FITRA Sukabumi merupakan salah satu badan independen yang diprakarsai oleh personil Tim Pendamping Program ABG Kota Sukabumi (Program Fitra Jakarta), para aktivis, serta kalangan intelektual Sukabumi yang concern pada isu demokratisasi, khususnya otonomi daerah dan good governance. Berdiri di Sukabumi pada bulan September 2004 dengan embrio kelompok kajian yang perduli terhadap penerapan demokratisasi, clean government dan good governance, khususnya pada pengelolaan anggaran pemerintah lokal (Sukabumi) yang sarat diwarnai dengan praktek buruk di era transisi. FITRA Sukabumi keberadaannya di bawah naungan lembaga yang berbadan hukum yakni YAMADIS (Yayasan Masyarakat Dinamis) dengan Akta Notaris Yusep Sugih Munandar, SH Tanggal 9 Juli 2002 No.7.
Fokus kajian FITRA Sukabumi adalah proses-proses demokratisasi yang terjadi sejak era reformasi yang diperkirakan berimplikasi luas pada pola hubungan masyarakat dan negara, pembangunan, dan paradigma politik yang secara niscaya terjadi tuntutan perubahan.
Berangkat dari kecenderungan itulah FITRA Sukabumi berupaya mengkajinya seraya mencoba mencari dan mengembangkan solusi-solusi strategis sebagai tawaran pada umumnya, yang secara khusus dilakukan berdasarkan perkembangan kontemporer. Kesadaran utama yang ada di sini adalah bahwa program-program dan atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan hanyalah merupakan entry point dalam kerangka besar mengembangkan civil society, dengan secara sistematis (kendali terkadang bersifat parsial) melakukan penyadaran terhadap masyarakat.
Visi dan Misi
Visi Fitra Sukabumi adalah mendorong demokratisasi penyelenggaraan pemerintah di daerah yang fokus pada penerapan pengelolaan anggaran dalam rangka mewujudkan clean government and good governance. Sedangkan Misi Fitra Sukabumi adalah (i) Memberikan penyadaran kepada masyarakat tentang hak-hak mereka terhadapa anggaran; (ii) Meningkatkan dan memperkuat kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi dan melakukan kontrol terhadap proses-proses penganggaran; (iii) Mendorong terciptanya kebijakan-kebijakan pengelolaan anggaran yang berpihak pada kepentingan rakyat.
Strategi Pencapaian
Dalam menjalankan program-program yang ditanganinya, FITRA Sukabumi melakukan strategi jaringan kerja di dua daerah yaitu Kota Sukabumi dan Kabupaten Sukabumi
Selain dengan strategi membangun jaringan, FITRA Sukabumi dalam menjalankan programnya juga menjalin aliansi kritis (critical alliance) dengan stakeholder di Kota dan Kabupaten Sukabumi, yakni Pemda dan DPRD. Sedangkan dengan stakeholder lain seperti pers, LSM lokal, FITRA Sukabumi menjalin aliansi strategis.
Program dan kegiatan yang telah dan sedang berjalan
- Analisis APBD Kota dan Kabupaten Sukabumi sejak tahun 2003 s.d sekarang.
- Pelatihan dan penguatan basis advokasi
- Membentuk aliansi strategis Forum Pengawas Keuangan Kota Sukabumi (FPKKS) Tahun 2004
- Diseminasi dan publikasi; diskusi dan lokakarya dengan jaringan LSM dan organisasi Pemuda, mahasiswa dan masyarakat.
- Program Gender Budget APBD Kota Sukabumi pada tahun 2003-2004.
- Mendorong transparansi anggaran APBD 2004 Kota dan Kabupaten Sukabumi
- Mendorong transparansi anggaran APBD 2005 Kota dan Kabupaten Sukabum
Pemantauan penyelenggaraan pemilu 2004. Bergabung dalam gerakan koalisi masyarakat untuk pemilu bersih dan berkualitas.- Mendorong transparansi anggaran APBD 2005 Kota dan Kabupaten Sukabumi.
- Pelatihan pemeberdayaan perempuan dalam politik bekerjasama dengan GPSP Jakarta tahun 2004
- Pemantauan penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Sukabumi Tahun 2005.
- Penolakan terhadap PP No. 37/2006 berkaitan dengan alokasi APBD untuk DPRD. Bergabung dalam Koalisi Nasional tolak PP 37/2006 pada tahun 2007
- Program Resources Centre Analisis Anggaran untuk Pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin dan marginal, bersama Seknas Fitra Tahun 2009 – 2010 di Kabupaten Sukabumi
