Problem kesehatan & komitmen bersama, bagaimana dengan DPRD Kabupaten Sukabumi????????

Kesehatan masih menjadi problem di Kabupaten Sukabumi yang harus diselesaikan baik dari sisi lingkungan, layanan dan perilaku. Disis lain anggaran kesehatan Kabupaten Sukabumi masih minim sekitar 9% (dibawah 10% dari ketentuan pemerintah). Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Bappeda, Dinkes, BKBPP), Warga, NGO, CSO, Media dan Stakeholder bersama-sama berkomitmen untuk mengatasi masalah kesehatan di Kabupaten Sukabumi. Namun sampai saat ini masih menunggu komitmen dari DPRD Kabupaten Sukabumi. Dari beberapa kegiatan workshop, dialog kebijakan tentang kesehatan, pihak DPRD Kabupaten Sukabumi tidak pernah bisa hadir, jangankan untuk berkomitmen, untuk hadir pun tidak pernah. ACARA APA YA...YANG BISA DIHADIRI OLEH DPRD KABUPATEN SUKABUMI??? BERKAITAN DENGAN KESEHATAN MUNGKIN DPRD KABUPATEN SUKABUMI MENILAI SUDAH CUKUP BAIK, DAN LEBIH TAHU PROBLEM KESEHATAN/EVIDENCE BASE YANG DIHADAPI MASYARAKAT. JADI TIDAK PERLU HADIR...

Semua Anggota Komisi DPRD Kota Sukabumi Studi Banding

Semua Anggota Komisi DPRD Kota Sukabumi Studi Banding

Cikole -- Gedung DPRD Kota Sukabumi di Jalan Juanda Kota Sukabumi kemarin (10/5), kosong melompong. Hal ini dikarenakan para anggota DPRD yang menempati tiga komisi yaitu Komisi I, II, dan III melakukan studi banding (Stuba) dan kunjungan kerja (Kunker) ke beberapa daerah berbeda. Tujuan kepergian di antaranya, Tasikmalaya, Batam dan Cimahi. Kepergian merekapun berbeda-beda. Menurut Wakil Ketua DPRD, Achmad Fahmi, kepergian Komisi III ke Tasikmalaya dalam rangka pembahasan Raperda Pendidikan. Sementara, kepergian Anggota Komisi II ke Batam dan Komisi I ke Cimahi dalam rangka studi banding.

Sedangkan dari pantauan Radar Sukabumi, gedung yang dihuni wakil rakyat tersebut nyaris tidak menyisakan anggota yang bisa dikonfirmasi kalau ada aduan dari masyarakat.

Kepergian anggota DPRD untuk stuba ini mendapat sorotan salah satu LSM Forum Indonesia Untuk Transparasi Anggaran (FITRA) Sukabumi. Mereka menilai, kegiatan tersebut hanya memboroskan anggaran. Apalagi, dana yang dihabiskan untuk kegiatan itu tidaklah kecil. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Sukabumi tercatat, total dana untuk Stuba Tahun 2011 mencapai Rp9 Milyar. Padahal, ada tugas yang lebih penting yang harus dilakukan yaitu melayani masyarakat. "Sekarang secara rasional saja, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sukabumi hanya mencapai Rp88,4 Milyar. Dikurangi Rp9 Milyar untuk kegiatan studi banding? Berarti, anggota dewan sudah mengambil hak rakyat lebih dari 10% dari PAD. Tambah lagi, Stuba dan kunjungan kerja tersebut secara serentak. Brarti ketika ada masyarakat yang mau mengadu akan kesulitan," ungkap Manajer Program FITRA Sukabumi Ajat Jatnika kepada Radar Sukabumi, kemarin.

Sementara itu Achmad Fahmi membantah kegiatan tersebut pemborosan dan tanpa terencana. Apalagi, terkait pengosongan gedung karena ditinggalkan setiap anggota dari semua komisi. "Saya memang tidak ikut dalam kegiatan stuba dan kunker. Hal itu dikarenakan, memang harus ada salah satu pimpinan yang tetap tingga di tempat," tegasnya. Fachmi menambahkan, kegiatan yang dilakukan dewan sudah terencana dan dijabarkan dalam Rencana Kerja Dewan. (rp4)

 

Sumber : Radar Sukabumi

Kota Tujuan Stuba dan Kunker DPRD Kota Sukabumi

Komisi I    : Kota Cimahi

Komisi II  : Batam

Komisi III : Tasikmalaya

Sumber DPRD Kota Sukabumi