, wakil bupati memberikan apresiasi atas diselenggarakannya pameran audit sosial kesehatan dengan menggunakan media fotografi. Dia memandang, pameran semacam ini efektif dan bisa memberikan banyak energi untuk melahirkan kebijakan-kebijakan pemerintah yang inovatif dalam mengatasi persoalan kesehatan.

Sementara ketua panitia pameran Ajat Zatnika yang merupakan perwakilan dari FITRA (Forum Transparansi untuk Anggaran) menjelaskan, tujuan diselenggarakannya pameran tersebut untuk menyampaikan gambaran dan informasi seputar kondisi kesehatan di Kabupaten Sukabumi dari aspek layanan kesehatan, lingkungan kesehatan dan prilaku kesehatan.

Ajat mengharapkan dengan digelarnya acara tersebut semua pihak terkait dapat urun rembuk dan berbagi saran serta masukan demi peningkatan kondisi kesehatan masyarakat di Kabupaten Sukabumi....

Jangan Jual Tanah ke Cukang

Wabup sarankan dikelola sebagai Mata Pencaharian

Sukabumi- Wakil Bupati Sukabumi, Akhmad Jajuli menyarankan agara tanah yang akan diberikan kepada masyarakat harus diinventarisir. Hal ini agar pemberian tanah dengan menggunakan program nasioanal (prona) itu tidak salah sasaran dan tidak menjual kepada biong alias cukong tanah.

"Tanah itu baiknya hanya sebagai inventaris yang diberikan kepada masyarakat untuk dikelola dan menjadi salah satu sumber penghasilan sampai mereka keluar dari dari garis kemiskinan. Tetapi bukan menjadi hak milik secara seutuhnya," ujar Jajuli kepada Radar Sukabumi di sela-sela seminar Mengawal Reforma Agraria, yang dilaksanakan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sukabumi di Hotel Anugrah, Kota Sukabumi, Kamis (30/4).

Selain itu masih kata Jajuli, tanah yang ada hari ini masih dikuasai oleh pemilik modal. Sedangkan petani yang ada hanya dijadikan alat. Sehingga orang nomor dua di Kabupaten terluas se-Pulau Jawa dan Bali jual beli tanah dari masyarakat penerima manfaat kepada para cukong tanah. Sehingga yang mengakibatkan masyarakat tetap menjadi buruh di tanah yang mereka garap.

"Yang harus di awasi selanjutnya adalah memastikan bahwa tidak ada masyarakat penerima manfaat yang menjual tanahnya, "tandasnya.

Manajer Program FITRA Sukabumi, Ajat Zatnika menyebutkan, kegiatan seminar ini dalam rangka mendorong pemerintah daerah untuk menindaklanjuti asset sehingga pemerintah daerah bisa berfikir ke depan memasukkan isu reforma agraria masuk dalam perencanaan daerah.

"Kita berharap ketika pemerintah daerah tahu bahwa mereka memiliki potensi lahan daerah yang sudah bisa diredis bisa di tindaklanjuti melalui reforma agraria ini harus masuk dalam perencanaan, "ujar Ajat.

Selain itu, Ajat menegaskan FITRA Sukabumi akan terus mengawal reforma agraria. sesuai dengan aturan yang berlaku, tidak diperbolehkan pengawalan agar jual beli tanah negara kepada cukong tidak terjadi.

Seminar reforma agraria tersebut diisi pemateri, Syamsul hilal dari kantor Kementrian Agraria dan Tata Ruang Kab. Sukabumi,Wakil Ketua DPRD Kab. Sukabumi, Yusuf maulana alias Haji Aka dan pihak BAPPEDA Kab. Sukabumi, Yudi. Seminar tersebut juga di ikuti oleh sebanyak 50 peserta terdiri dari unsur pemerintah, mahasiswa, OKP, LSM dan media.

Informasi ini dapat di peroleh di Koran Radar Sukabumi Hal: 08 Hari Sabtu, 02 Mei 2015